Purbaya Bakal Hapus Utang Pemda Terdampak Bencana

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah menyiapkan kebijakan penghapusan kewajiban utang pemerintah daerah (pemda) yang terdampak bencana, khususnya pinjaman untuk pembangunan infrastruktur yang rusak atau hilang akibat bencana alam.

Kebijakan ini dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi fisik infrastruktur yang dibiayai melalui pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) atau PT SMI. “Kalau di Kemenkeu (untuk daerah terdampak bencana) kita hapusin yang ada kan pinjaman pemda ke SMI. Misalnya, yang untuk bangun jembatan, bangun jalan, dan lain-lain,” ucap Purbaya di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/12).

Baca juga: Tambahan Dana Penanganan Banjir Sumatra, Purbaya Tunggu Pengajuan BNPB

“Kita lihat kalau infrastrukturnya sudah hilang, ya dibebasin (utangnya). Tapi kalau masih ada akan dikurangi sesuai dengan kondisi daerahnya,” tambahnya. Bendahara Negara itu menjelaskan penghapusan kewajiban tidak dilakukan secara menyeluruh, melainkan berdasarkan kondisi masing-masing proyek.

Lihat Kondisi

Infrastruktur yang masih berfungsi sebagian tidak serta-merta dibebaskan seluruhnya. “Kalau jembatannya masih itu (layak), masa dibebasin (utangnya)? Kan ruas per ruas kan pasti bikinnya. Kita lihat kondisinya seperti apa. Tapi kita siap untuk me-nolkan proyek-proyek yang memang hilang. Hilang, jalannya hancur, kita nolkan,” ujarnya.

Terkait besaran nilai pinjaman maupun jumlah infrastruktur yang akan dihapuskan kewajibannya, Purbaya menyebut perhitungan masih berlangsung.

Data dari daerah terdampak bencana masih terus masuk dan akan menjadi dasar pembahasan lanjutan dengan PT SMI. “Belum, sedang kita hitung lagi. Kan datanya kan masih masuk kan. Nanti kita akan diskusi dengan SMI seperti apa,” ujarnya. (tb)

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan sejumlah wilayah masih terdampak banjir bandang dan longsor dengan akses darat yang belum sepenuhnya pulih.

Baca juga: Kemensos Salurkan Bantuan Senilai Rp 2 Miliar

Di Provinsi Aceh, tiga kabupaten yakni Bener Meriah, Aceh Tengah, dan Gayo Lues masih berstatus penanganan atau atensi khusus karena keterbatasan akses darat. Kondisi serupa juga terjadi di beberapa wilayah Sumatra Utara dan Sumatra Barat, dengan distribusi logistik masih dilakukan melalui jalur udara.

Hingga Minggu, BNPB mencatat korban meninggal akibat banjir dan longsor mencapai 1.016 orang, sementara 212 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Pemerintah Aceh juga telah menyurati UNDP dan UNICEF untuk terlibat dalam penanganan pascabencana, khususnya dalam proses pemulihan infrastruktur dan kebutuhan masyarakat di wilayah terdampak.