NEWSREAL.ID, SEMARANG- Mengantisipasi dampak kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan memberikan perlindungan dan solusi bagi pegawai honorer yang gagal dalam seleksi CPNS dan PPPK. Komitmen ini diambil untuk mencegah munculnya gelombang pengangguran baru di sektor pemerintahan.
Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara daring dari rumah dinasnya di Semarang, Senin (30/6/2025).
“Dalam forum tadi dibahas soal status ASN, PPPK, tenaga honorer, hingga guru tidak tetap. Kita ingin memastikan, tidak ada PHK massal yang memunculkan masalah baru,” tegasnya.
Rapat yang dihadiri Kementerian PAN-RB, BKN, Kemendagri, dan seluruh kepala daerah se-Indonesia ini fokus pada implementasi amanat Undang-Undang ASN, yang mewajibkan penyelesaian status tenaga non-ASN paling lambat akhir 2024.
Pemprov Jateng, kata Taj Yasin, menyerap sejumlah aspirasi dan usulan yang muncul dalam forum. Salah satu prioritas adalah menghindari klaster pengangguran akibat tenaga honorer yang tidak lolos seleksi formal, meski telah lama mengabdi di sektor publik.
“Teknis pelaksanaannya masih menunggu arahan pusat. Tapi prinsipnya, hak-hak tenaga PPPK dan honorer harus dijamin. Idealnya tidak ada lagi kesenjangan dengan PNS,” ujarnya.
Jenjang Karier
Komisi II DPR RI dalam rapat itu juga mendorong pemerintah agar memberikan kepastian jenjang karier bagi PPPK. Mereka menekankan bahwa PPPK berhak atas promosi jabatan, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi setara dengan PNS.
Taj Yasin turut menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap guru tidak tetap (GTT). Menurutnya, penempatan yang tepat dan pemenuhan jam mengajar menjadi bagian dari langkah perlindungan terhadap mereka.
Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, RR Utami Rahajeng. Ia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan formasi, khususnya bagi guru yang belum mendapatkan alokasi jam mengajar.
“Pemetaan ini penting agar tidak ada lagi guru honorer yang tidak memperoleh jam kerja layak. Yang masih nol jam, akan kami prioritaskan,” kata Utami.
Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jateng dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan layanan publik, sekaligus memberikan perlindungan transisi yang adil di tengah reformasi ASN secara nasional. (tb)
Warga Bibis Baru Solo Desak STOP Operasional Tower BTS, Diwa : Nyawa dan Keselamatan Warga Lebih Berharga
SOLO,NEWSREAL.id — Kantor Satpol Kota Solo, Jawa Tengah di geruduk belasan warga dari Kampung Bibis Baru, Nusukan RT 01 dan RT 02, RW 24, Banjarsari,...
Soroti Kasus Pencuri Tewas Dikeroyok Massa, Diwa Foundation: Tegakkan Hukum dan Keadilan
DiwaJAKARTA, NEWSREAL.com– Di balik peristiwa yang kini menjadi perhatian publik, tangis seorang anak menjadi pengingat bahwa setiap tindak kekerasan meninggalkan dampak panjang bagi keluarga yang...
Tangis Pilu Anak Terduga Pencuri Ayam yang Tewas Dikeroyok Massa di Tabanan
TABANAN, NEWSREAL.com-Suara tangis seorang bocah perempuan yang terus memanggil ayahnya menjadi potret paling memilukan dari peristiwa pengeroyokan yang menewaskan pria berinisial KD di Banjar Dinas...
Gubernur Jateng Tunjuk Eko Sapto Purnomo Jadi Plt Bupati Sukoharjo
SEMARANG, NEWSREAL.id – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal setelah Bupati Sukoharjo Etik Suryani ditetapkan sebagai...
Cegah “Bullying”, Mendikdasmen Imbau Identitas Terduga Pelaku Teror Bom SDN Jaksel Tak Diumbar
JAKARTA,NEWSREAL.id-Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti meminta seluruh pihak menjaga kerahasiaan identitas terduga pelaku teror bom di SDN Srengseng Sawah 15 Pagi, Jakarta...
Dorong Keadilan Korektif, LOGIS 08 Minta Penanganan Dugaan Korupsi Utamakan Pemulihan Kerugian Negara
JAKARTA,NEWSREAL.id – Organisasi LOGIS 08 mendorong aparat penegak hukum mengedepankan pendekatan keadilan korektif (corrective justice) dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan tersebut dinilai tidak...
Soal Perlindungan Lahan Pertanian dan Penanganan Sampah, Pemprov Jateng Targetkan 26 Daerah Ini
SEMARANG,NEWSREAL.id-Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mempercepat upaya penyelesaian dua persoalan lingkungan yang dinilai semakin mendesak, yakni alih fungsi lahan pertanian dan pengelolaan sampah, terutama di kawasan...
Kronologi dan Fakta Lengkap Kecelakaan Maut di Indramayu, 13 Tewas
INDRAMAYU, NEWSREAL.id – Duka mendalam menyelimuti Kabupaten Indramayu, Jawa Barat, setelah kecelakaan maut yang melibatkan sebuah mobil pikap pengangkut rombongan pengantar pengantin dan truk tronton...
Perkuat Pendidikan Inklusif, Pemerintah Percepat Revitalisasi SLB hingga Digitalisasi Pembelajaran
KENDAL, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pembangunan pendidikan inklusif bagi anak berkebutuhan khusus melalui revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan peningkatan kompetensi guru. Langkah tersebut menjadi bagian...
4 Juta Anak Belum Sekolah, Kemensos Percepat Pembangunan Sekolah Rakyat
JAKARTA, NEWSREAL.id – Kementerian Sosial (Kemensos) memastikan pembangunan Sekolah Rakyat di berbagai daerah terus dipercepat. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono mengatakan Presiden memberikan...
KPK Bergerak di Sukoharjo, Bupati Etik Suryani Terjaring OTT
SOLO,NEWSREAL.id– Bupati Sukoharjo Etik Suryani terjaring operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kamis (9/7/2026). Namun demikian, KPK masih melakukan pemeriksaan intensif dan belum...
Bupati Kendal Tegaskan Keterbukaan Informasi Wajib Jadi Budaya di Seluruh Sekolah Dasar
KENDAL, NEWSREAL.id – Pemerintah Kabupaten Kendal terus memperkuat tata kelola pendidikan yang transparan melalui penguatan budaya keterbukaan informasi di lingkungan sekolah dasar. Bupati Kendal Dyah...
