Kota Semarang Butuh Tambahan SLB Negeri, Ratusan ABK Tak Tertampung

NEWSREAL.ID, SEMARANG – Ketersediaan Sekolah Luar Biasa (SLB) negeri di Kota Semarang kian mendesak untuk segera ditambah. Minimnya fasilitas pendidikan inklusif dari pemerintah mengancam hak ratusan anak berkebutuhan khusus (ABK) untuk mendapatkan layanan pendidikan.

Saat ini, dari seluruh wilayah Kota Semarang, hanya satu SLB negeri yang ada. Sebaliknya, terdapat 29 SLB swasta yang tidak merata penyebarannya, dan belum tentu bisa dijangkau semua kalangan, terutama masyarakat berpenghasilan rendah.

Mirisnya, sembilan dari 16 kecamatan di Kota Semarang bahkan tidak memiliki satu pun sekolah bagi ABK, seperti Mijen, Gunungpati, Gajahmungkur, Semarang Selatan, Genuk, Gayamsari, Semarang Timur, Tugu, dan Ngaliyan. Sementara itu, SLB terbanyak justru terpusat di Pedurungan dan Tembalang.

Kepala SLB Negeri Kota Semarang, Sri Sugiarti, mengungkapkan bahwa sekolah yang dipimpinnya kewalahan menampung calon siswa baru. “Setiap tahun pendaftar mencapai ratusan, tapi karena kekurangan guru dan ruang, kami terpaksa membatasi jumlah penerimaan,” ungkapnya.

Dengan rasio ideal satu guru untuk lima siswa, saat ini satu kelas di SLB Negeri Semarang bisa berisi hingga 15 anak. Padahal anak berkebutuhan khusus memerlukan pendekatan individual dan pembelajaran yang intensif.

Selain kekurangan tenaga pendidik—yang masih defisit sekitar 45 orang—kualitas fasilitas pun belum sepenuhnya memadai. Meski sudah memiliki ruang terapi fisik dan bengkel kerja, kapasitas dan peralatan masih jauh dari cukup untuk melayani jumlah siswa yang terus meningkat.

Keadilan Sosial

Menanggapi hal tersebut, Ketua Komisi E DPRD Jateng, Messy Widiastuti, menegaskan pentingnya kehadiran negara dalam menambah SLB negeri di Semarang. “SLB swasta memang ada, tapi tidak semua keluarga mampu. SLB negeri menjadi satu-satunya harapan bagi banyak orang tua,” katanya.

Ia menyebut penambahan SLB negeri bukan sekadar solusi pendidikan, melainkan bagian dari keadilan sosial. “Jangan sampai anak-anak kita kehilangan masa depan hanya karena negara lalai menyediakan fasilitas pendidikan yang inklusif,” ujarnya.

Messy berjanji akan segera memanggil instansi terkait untuk membahas solusi konkret. Sesuai amanat UU No. 23/2014 dan PP No. 2/2018, pengelolaan SLB memang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi.

Dengan realitas saat ini, penambahan SLB negeri bukan lagi sekadar kebutuhan, tapi urgensi. Semakin lama dibiarkan, semakin besar risiko generasi ABK kehilangan hak dasarnya: pendidikan. (tb)

Data SPMB SLB Negeri Kota Semarang

Tahun                   Pendaftar            Kuota

2021                       : 102                       : 75

2022                       : 246                       : 74

2023                       : 123                       : 72

2024                       : 147                       : 49

2025                       : 139                       : 40

Sumber: SLB Negeri Kota Semarang