Skema Perlindungan bagi Tenaga Honorer yang Tak Lolos Seleksi ASN Disiapkan

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Mengantisipasi dampak kebijakan penyelesaian tenaga non-ASN, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah memastikan akan memberikan perlindungan dan solusi bagi pegawai honorer yang gagal dalam seleksi CPNS dan PPPK. Komitmen ini diambil untuk mencegah munculnya gelombang pengangguran baru di sektor pemerintahan.

Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, menyampaikan hal tersebut seusai mengikuti rapat dengar pendapat (RDP) bersama Komisi II DPR RI secara daring dari rumah dinasnya di Semarang, Senin (30/6/2025).

“Dalam forum tadi dibahas soal status ASN, PPPK, tenaga honorer, hingga guru tidak tetap. Kita ingin memastikan, tidak ada PHK massal yang memunculkan masalah baru,” tegasnya.

Rapat yang dihadiri Kementerian PAN-RB, BKN, Kemendagri, dan seluruh kepala daerah se-Indonesia ini fokus pada implementasi amanat Undang-Undang ASN, yang mewajibkan penyelesaian status tenaga non-ASN paling lambat akhir 2024.

Pemprov Jateng, kata Taj Yasin, menyerap sejumlah aspirasi dan usulan yang muncul dalam forum. Salah satu prioritas adalah menghindari klaster pengangguran akibat tenaga honorer yang tidak lolos seleksi formal, meski telah lama mengabdi di sektor publik.

“Teknis pelaksanaannya masih menunggu arahan pusat. Tapi prinsipnya, hak-hak tenaga PPPK dan honorer harus dijamin. Idealnya tidak ada lagi kesenjangan dengan PNS,” ujarnya.

Jenjang Karier

Komisi II DPR RI dalam rapat itu juga mendorong pemerintah agar memberikan kepastian jenjang karier bagi PPPK. Mereka menekankan bahwa PPPK berhak atas promosi jabatan, penghargaan kinerja, dan pengembangan kompetensi setara dengan PNS.

Taj Yasin turut menekankan pentingnya perhatian khusus terhadap guru tidak tetap (GTT). Menurutnya, penempatan yang tepat dan pemenuhan jam mengajar menjadi bagian dari langkah perlindungan terhadap mereka.

Hal senada disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Jawa Tengah, RR Utami Rahajeng. Ia mengatakan pihaknya akan bekerja sama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memetakan formasi, khususnya bagi guru yang belum mendapatkan alokasi jam mengajar.

“Pemetaan ini penting agar tidak ada lagi guru honorer yang tidak memperoleh jam kerja layak. Yang masih nol jam, akan kami prioritaskan,” kata Utami.

Kebijakan ini menunjukkan komitmen Pemprov Jateng dalam menjaga stabilitas sosial dan keberlanjutan layanan publik, sekaligus memberikan perlindungan transisi yang adil di tengah reformasi ASN secara nasional. (tb)