Bupati Samosir Larang Warga Terima Bantuan dari Perusahaan Perusak Lingkungan

NEWSREAL.ID, MEDAN- Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom mengeluarkan surat edaran (SE) yang berisi imbauan agar warga terdampak banjir di Sumatra tidak menerima bantuan dari lembaga atau perusahaan yang aktivitas usahanya berpotensi merusak lingkungan.

SE bernomor 23 Tahun 2025 itu ditandatangani pada 28 November 2025 dan kini telah diteruskan ke seluruh perangkat daerah, camat, dan kepala desa. Dalam surat edaran tersebut, pemerintah daerah menegaskan tiga poin utama.

Pertama, tidak menerbitkan rekomendasi atau dukungan pada kegiatan yang berpotensi merusak lingkungan. Kedua, melarang penerimaan bantuan CSR dari perusahaan yang dinilai memiliki dampak buruk terhadap lingkungan, termasuk PT Toba Pulp Lestari Tbk dan PT Aqua Farm Nusantara.

Baca juga: Pemerintah Klaim Penanganan Banjir di Sumatra Sudah Maksimal

Ketiga, pemerintah daerah membuka ruang pengaduan bagi masyarakat terkait aktivitas usaha yang diduga merusak lingkungan untuk ditindaklanjuti. Kepala Dinas Kominfo Samosir, Immanuel TP Sitanggang membenarkan bahwa SE tersebut ditujukan untuk seluruh jajaran pemerintahan di daerah. “Betul, ditujukan kepada OPD, camat, dan kepala desa,” ujarnya melalui pesan singkat.

Penolakan Gereja

Sikap serupa juga datang dari Huria Kristen Batak Protestan (HKBP). Melalui pernyataan resmi, HKBP menyerukan agar jemaat menolak bantuan dari perusahaan yang diduga terlibat dalam kerusakan lingkungan.

“Gereja tidak boleh berkompromi dengan kepentingan yang bertentangan dengan keadilan dan keutuhan ciptaan,” tulis Pdt Victor Tinambunan dalam unggahan resmi HKBP.

Sebelum banjir melanda sejumlah wilayah di Sumatra, Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution telah lebih dulu merekomendasikan agar Pemerintah Pusat menutup operasional PT Toba Pulp Lestari (TPL).   

Baca juga: Diduga Picu Banjir, Delapan Perusahaan di Sumut Mulai Dibidik KLH

Rekomendasi itu muncul menyusul konflik agraria berkepanjangan antara perusahaan dan masyarakat adat di Buntu Panaturan, Simalungun. Bobby menyampaikan rekomendasi tersebut usai bertemu dengan Sekretariat Bersama Gerakan Oikumenis untuk Keadilan Ekologis, 24 November lalu.

Menanggapi hal tersebut, Corporate Secretary PT TPL, Anwar Lawden menyatakan, pihaknya belum menerima salinan rekomendasi dari Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.

Menurutnya, rencana itu mencuat setelah aksi unjuk rasa pada 10 November 2025. Ia memastikan pihak perusahaan telah mengajukan permohonan audiensi dengan Gubernur untuk memberikan penjelasan resmi.

Anwar juga menepis tudingan bahwa kegiatan operasional perusahaan menjadi penyebab bencana ekologis yang terjadi belakangan ini. Ia menegaskan seluruh aktivitas perusahaan telah mengikuti perizinan dan ketentuan yang berlaku. “Perseroan menolak dengan tegas tuduhan tersebut,” ujarnya.

Dengan sikap tegas pemerintah daerah dan lembaga keagamaan, perdebatan soal hubungan antara bencana ekologis dan aktivitas industri kembali mengemuka di tengah upaya pemulihan pascabencana di Sumatra. (tb)