Soal Pemakzulan Gibran, DPR Terima Surat dari Forum Purnawirawan TNI

NEWSREAL, JAKARTA– Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah menerima surat dari Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang berisi permintaan agar proses pemakzulan terhadap Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka segera dimulai. Surat tersebut juga dikirim ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD).

“Dengan ini, kami mengusulkan kepada MPR RI dan DPR RI untuk segera memproses pemakzulan terhadap Wakil Presiden berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku,” demikian kutipan dalam surat tertanggal 26 Mei 2025 itu.

Sekretaris Forum Purnawirawan TNI, Bimo Satrio, mengonfirmasi bahwa surat tersebut telah disampaikan dan diterima oleh lembaga-lembaga negara tersebut. “Betul, sudah dikirim sejak Senin. Sudah ada tanda terimanya dari DPR, MPR, dan DPD,” ujarnya, Selasa (3/6).

Surat itu ditandatangani oleh empat tokoh senior militer, yakni Jenderal TNI (Purn) Fachrul Razi, Marsekal TNI (Purn) Hanafie Asnan, Jenderal TNI (Purn) Tyasno Soedarto, dan Laksamana TNI (Purn) Slamet Soebijanto. Mereka meminta agar lembaga legislatif menindaklanjuti permohonan tersebut secara serius.

“Di dalam surat itu sudah kami lampirkan aspek hukum pemakzulan. Jika belum ditindaklanjuti, kami siap hadir dalam rapat dengar pendapat,” tegas Bimo.

Sekretaris Jenderal DPR, Indra Iskandar, membenarkan bahwa pihaknya telah menerima dan meneruskan surat tersebut kepada pimpinan DPR. “Iya benar, surat sudah diterima dan sudah kami teruskan,” ujarnya. Sementara itu, Sekjen MPR Siti Fauziah belum memberikan tanggapan saat dihubungi terkait surat tersebut.

Pencalonan Bermasalah

Isu pemakzulan Gibran sendiri bukan hal baru. Forum Purnawirawan TNI telah menyuarakan hal ini sejak April 2025, dengan mengeluarkan delapan tuntutan dalam pernyataan terbuka. Salah satunya adalah desakan kepada MPR untuk mengganti Gibran dari jabatan wakil presiden, karena proses pencalonannya dinilai bermasalah secara hukum.

Menanggapi hal itu, Penasihat Khusus Presiden bidang politik dan keamanan, Wiranto, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto menghormati aspirasi para purnawirawan.

“Presiden menghormati dan memahami pikiran-pikiran dari para purnawirawan yang disampaikan secara terbuka,” kata Wiranto di Istana Kepresidenan, 24 April lalu.

Namun Ketua MPR Ahmad Muzani menegaskan bahwa Gibran adalah wakil presiden sah hasil Pilpres 2024. “Prabowo adalah presiden yang sah, dan Gibran adalah wakil presiden yang sah,” ujarnya.

Presiden Joko Widodo juga menyatakan bahwa usulan dari forum tersebut merupakan bagian dari demokrasi. Namun, ia menekankan bahwa Gibran dan Prabowo telah mendapatkan mandat langsung dari rakyat melalui pemilu.

Senada dengan itu, Partai Golkar yang menjadi pengusung pasangan Prabowo-Gibran menilai usulan pemakzulan tidak berdasar. Sekjen Partai Golkar Sarmuji menegaskan bahwa hingga saat ini, tidak ada pelanggaran konstitusional yang dilakukan oleh Gibran.

“Tidak ada pelanggaran yang bisa menjadi dasar pemakzulan. Jadi secara konstitusional, pintu pemakzulan masih tertutup,” pungkas Sarmuji. (tb)