Terima Laporan Masyarakat, KPK Mulai Usut Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji

NEWSREAL.ID, JAKARTA – Isu korupsi dalam pengelolaan kuota haji Indonesia kembali mencuat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini tengah menangani sederet laporan masyarakat yang menuntut pengusutan tuntas atas dugaan permainan dalam distribusi kuota ibadah suci tersebut.

Kasus ini mencuat usai dalam setahun terakhir, setidaknya lima laporan pengaduan publik masuk ke KPK, seluruhnya berkaitan dengan praktik mencurigakan seputar kuota haji di masa kepemimpinan Menteri Agama sebelumnya, Yaqut Cholil.

Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, membenarkan bahwa perkara ini sedang diusut. “Benar, perkara kuota haji sedang diusut,” ujarnya singkat, Kamis (19/6).

Gelombang laporan dimulai dari Gerakan Aktivis Mahasiswa UBK Bersatu (GAMBU) pada 31 Juli 2024 yang secara eksplisit mendesak KPK memeriksa Menag Yaqut Cholil dan Wakilnya, Saiful Rahmat Dasuki. Tak lama berselang, organisasi Front Pemuda Anti-Korupsi ikut menyerahkan laporan, menyoroti pengalihan kuota secara sepihak oleh Kemenag.

Laporan serupa terus berdatangan dari berbagai elemen: mahasiswa STMIK Jayakarta, Aliansi Mahasiswa dan Pemuda untuk Keadilan Rakyat (AMALAN Rakyat), hingga Jaringan Perempuan Indonesia (JPI). KPK kini berada dalam tekanan publik untuk bertindak tegas.

Kasus ini menyeret isu krusial tentang akses dan keadilan dalam pelaksanaan rukun Islam kelima, yang seharusnya dijalankan secara transparan dan bersih dari kepentingan elite atau oknum.

Tolak Penambahan

Sementara itu, Menteri Agama yang baru, Nasaruddin Umar, menegaskan sikap berbeda. Ia menolak ambisi penambahan kuota haji secara sembarangan. “Saya tidak selalu berambisi menambah kuota haji karena itu justru membuka peluang terjadinya penyimpangan,” tegasnya.

Nasaruddin juga mengingatkan, penambahan kuota tanpa kesiapan logistik justru mengorbankan kenyamanan dan hak jemaah dari negara lain. “Kalau tiba-tiba ditambah 20.000, tidur di mana? Makan pakai apa? Nanti serbu tenda, makanan, bahkan bus orang lain. Tapi yang diserbu orang Indonesia juga, kan nggak enak ditolak,” katanya.

Pernyataan ini mengisyaratkan adanya praktik tak lazim dalam pengelolaan kuota haji di masa lalu yang kini sedang disorot tajam.

Di tengah pembongkaran kasus ini, Nasaruddin juga menepis kabar adanya pungli terhadap jemaah lansia dalam program safari wukuf. Menurutnya, prioritas saat ini bukanlah menambah jumlah, melainkan memperkuat pelayanan dan pendampingan.

“Kami ingin jemaah dilayani dengan layak dan manusiawi. Itu yang paling penting,” tandasnya. (tb)