Tiongkok-Rusia Abstain, Nilai Resolusi Gaza di DK PBB Tak Tegaskan Solusi Dua Negara

NEWSREAL.ID, BEIJING- Tiongkok menjelaskan alasan di balik sikap abstainnya dalam pemungutan suara Dewan Keamanan PBB terkait resolusi Gaza yang digagas Amerika Serikat. Beijing menilai rancangan tersebut tidak mengakomodasi prinsip penting penyelesaian konflik Israel-Palestina, terutama solusi dua negara.

Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Mao Ning dalam konferensi pers pada Selasa (18/11) mengatakan, resolusi itu tidak memberikan kejelasan mengenai pengaturan pascakonflik Gaza dan mengabaikan prinsip “Palestina memerintah Palestina”.

“Rancangan resolusi yang disusun AS gagal secara penuh mengusung prinsip-prinsip vital, termasuk solusi dua negara,” ujar Mao. Pada Senin, (17/11), DK PBB mengesahkan resolusi yang membuka jalan pembentukan Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) untuk Gaza.

Dari 15 anggota, 13 mendukung, sementara Tiongkok dan Rusia abstain. ISF diberi mandat dua tahun untuk bekerja sama dengan Israel dan Mesir dalam mengamankan perbatasan, melindungi warga, mengatur distribusi bantuan, serta melatih kepolisian Palestina. Pasukan Israel diwajibkan menarik diri saat ISF sepenuhnya mengambil alih.

Kesenjangan Signifikan

Mao Ning menilai terdapat “kesenjangan signifikan” antara isi resolusi dan posisi resmi Tiongkok. Meski begitu, ia menegaskan bahwa Beijing tetap berkomitmen mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mendirikan negara merdeka.

” Tiongkok akan terus berkontribusi secara konstruktif demi penyelesaian yang adil dan berkelanjutan atas masalah Palestina,” ujarnya. Resolusi tersebut juga membentuk entitas sementara bertajuk Badan Perdamaian yang dipimpin Presiden AS Donald Trump, yang bertugas mengoordinasikan keamanan, bantuan, dan rekonstruksi Gaza hingga otoritas Palestina yang direformasi siap mengambil kendali.

Pada September, Trump merilis rencana 20 poin untuk mengakhiri konflik Gaza, salah satunya menegaskan bahwa Hamas dan faksi bersenjata Palestina tidak boleh dilibatkan dalam pemerintahan.

Gencatan senjata yang mulai berlaku 10 Oktober disusul deklarasi bersama oleh Presiden Mesir Abdel Fattah Al Sisi, Emir Qatar Tamim bin Hamad Al Thani, dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Namun Hamas menolak isi resolusi DK PBB terbaru, menyebutnya tidak mencerminkan aspirasi rakyat Palestina dan menolak konsep “perwalian internasional” atas Gaza. (tb)