NEWSRAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp900 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat oknum jaksa di wilayah Banten dan Jakarta.
Penyitaan uang ratusan juta rupiah itu menjadi bagian dari rangkaian OTT yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan penegak hukum.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan uang tunai tersebut diamankan tim penyidik saat melakukan penangkapan terhadap sembilan orang di dua wilayah berbeda.
Baca juga: OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Tunai dari Lokasi Penangkapan
“Tim juga mengamankan barang bukti uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (18/12/2025). Budi menjelaskan, kesembilan orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.
KPK belum mengungkapkan status hukum para pihak maupun konstruksi perkara yang tengah diselidiki. “Perkembangan status hukumnya, termasuk kronologi perkara, akan kami sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.
Keterangan KPK
Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya OTT di wilayah Banten. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut merupakan oknum jaksa.
“Memang ada pengamanan. Ada oknum jaksa,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.
Sepanjang 2025, KPK tercatat telah melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah. Pada Maret 2025, OTT dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, yang menjerat anggota DPRD serta pejabat Dinas PUPR.
Selanjutnya, pada Juni 2025, OTT digelar terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara. OTT juga dilakukan pada 7-8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kemudian, pada 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.
Baca juga: Gubernur Riau Terjaring OTT KPK, Sekda Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal
Pada 20 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi berikutnya dilakukan pada 3 November 2025 yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid atas dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.
Selanjutnya, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono. Terakhir, pada 9-10 Desember 2025, OTT menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. (tb)
Share:
Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...
Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...
Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid
NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...
Kesehatan Menurun, Kuasa Hukum Minta Penahanan Nadiem Dibantarkan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi periode 2019–2024, Nadiem Anwar Makarim, menyampaikan bahwa dokter merekomendasikan dirinya menjalani tindakan medis selama lima hari...
Kepala BNN Raih Gelar Doktor, Tapi Peringatan Serius Soal Narkoba Justru Menggema
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pengamat sosial Dr Serian Wijatno memberikan apresiasi tinggi terhadap kinerja Badan Nasional Narkotika (BNN) di tengah tantangan pemberantasan narkoba yang kian kompleks. Apresiasi...
Kasus Dihentikan, Hogi Pilih Berdamai
NEWSREAL.ID, YOGYAKARTA– Polemik hukum yang sempat menyeret nama Hogi Minaya akhirnya resmi berakhir. Setelah Kejaksaan Negeri Sleman menghentikan penuntutan kasus tabrak jambret, Hogi memastikan tak...
KPK Masih Hitung Kerugian Negara, Eks Menag Yaqut Belum Ditahan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum mengambil langkah penahanan terhadap mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam perkara dugaan korupsi kuota haji 2024. KPK...
Kejagung Selidiki Dugaan Korupsi Tata Kelola Sawit Era Siti Nurbaya
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kejaksaan Agung (Kejagung) melalui Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) tengah menyidik dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola industri dan...
Kasus Kuota Haji, Yaqut Cholil Qoumas Bersaksi untuk Gus Alex di KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi kuota haji, memberikan kesaksian untuk mantan Staf Khusus Menag...
Kasus Iklan BJB, KPK Periksa Asisten Pribadi RK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melanjutkan pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan iklan di Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (Bank BJB). Hari...
Sepanjang 2025, KPK Terima 1.916 Laporan Dugaan Gratifikasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencatat menerima 1.916 laporan dugaan gratifikasi sepanjang tahun 2025. Jumlah tersebut meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat sebanyak 1.631...
Noel Ebenezer Singgung Partai Berinisial ‘K’ dalam Kasus Pemerasan K3
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Terdakwa kasus dugaan pemerasan sertifikasi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), Immanuel Ebenezer alias Noel, menuding adanya keterlibatan organisasi kemasyarakatan dan partai politik dalam...
