DPR Ingatkan Pembekuan TikTok Jangan Bunuh UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi I DPR RI menegaskan pembekuan sementara izin TikTok jangan sampai memukul ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menggantungkan hidup pada platform tersebut.

Baca : Undana Dorong UMKM Abon Ikan Inang Kupang Naik Kelas Lewat Teknologi Produksi dan Digital Marketing

Wakil Komisi I, Dave Laksono menyebut, TikTok sudah menjadi wadah penting bagi jutaan pedagang lokal, khususnya lewat fitur TikTok Shop dan live commerce.

“Penegakan hukum tidak serta-merta mematikan ekosistem digital yang produktif, melainkan diarahkan untuk memperbaiki tata kelola dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi,” kata Dave di Jakarta, Jumat (3/10).

Menurutnya, TikTok berhasil membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, sehingga keberlangsungan platform digital ini perlu dijaga. Meski begitu, DPR tetap mendukung langkah tegas pemerintah dalam menertibkan penyelenggara sistem elektronik yang diduga melakukan pelanggaran.

Isu yang menjadi sorotan adalah dugaan monetisasi fitur live streaming TikTok yang terindikasi digunakan untuk aktivitas perjudian daring. Dave mendorong agar perusahaan asal Tiongkok itu bersikap kooperatif dengan memenuhi kewajiban sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE).

“TikTok harus transparan memberikan data yang diminta pemerintah sesuai ketentuan Pasal 21 ayat (1) Permenkominfo Nomor 5 Tahun 2020. Ketidakpatuhan, apalagi dalam konteks dugaan pelanggaran hukum, jelas mengabaikan kedaulatan digital Indonesia,” tegasnya.

Komisi I menekankan bahwa seluruh platform digital asing maupun lokal wajib tunduk pada hukum nasional serta bertanggung jawab atas konten maupun aktivitas di dalam sistem mereka.

“Kami akan terus mengawasi proses ini dan mendorong agar regulasi digital di Indonesia semakin kuat, adil, dan berpihak pada kepentingan publik,” lanjut Dave.

Tidak Patuh

Sebelumnya, Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) resmi membekukan sementara Tanda Daftar Penyelenggara Sistem Elektronik (TDPSE) TikTok. Keputusan itu diambil setelah platform tersebut dinilai tidak patuh memenuhi kewajiban sesuai aturan perundang-undangan.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar menjelaskan, langkah ini merupakan bentuk ketegasan pemerintah setelah TikTok hanya memberikan data parsial terkait aktivitas TikTok Live pada periode unjuk rasa 25-30 Agustus 2025.

“Permintaan data mencakup informasi traffic, aktivitas siaran langsung, serta data monetisasi termasuk jumlah dan nilai pemberian gift. Namun, TikTok tidak memberikan secara penuh,” ujarnya.

Alexander menambahkan, dugaan monetisasi live streaming yang terhubung dengan akun-akun terindikasi judi online menjadi alasan kuat pemerintah mengambil sikap tegas. (tb)