Terkendala Biaya dan Kebijakan Luar Negeri

• Keinginan Indonesia Miliki Kapal Induk

JAKARTA- Keinginan Indonesia memiliki kapal induk diragukan karena “kenyataan pahit” seperti kurangnya biaya dan urgensi. Abdul Rahman Yaacob, pengamat militer dari Lowy Institute mengatakan, gagasan untuk mendapatkan kapal induk, terlebih untuk operasi non-tempur menurutnya “tidak masuk akal secara strategis dan operasional.”

Dikatakan Abdul Rahman, jika Indonesia memiliki kapal induk dan menggunakannya untuk memperluas kekuatan di seluruh maritim RI, hal itu tentu akan membuat was-was Tiongkok. “Ini mungkin menimbulkan kekhawatiran bagi Tiongkok, dan juga negara-negara Asia Tenggara lainnya,” katanya, seperti dikutip South China Morning Post (SCMP).

Angkatan Laut Tiongkok selama ini membayangi wilayah perairan di sekitar Indonesia. Tiongkok memiliki dua kapal induk aktif di kawasan, yakni Liaoning dan Shandong, serta kapal induk ketiga yang saat ini sedang menjalani uji coba.

Kapal-kapal induk ini bisa dengan mudah “menyapu” kapal induk RI apabila pecah konflik.  Tiongkok diketahui memiliki strategi anti-akses atau strategi penolakan area yang menggunakan taktik militer canggih guna mencegah musuh memasuki atau beroperasi di wilayah tertentu.

“Bahkan Angkatan Laut AS, yang jauh lebih berpengalaman dalam mengoperasikan kapal induk, khawatir bahwa armada kapal induknya bisa berada di bawah ancaman Tiongkok,” kata Abdul Rahmad.

Dari segi biaya, Abdul juga menilai bahwa Indonesia tak cukup mampu membayar tingginya biaya kapal induk. “Ini adalah platform yang mahal,” kata Abdul Rahman kepada This Week in Asia. Sebagai ilustrasi, kapal induk modern seperti kelas Gerald R. Ford milik Angkatan Laut Amerika Serikat menelan biaya 13 miliar US dollar atau sekitar Rp 212 triliun.

Sementara anggaran pertahanan Indonesia saat ini hanya berjumlah Rp 20 triliun  atau sekitar 1,22 miliar US dollar untuk Angkatan Laut pada 2025. Ini artinya kurang dari 15 persen dari keseluruhan anggaran pertahanan.

Abdul Rahman menekankan memperoleh kapal induk tak hanya tentang kapal induk itu saja.
“Mereka tidak beroperasi sendiri. Mereka umumnya disertai oleh armada kapal perang dan kapal pasokan lain, termasuk kapal selam,” ucapnya.

Ini juga belum termasuk biaya pesawat baru, pelatihan khusus, serta peningkatan infrastruktur yang bisa melonjakkan harga kapal induk. Ambisi Indonesia memiliki kapal induk pun mengingatkan kembali soal kapal induk Thailand, HTMS Chakri Naruebet.

Akuisisi

Pada 1990-an, Negeri Gajah Putih mengakuisisi kapal induk tersebut hingga menjadikan negara itu satu-satunya di Asia Tenggara yang memiliki kapal induk. Namun demikian, nasib kapal itu tak baik karena kendala anggaran. Kapal induk milik Thailand sebagian besar menghabiskan waktunya bersandar di pelabuhan.

“Saya tidak melihat Indonesia memiliki dana untuk mengakuisisi sebuah kapal induk,” ucap Abdul Rahman. Analis pertahanan di firma Kiroyan Partners yang fokus di bidang keamanan, pertahanan, dan geopolitik, Karl Gading Sayudha, juga menyuarakan pandangan serupa.

Sayudha menilai memiliki kapal induk tampaknya bukan kepentingan nasional Indonesia kecuali jika Prabowo memang berniat menggeser kebijakan luar negerinya ke arah “yang lebih agresif, yang berpotensi berisiko konfrontasi langsung dengan kekuatan besar dunia.”

Sebelumnya, Indonesia tengah mengkaji kebutuhan kapal induk guna memperkuat postur Tentara Nasional Indonesia (TNI) Angkatan Laut. Hal itu diungkapkan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali di sela-sela Rapim TNI Angkatan Laut di Cilangkap, Jakarta, beberapa waktu lalu. “Kapal induk masih dalam pengkajian, tapi kelihatannya kita memerlukan kapal induk untuk kepentingan OMSP terutama ya,” kata Ali. Ambisi ini kemudian diragukan oleh sejumlah pengamat asing.  (cnnind,tb)