Menkop Dorong Digitalisasi Koperasi Berbasis Kepastian Hukum

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Koperasi Ferry Juliantono menegaskan percepatan digitalisasi koperasi harus diiringi dengan penguatan literasi dan kesiapan aspek hukum.

Dirinya mengingatkan, transformasi digital tanpa fondasi regulasi yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan di kemudian hari. Penegasan tersebut disampaikan Ferry saat membuka Seminar Perkoperasian bertema “Risiko Hukum Digitalisasi Koperasi” dalam rangka peringatan HUT ke-52 Kospin Jasa di Pekalongan, Jawa Tengah, Sabtu (13/12).

“Digitalisasi koperasi merupakan tema yang sangat penting karena sejalan dengan agenda besar pemerintah untuk mendorong modernisasi koperasi. Namun, percepatan ini harus dibarengi pemahaman hukum agar tidak menimbulkan risiko,” ujar Ferry dalam keterangan tertulis, Minggu (14/12).

Baca juga: Prabowo Resmikan Koperasi Desa Merah Putih

Ia menyampaikan, Kementerian Koperasi saat ini tengah menjalankan transformasi digital secara menyeluruh. Salah satu langkah konkret yang segera dilakukan adalah peluncuran command center sebagai early warning system untuk memantau dan mengevaluasi kinerja koperasi yang sudah berjalan, termasuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Selain itu, Ferry juga menekankan pentingnya percepatan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian sebagai landasan modernisasi koperasi nasional di tengah perkembangan teknologi. Pemerintah, kata dia, mengusulkan perubahan nomenklatur menjadi Undang-Undang Sistem Perkoperasian Nasional.

Integrasi Kebijakan

“Undang-undang ini diharapkan mampu mengintegrasikan kebijakan lintas kementerian dan lembaga. Gerakan koperasi bersama para pemangku kepentingan perlu menyelaraskan aturan-aturan yang berkaitan dengan digitalisasi,” tuturnya.

Melalui seminar tersebut, Ferry berharap muncul rekomendasi strategis yang dapat memperkuat mitigasi risiko hukum sekaligus mendukung transformasi digital koperasi yang aman dan berkelanjutan.

Dalam kesempatan yang sama, Presidium Forum Koperasi Indonesia (Forkopi) Frans Meroga menyampaikan bahwa pihaknya tengah mencari formulasi dan rasionalisasi digitalisasi koperasi yang dapat menjadi dasar hukum yang kuat, khususnya bagi Koperasi Simpan Pinjam (KSP).

Baca juga: Revisi UU Koperasi Diharapkan Perkuat Ekonomi Kerakyatan

“Forum ini menjadi ikhtiar bersama untuk mendiskusikan regulasi yang bisa menguatkan koperasi,” ujar Frans.

Seminar tersebut turut dihadiri Wali Kota Pekalongan Achmad Afzan Arsian Djunaid, Deputi Bidang Kelembagaan dan Digitalisasi Koperasi Henra Saragih, Ketua Umum Kospin Jasa Andy Arslan Djunaid, serta Kepala Perwakilan Bank Indonesia Tegal Bimala. (tb)