Mendagri Minta Pemda Seimbangkan APBD dan Peran Swasta

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menekankan pentingnya pemerintah daerah (Pemda) menjaga keseimbangan antara pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan pelibatan sektor swasta.

Menurutnya, kunci pembangunan daerah tidak hanya bertumpu pada dana transfer pusat, melainkan juga pada kontribusi nyata dunia usaha. Dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (18/9), Tito menyebut kemampuan fiskal daerah dapat dikelompokkan dalam tiga kategori.

Pertama, kapasitas kuat ketika Pendapatan Asli Daerah (PAD) lebih besar dari dana transfer pemerintah pusat. Kedua, kapasitas sedang jika PAD setara dengan transfer pusat. Ketiga, kapasitas lemah apabila PAD masih jauh lebih kecil sehingga sangat bergantung pada transfer pusat.

“Besarnya PAD mencerminkan hidup atau tidaknya sektor swasta. Semakin tinggi PAD dari pajak dan retribusi, semakin kuat pula sektor swasta. Sebaliknya, jika PAD rendah, berarti swasta kurang berkembang,” ujarnya.

Perkuat Perekonomian Lokal

Ia menegaskan bahwa Pemda perlu mendorong peran aktif swasta agar dapat memperkuat perekonomian lokal. Untuk itu, Tito meminta kepala daerah menjalin komunikasi intensif dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) di wilayah masing-masing.

“Tanyakan potensi wilayah, dan apa yang dibutuhkan pelaku usaha dari pemerintah daerah. Dengan begitu, pembangunan bisa berjalan lebih efektif,” kata Tito. Selain itu, Tito menyoroti pentingnya pengawasan pengelolaan APBD.

Menurutnya, porsi belanja negara yang diturunkan ke daerah cukup besar, sehingga penggunaannya harus cermat, tepat sasaran, dan sesuai aturan. “Kemendagri berperan mengawasi pendapatan dan belanja daerah agar tidak menyimpang,” tambahnya.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD dilakukan setiap September hingga November. APBD memuat target pendapatan dan belanja dengan sumber utama dari tiga pos, yakni dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pusat, PAD dari pajak serta retribusi, serta sumber lain seperti BUMD maupun hibah.

Tito menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah. “Pengelolaan keuangan daerah sama dengan rumah tangga, jangan sampai pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Kalau pendapatan bisa lebih besar, daerah akan punya ruang fiskal sehat untuk menabung atau membiayai program pembangunan,” jelasnya.

Sebaliknya, jika belanja lebih besar dari pendapatan, akan terjadi defisit yang berujung pada pinjaman atau penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.

Dengan menjaga keseimbangan fiskal serta memperkuat peran sektor swasta, Tito optimistis pembangunan daerah dapat berjalan lebih cepat sekaligus berkelanjutan tanpa membebani APBD secara berlebihan. (tb)