NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menanggapi santai desakan sejumlah anggota Komisi IV DPR yang meminta Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mundur usai banjir dan longsor menerjang Sumatra.
PSI menekankan bahwa urusan jabatan menteri adalah ranah Presiden, sementara kritik DPR tetap harus disampaikan dengan kepala dingin. Ketua Harian PSI, Ahmad Ali menyebut, wajar bila anggota DPR melontarkan kritik keras kepada Raja Juli dalam rapat Komisi IV.
Baca juga: Satgas PKH Selidiki Kerusakan Hutan Pemicu Banjir-Longsor di Sumatra
Menurutnya, menyuarakan aspirasi, bahkan dengan nada tinggi, merupakan bagian dari fungsi pengawasan lembaga legislatif. “Lah iya, santai saja. Itu hak prerogatif Presiden. DPR menyampaikan aspirasi, kadang marah-marah, ya biasa dalam pengawasan,” kata Ahmad Ali, Jumat (5/12).
Meski begitu, ia menilai kritik tidak seharusnya diarahkan semata-mata pada menteri yang baru menjabat. Perusakan hutan yang memicu bencana, kata dia, merupakan akumulasi kebijakan bertahun-tahun, bukan hasil tindakan satu periode.
Kesalahan Masa Lalu
“Raja Juli tidak sedang menyalahkan rezim sebelumnya. Tapi kita harus berkepala dingin. Penebangan hutan yang ugal-ugalan itu bukan dilakukan oleh dia,” ujarnya. Ahmad Ali menilai tidak bijak jika berbagai kesalahan masa lalu dilimpahkan seluruhnya kepada Raja Juli.
Namun ia mengakui peristiwa banjir-longsor ini menjadi pembelajaran penting bagi sang menteri. “Bahwa dia harus belajar, iya. Tapi kalau dia dituduh tidak paham kehutanan hanya karena dampak dari penggundulan hutan bertahun-tahun, ya tidak bisa begitu,” lanjutnya.
Baca juga: DPP PSI 2025-2030 Dilantik, Kaesang Tegaskan Dukungan Penuh untuk Program Presiden Prabowo
Sebelumnya, anggota Komisi IV DPR Usman Husin meminta Raja Juli mundur jika tidak mampu mengatasi persoalan hutan. Ia menilai Menteri Kehutanan itu tidak memahami sektor yang dipimpinnya dan mengusulkan penghentian total izin pelepasan kawasan hutan di Sumatra.
“Saya saran, kalau Pak Menteri nggak mampu, mundur saja. Pak Menteri nggak paham kehutanan,” kata Usman dalam rapat di Senayan, Kamis (4/12). (tb)
Golkar: PDIP Tak Pernah Tolak Anggaran MBG di Banggar dan Paripurna DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi IX DPR RI dari Fraksi Golkar, Yahya Zaini, menegaskan bahwa seluruh fraksi di DPR, termasuk Fraksi PDI Perjuangan, menyetujui anggaran...
PDIP Keluarkan Instruksi Tegas, Kader Dilarang Jadikan MBG Ajang Cari Untung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) secara resmi melarang seluruh kadernya memanfaatkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk kepentingan pribadi, termasuk mencari keuntungan finansial...
Kasus ABK Fandi Disorot, DPR Akan Panggil BNN dan Kejari Batam
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi III DPR RI bakal turun tangan dalam polemik kasus sabu hampir 2 ton dari kapal Sea Dragon di perairan Kepulauan Riau (Kepri)....
DPR Minta Kerja Sama Intelijen Diperkuat, Antisipasi Jalur Narkoba Baru
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menilai pemerintah perlu memperkuat kerja sama intelijen internasional guna mengantisipasi munculnya jalur baru penyelundupan narkoba ke...
13 DPC PSI Kota Semarang Mundur Serentak, Protes Penunjukan Plt Ketua DPD
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Sebanyak 13 Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) di Kota Semarang resmi mengundurkan diri dari jajaran struktural partai. Pengunduran diri itu...
Sahroni Resmi Kembali Jadi Wakil Ketua Komisi III DPR
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Anggota DPR RI Ahmad Sahroni kembali ditetapkan sebagai Wakil Ketua Komisi III DPR RI setelah sebelumnya menjalani sanksi penonaktifan dari partainya dan Mahkamah...
PDIP: RUU Perampasan Aset Tak Bisa Berdiri Sendiri
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan menegaskan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset merupakan bagian tak terpisahkan dari agenda besar reformasi hukum nasional. Artinya, pembahasannya tidak bisa dipisah-pisahkan...
Bahlil Minta Kader Golkar Naikkan Suara 20 Persen
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, mematok target ambisius untuk Pemilu 2029. Ia meminta seluruh kader menaikkan perolehan suara partai hingga 20 persen...
Golkar Tunggu “Kode” Prabowo Soal Cawapres 2029
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilpres 2029 mulai disinggung. Partai Golkar mengaku akan menunggu sinyal dari Presiden Prabowo Subianto terkait sosok calon wakil presiden jika kembali maju....
Komisi III DPR Kebut RUU Perampasan Aset, KUHPerdata Masuk Daftar Prioritas 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Agenda legislasi Komisi III DPR RI di tahun 2026 dipastikan bakal padat. Sejumlah rancangan undang-undang (RUU) strategis, mulai dari RUU Perampasan Aset hingga...
Pilpres 2029 Masih Jauh, PKS Pilih Fokus Kawal Prabowo Sampai Tuntas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana Pilihan Presiden 2029 mulai menghangat, namun Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memilih mengerem spekulasi. Hingga kini, PKS menegaskan belum membahas dukungan untuk Presiden...
Bahlil: Golkar Dukung Prabowo-Gibran Sampai Akhir
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Konsolidasi politik koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka kian menguat. Partai Golkar memastikan sikapnya tidak abu-abu dengan menegaskan dukungan penuh terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran...
