Hasto Kristiyanto Kembali Jabat Sekjen PDIP

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Hasto Kristiyanto resmi kembali menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPP PDI Perjuangan untuk periode 2025–2030. Penunjukan tersebut diputuskan dalam rapat Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP yang digelar di Jakarta, Kamis (14/8), setelah sebelumnya partai berlambang banteng moncong putih itu menggelar kongres di Bali pada awal Agustus 2025.

Ketua DPP PDIP Ganjar Pranowo menegaskan, penunjukan Hasto merupakan kewenangan penuh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Menurutnya, sebelum prosesi pelantikan, Megawati memberikan arahan dan pandangan mengenai situasi politik nasional kepada para pengurus yang hadir.

“Ketua umum memiliki kewenangan penuh. Bahkan sebelum pelantikan, Ibu Mega terlebih dahulu memberikan pembekalan panjang mengenai dinamika politik Indonesia,” ujar Ganjar di Kantor DPP PDIP.

Pelantikan Sekjen

Pelantikan Hasto dilakukan bersamaan dengan pengurus DPP lainnya yang belum sempat dilantik saat kongres di Bali. Prosesi tersebut berlangsung pada pukul 14.00 WIB dan dilanjutkan dengan rapat DPP.

“Sudah diputuskan, dan pelantikan tadi siang langsung dilanjutkan dengan rapat DPP,” kata Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira. Sebelumnya, seusai Kongres Ke-6 PDIP di Bali, Megawati telah menetapkan susunan pengurus DPP. Namun, saat itu posisi Sekjen masih dirangkap oleh Megawati sendiri.

Kembalinya Hasto ke kursi Sekjen turut menjadi sorotan mengingat rekam jejaknya yang pernah terjerat kasus hukum. Pada 2023, ia divonis 3 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp250 juta subsider tiga bulan kurungan terkait kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) Harun Masiku. Meski demikian, majelis hakim menyatakan Hasto tidak terbukti menghalangi penyidikan.

Hasto kemudian memperoleh amnesti dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga bebas dari seluruh hukuman. Kini, dengan mandat baru di tangan, ia kembali memegang kendali roda organisasi PDIP di tingkat pusat untuk lima tahun ke depan. (tb)

Susunan Pengurus DPP PDIP 2025-2030

Ketua Umum PDIP: Megawati Soekarnoputri

Ketua DPP
Bidang kehormatan: Komarudin Watubun
Bidang Bapilu Legislatif: Bambang Wuryanto
Bidang Bapilu Eksekutif: Dedi Sitorus
Bidang Kaderisasi: Djarot Saiful Hidayat
Bidang Organisasi: Andreas Hugo P
Bidang Sumber Daya: Said Abdullah
Bidang Pemerintahan Politik: Puan Maharani
Bidang Pemerintahan Desa: Ganjar Pranowo
Bidang Luar Negri: Ahmad Basarah
Bidang Reformasi Hukum: Yasona Laolly
Bidang Perekonomian: Basuki Tjahja Purnama
Bidang Kebudayaan: Rano Karno
Bidang Pendidikan: Puti Soekarno
Bidang Reformasi: Abdullah Azwar Anas
Bidang Penanggulangan Bencana: Tri Rismaharini
Bidang Tenaga Kerja: Darmadi Durianto
Bidang Kesehatan: Ribka Tjiptaning
Bidang Jaminan Sosial: Carles Honoris
Bidang Bidang Anak: I Gusti Ayu
Bidang UMKM: Andreas Edi Susetyo
Bidang Pariwisata: Wiryanti Sukamdani
Bidang Pemuda dan Olah Raga: MY Esti Wijayanti
Bidang Keagamaan: Zuhairi Misrawi
Bidang Digital: Prananda
Bidang Pertanian Pangan: Sadarestu
Bidang Kelautan: Rohmin
Bidang Kehutanan: Eriko Sotarduga
Bidang Advokasi: Roni Talapessy

Sekretaris Jenderal
Sekretaris Jenderal (Sekjen): Hasto Kristiyanto
Wakil Sekjen Internal: Dolfie
Wakil Sekjen Pemerintahan: Utut Adianto
Wakil Sekjen Kerakyatan: Sri Rahayu
Wakil Sekjen Komunikasi: Adian Napitupulu.

Bendahara
Bendahara: Olly Dondokambey
Wakil Bendahara Internal: Rudi Tjen
Wakil Bndahara Eksternal: Yuke Yurike