NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan pelaksanaan Pemilu nasional dan daerah dipastikan bakal menjadi bahan utama dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR RI.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa putusan tersebut akan menjadi perhatian serius pihaknya dalam menyusun regulasi baru.
“Kami memastikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi ini akan menjadi salah satu concern bagi Komisi II DPR RI dalam menindaklanjuti,” ujar Rifqinizamy di Jakarta, Kamis (26/6).
Ia menjelaskan bahwa pemisahan pemilu dengan jeda dua hingga dua setengah tahun sebagaimana diputuskan MK akan berdampak besar pada mekanisme transisi jabatan-jabatan publik di daerah, terutama setelah Pemilu nasional yang direncanakan digelar pada 2029 dan Pemilu lokal pada 2031.
Diisi Plt
Menurutnya, jabatan eksekutif seperti gubernur, bupati, dan wali kota memungkinkan diisi oleh pelaksana tugas (Plt) atau penjabat sementara. Namun untuk jabatan legislatif seperti anggota DPRD, satu-satunya opsi adalah memperpanjang masa jabatan.
“Ini akan menjadi dinamika penting dalam proses revisi UU Pemilu. Kita harus mencari formula paling tepat,” katanya.
Komisi II, tambah Rifqi, masih menanti arahan dari pimpinan DPR RI untuk mulai membahas revisi tersebut secara formal. Ia menekankan bahwa pembentukan norma transisi akan menjadi salah satu titik krusial dalam pembahasan.
Sebagaimana diketahui, MK dalam putusannya menyatakan bahwa pemilihan legislatif nasional (DPR, DPD) serta presiden dan wakil presiden harus dipisahkan dari pemilihan legislatif daerah (DPRD provinsi/kabupaten/kota) dan kepala daerah, dengan jeda paling singkat dua tahun dan paling lama dua setengah tahun. (tb)
Golkar Masih Godok Nama Pengganti Wakil Ketua Komisi III
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Fraksi Partai Golkar DPR RI masih menyeleksi calon Wakil Ketua Komisi III DPR RI untuk mengisi posisi yang ditinggalkan Sari Yuliati, yang kini...
PKB Temui Prabowo, Perkenalkan Jajaran Pengurus Baru Nasional
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Jajaran Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) melakukan audiensi dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/2/2026). Ketua...
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PoleÂmik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
