AMPI Dukung Penyelesaian Konflik Tambang di Raja Ampat

NEWSREAL, JAKARTA – Dewan Pimpinan Pusat Angkatan Muda Pembaharuan Indonesia (DPP AMPI) menyatakan dukungannya terhadap langkah Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia menangani polemik tambang nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ketua Umum AMPI, Jerry Sambuaga, dalam pernyataannya di Jakarta Senin, (10/6) menegaskan pentingnya pemerintah dalam melindungi kepentingan nasional, khususnya dalam pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan.

“Kami memahami kekhawatiran terkait potensi kerusakan lingkungan dan hak-hak masyarakat adat. Karena itu, kami mengapresiasi gerak cepat Menteri Bahlil dalam menyikapi isu ini,” ujar Jerry.

Organisasi yang merupakan sayap Partai Golkar ini menekankan bahwa izin tambang yang menjadi sorotan tidak diterbitkan di masa jabatan Bahlil sebagai Menteri ESDM, sehingga tudingan yang diarahkan kepadanya dianggap tidak berdasar.

Jerry pun mengajak masyarakat agar tidak mudah terprovokasi, terutama oleh pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik. Ia mengimbau publik untuk membiasakan diri mencari informasi secara menyeluruh sebelum menarik kesimpulan.

“Generasi muda harus lebih kritis agar tidak mudah terjebak dalam arus misinformasi. Ini bukan hanya soal kasus di Raja Ampat, tetapi juga penting dalam kehidupan sehari-hari,” tambahnya.

Kehadiran Pemerintah

Wakil Ketua Umum AMPI, Arief Rosyid Hasan, turut memuji langkah Menteri Bahlil yang turun langsung meninjau lokasi tambang di Raja Ampat pekan lalu, sebagai bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menyelesaikan persoalan.

“Langkah ini menunjukkan pemerintah tidak hanya mengambil keputusan dari balik meja, tapi hadir langsung menyentuh persoalan,” kata Arief.

Ia juga menekankan bahwa Bahlil memiliki ikatan emosional dengan tanah Papua karena berasal dari Fakfak, Papua Barat. Hal ini, menurut Arief, membuat Bahlil memahami nilai-nilai lokal dan kepentingan masyarakat kecil.

“Sebagai sesama anak Timur, saya tahu betul bagaimana beliau konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat kecil. Latar belakang beliau yang sederhana memperkuat komitmen itu,” ungkap Arief.

Sikap ini, lanjutnya, sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya menjalankan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana negara berperan sentral dalam mengelola kekayaan alam demi kesejahteraan rakyat.

Sebelumnya, Menteri Bahlil menegaskan bahwa izin usaha pertambangan PT GAG Nikel di Raja Ampat dikeluarkan sebelum ia menjabat. Oleh sebab itu, ia merasa perlu untuk melakukan verifikasi langsung di lapangan guna memperoleh gambaran yang objektif.

“Saat izin itu keluar, saya masih menjabat sebagai Ketua Umum HIPMI dan belum bergabung dalam kabinet. Maka dari itu, penting bagi kami untuk memeriksa langsung situasi di lapangan,” jelas Bahlil pada Kamis (5/6).

Ia pun telah memutuskan untuk menghentikan sementara operasi tambang nikel oleh PT GAG Nikel hingga proses verifikasi dari Kementerian ESDM selesai. Pada Sabtu (7/6), Bahlil turun langsung meninjau lokasi tambang di Pulau Gag, Raja Ampat. (tb)