
NEWSREAL.ID, JAKARTA – Rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam menghadirkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi puluhan juta anak dan ibu hamil masih menghadapi tantangan serius di tahap awal.
Hingga pertengahan Juni 2025, serapan anggaran program baru menyentuh angka 6,2 persen dari total pagu awal Rp71 triliun. Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan bahwa hingga 12 Juni, realisasi belanja dari Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai pelaksana program baru mencapai Rp4,4 triliun, yang menjangkau sekitar 4,89 juta penerima manfaat.
“Realisasi belanja sampai pertengahan bulan Juni kira-kira naik Rp1,1 triliun dari Mei yang sebelumnya Rp3,3 triliun,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KITA, Selasa (17/6).
Padahal, target pemerintah adalah menjangkau 82,9 juta penerima hingga akhir 2025, dengan tambahan anggaran hingga Rp100 triliun. Bahkan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan menyebut anggaran MBG bisa naik menjadi Rp300 triliun pada 2026.
Tantangan Teknis
Kendati niat mulia program ini diapresiasi banyak pihak, lambatnya serapan menunjukkan adanya tantangan teknis dan kelembagaan yang belum sepenuhnya siap. Pemerintah juga berencana membentuk 32 ribu satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG), sebagai bagian dari infrastruktur pendukung distribusi dan eksekusi program.
Sejumlah pengamat mempertanyakan urgensi penambahan anggaran sementara capaian lapangan masih jauh dari target. Andry Satrio Nugroho, Kepala Pusat Industri, Perdagangan, dan Investasi INDEF, menilai evaluasi menyeluruh dibutuhkan sebelum menambah alokasi dana besar.
“Kalau anggaran belum terserap sampai 10 persen di pertengahan tahun, mengapa harus buru-buru ditambah? Harus dilihat dulu efektivitas dan urgensi penggunaan anggaran itu,” tegas Andry.
Program MBG pertama kali diluncurkan pada 6 Januari 2025 dengan skema makan gratis sekali sehari untuk kelompok rentan. Pemerintah awalnya menargetkan 17,9 juta orang dengan anggaran Rp71 triliun, sebelum diperluas atas arahan langsung Presiden Prabowo.
Hingga kini, realisasi program makan gratis tampak berjalan lambat, memberi sinyal bahwa terobosan ambisius ini membutuhkan penguatan kelembagaan, mekanisme distribusi, dan pengawasan ketat agar tujuannya betul-betul tercapai secara merata dan tepat sasaran. (tb)
Diminta Tak Kejar Profit, Diah Warih: MBG adalah Investasi Menuju Indonesia Emas 2045
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Program makan bergizi bagi anak-anak Indonesia dinilai bukan sekadar agenda sosial jangka pendek, melainkan investasi strategis untuk menyiapkan generasi unggul menuju visi besar...
Koalisi Sipil Desak Perintah Siaga 1 TNI Dicabut
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Instruksi siaga 1 dari Panglima TNI di tengah memanasnya konflik Timur Tengah menuai sorotan. Sejumlah organisasi masyarakat sipil menilai langkah tersebut tidak memiliki...
Pemerintah Siapkan Benih Jagung Gratis untuk 1 Juta Hektare, Dorong Target Swasembada Pangan
NEWSREAL.ID, OGAN ILIR- Pemerintah melalui Kementerian Pertanian menyiapkan bantuan benih jagung gratis untuk lahan seluas hingga 1 juta hektare sebagai upaya mempercepat peningkatan produksi jagung...
BGN Luruskan Isu Menu MBG: Program Ini Cuma Penuhi Sepertiga Kebutuhan Gizi Harian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ramai kritik soal porsi dan kandungan gizi dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG), akhirnya dijawab pemerintah. Badan Gizi Nasional menegaskan program tersebut memang...
Lebaran, Mendagri Minta Kepala Daerah Siaga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menjelang arus mudik dan libur panjang Idul Fitri, pemerintah pusat ingin memastikan daerah tetap terkendali. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta seluruh...
BGN: SPPG Jadi Wajah Program Makan Bergizi Gratis di Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap Program Makan Bergizi Gratis...
Hari Perempuan Internasional, Menteri PPPA Soroti Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peringatan Hari Perempuan Internasional yang jatuh setiap 8 Maret menjadi momentum bagi pemerintah untuk kembali menegaskan pentingnya perlindungan bagi pekerja rumah tangga (PRT)...
Jusuf Kalla Soal BoP: Kalau Hanya Bela AS-Israel, Indonesia Tak Perlu Jadi Anggota
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12 Jusuf Kalla menegaskan bahwa keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian atau Board of Peace (BoP) harus benar-benar digunakan...
Reformasi Polri Mulai Difinalkan, Jimly Segera Serahkan Laporan ke Prabowo
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komite Percepatan Reformasi Polri (KPRP) memastikan rekomendasi perubahan besar di tubuh Kepolisian telah rampung. Laporan tersebut rencananya akan diserahkan kepada Presiden sebelum Lebaran...
Prabowo Siap Keluar dari BoP Jika Tak Bisa Perjuangkan Palestina
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto disebut siap mundur dari keanggotaan Board of Peace (BoP) jika forum tersebut tidak memberikan manfaat nyata bagi perjuangan kemerdekaan...
Nusron Beberkan Sikap Prabowo soal BoP: Pilih Jalur Diplomasi, Belum Bicara Keluar
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto tetap membuka ruang terhadap kritik dan masukan terkait keanggotaan Indonesia dalam forum perdamaian internasional Board of Peace (BoP)....
Jusuf Kalla: Indonesia Jangan Netral, Harus Berpihak pada Negara yang Diserang
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla, menilai Indonesia tidak seharusnya bersikap netral dalam konflik internasional ketika ada negara yang diserang. Ia...

