Tak Ada Kenaikan PKB 2026, Pemprov Jateng Siapkan Diskon hingga Akhir Tahun

NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan bahwa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) pada 2026 tidak mengalami kenaikan dibanding 2025. Penegasan tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, dalam jumpa pers di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (13/2/2026).

“Kami menegaskan, posisi di tahun 2026 dibandingkan tahun 2025 untuk pajak kendaraan bermotor di Jawa Tengah tidak ada kenaikan,” tegasnya. Tak hanya itu, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi juga menginstruksikan pengkajian relaksasi atau diskon PKB sekitar 5 persen untuk tahun 2026.

Kebijakan ini diambil dengan mempertimbangkan dinamika di masyarakat, terutama terkait kebijakan opsen (tambahan pajak) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) serta PP 35 Tahun 2023.

Pada 2025, Pemprov Jateng menerapkan opsen sebesar 13,94 persen pada PKB. Namun saat itu masyarakat mendapatkan diskon pada periode Januari–Maret 2025 sehingga beban tambahan tidak terlalu terasa.

Sumarno menjelaskan, pada awal 2026 muncul persepsi adanya kenaikan karena belum diberlakukan diskon seperti awal tahun sebelumnya. Karena itu, Gubernur meminta dilakukan kajian untuk kembali memberikan relaksasi. “Besarannya kurang lebih 5 persen,” jelasnya.

Kemampuan Fiskal

Relaksasi tersebut direncanakan berlaku hingga akhir 2026, dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal daerah, keberlanjutan pembangunan, serta kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Selain diskon PKB, pada 2026 Pemprov Jateng juga tetap memberlakukan pembebasan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor II (BBNKB II) untuk kendaraan bekas. Meski demikian, pemilik kendaraan tetap wajib membayar komponen lain seperti PKB, PNBP untuk STNK/TNKB/BPKB, serta SWDKLLJ.

Sumarno menambahkan, potensi penerimaan pajak kendaraan akan dioptimalkan melalui pertumbuhan kendaraan baru dan penagihan tunggakan pajak tahun-tahun sebelumnya. “Kami mendorong teman-teman di kabupaten/kota berperan aktif meningkatkan kepatuhan kendaraan bermotor,” ujarnya.

Pendapatan dari sektor PKB, lanjutnya, akan digunakan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, khususnya jalan, serta sektor pendidikan melalui program sekolah gratis untuk SMA dan SMK Negeri.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Jateng, Masrofi, menyebut diskon PKB dirancang dengan mempertimbangkan daya beli masyarakat, kondisi APBD, dan kesinambungan pembangunan. “Hasil kajian ini akan dilaporkan kepada Gubernur untuk diterapkan pada tahun ini,” katanya. (tb)