NEWSREAL, JAKARTA – Menteri Kebudayaan Fadli Zon memberikan klarifikasi menyusul hujan kritik atas pernyataannya yang menyebut kasus pemerkosaan massal dalam kerusuhan Mei 1998 tidak terbukti secara otoritatif.
Dalam keterangan tertulis yang dirilis Senin (16/6), Fadli menegaskan bahwa dirinya tidak bermaksud mengabaikan penderitaan korban, melainkan menekankan pentingnya ketepatan data dalam penulisan sejarah nasional.
“Saya mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan. Pernyataan saya bukan untuk menafikan penderitaan korban, tetapi menekankan perlunya bukti yang terverifikasi secara hukum dan akademik,” ujar Fadli.
Pernyataan Fadli sebelumnya disampaikan dalam wawancara di kanal YouTube IDN Times, yang menimbulkan reaksi keras dari sejumlah pihak. Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, menyebut ucapan Fadli sebagai bentuk penyangkalan terhadap tragedi kemanusiaan.
Manipulasi Sejarah
Sementara itu, Koalisi Masyarakat Sipil Melawan Impunitas yang terdiri dari ratusan organisasi dan individu menilai pernyataan tersebut sebagai manipulasi sejarah dan bentuk pelecehan terhadap upaya pengungkapan kebenaran tragedi 1998.
Menanggapi tudingan bahwa narasi perempuan dihapus dalam proyek revisi buku Sejarah Indonesia, Fadli membantah. Ia menyatakan bahwa peran perempuan justru diakomodasi secara substansial dalam struktur buku sejarah yang sedang disusun hingga Mei 2025.
Tema-tema seperti gerakan perempuan, Kongres Perempuan 1928, hingga isu kekerasan dalam rumah tangga dan kesetaraan gender disebut akan masuk dalam narasi sejarah baru. Kementerian Kebudayaan, kata Fadli, juga akan menggelar diskusi publik untuk menerima masukan dari berbagai kalangan.
Tragedi kekerasan seksual selama kerusuhan Mei 1998 sebelumnya telah diselidiki oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan disebut terjadi dalam pola yang sistematis. Namun Fadli menilai laporan tersebut belum cukup kuat secara yuridis karena minim data identifikasi.
Hingga kini, polemik seputar pernyataan Fadli masih bergulir, terutama di kalangan pegiat HAM dan organisasi perempuan yang meminta pemerintah tidak mengaburkan sejarah kelam bangsa. (ct)
Jelang Lebaran 2026, Mentan Jamin Stok Pangan Aman dan Harga Terkendali
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah memastikan masyarakat tidak perlu khawatir soal ketersediaan pangan saat Ramadhan hingga Idul Fitri 2026. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan pasokan pangan...
Ramadan 2026, Baznas Gulirkan 29 Program dari Zakat hingga Layanan Mudik
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah/2026 Masehi, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) RI menyiapkan puluhan program unggulan yang dirancang untuk memperluas manfaat zakat,...
Bahas Board of Peace Gaza, Prabowo Panggil Ormas Islam ke Istana
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Isu keanggotaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP) segera dibawa ke meja diskusi Istana. Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan bertemu...
Prabowo Tantang Kritikus: Tak Suka? Bertemu di Pilpres 2029
NEWSREAL.ID, BOGOR- Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa perbedaan sikap terhadap kepemimpinannya adalah hal yang wajar dalam demokrasi. Namun, ia mengingatkan agar ketidaksukaan itu tidak disalurkan...
Soal Dewan Perdamaian, MUI Tunggu Penjelasan Langsung Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum buru-buru menyimpulkan sikap terkait keikutsertaan Indonesia dalam Dewan Perdamaian Gaza atau Board of Peace (BoP). Organisasi keagamaan ini...
Istana Luruskan Isu Pertemuan Prabowo: Bukan Oposisi Partai, Tapi Tokoh Masyarakat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi memastikan tokoh-tokoh yang bertemu Presiden Prabowo Subianto di kediaman Kartanegara, Jakarta, Jumat (30/1), bukan berasal dari partai...
Ini Isi Diskusi 5 Jam Prabowo dengan Tokoh Oposisi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh yang selama ini dikenal sebagai pengkritik atau oposisi pemerintah pada Jumat, (30/1/2026). Diskusi yang berlangsung...
Prabowo: Kader Gerindra Melanggar Hukum Tetap Ditindak
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden Prabowo Subianto menegaskan tidak akan melindungi siapa pun yang melanggar hukum, termasuk kader Partai Gerindra. Menurutnya, penegakan hukum harus berlaku sama bagi...
Ditekan Mundur dari Board of Peace, Istana Ajak MUI Dialog
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan akan berdialog dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI) terkait permintaan agar Indonesia mundur dari keanggotaan Dewan Perdamaian (Board of Peace/BoP). Hal tersebut...
Sejumlah Jembatan Pascabanjir di Aceh Rampung Dibangun
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mobilitas warga di sejumlah wilayah Aceh perlahan kembali normal. Jembatan-jembatan yang sebelumnya rusak dan terputus akibat banjir kini telah rampung dibangun dan mulai...
MK: UU Keselamatan Kerja Sudah Usang, DPR-Pemerintah Diminta Evaluasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Mahkamah Konstitusi (MK) menilai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja sudah saatnya dievaluasi menyeluruh karena dinilai berpotensi tidak lagi relevan dengan...
Soal Reshuffle, PDIP: Hak Prerogatif Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menegaskan bahwa setiap perombakan dalam susunan Kabinet Merah Putih sepenuhnya berada di tangan Presiden Prabowo Subianto. Partai berlambang...
