Ketua BPIP : Indonesia Krisis Implementasi Nilai Penyandang Disabilitas

YOGYKARTA, NEWSREAL.id – Meski Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Aksesibilitas fisik di banyak fasilitas publik belum memadai.

Angka partisipasi pendidikan dan ketenagakerjaan penyandang disabilitas masih jauh di bawah rata-rata nasional. Stigma sosial masih kerap menjadi tembok pemisah yang kokoh.

Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) memandang kondisi ini sebagai krisis implementasi nilai.

“Jadi, bukan karena nilai-nilai Pancasila itu lemah, melainkan karena kita belum optimal dalam mentransformasikannya menjadi perilaku sosial dan kebijakan publik yang konkret,” tegas Kepala BPIP Prof. Drs. K.H. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D saat menjadi pemateri kunci dalam Seminar Kebangsaan: Menanamkan Nilai-Nilai Pancasila sebagai Norma dan Panduan Hidup Penyandang Disabilitas di Indonesia yang diselenggarkan Komisi Nasional Disabilitas dan Diwa Foundation di Gedung DPD RI Yogyakarta, 4 Juni 2026.

Yudian di hadapan seminar yang mengundang pemateri Ruddy Hermawan SH SIP dari Badan Cadangan Nasional Kemenhan, Dr Diasma Sandi Swandaru MH (Pusat Studi Pancasila UGM), Dr Sukinah MPd (Kepala PLB FIP UNY), Kikin P Tarigan (Komisioner KND) dan Diah Warih Anjari (Diwa Foundation) tak mau menutup-nutupi hal tersebut.

“Di sisi lain, kita juga harus jujur dalam menilai kondisi yang ada,” ungkapnya.

Oleh karena itu lanjut dia, melalui forum yang terhormat ini, BPIP mengajak pembicara, penyelenggara, peserta seminar untuk terlibat secara aktif, kritis, dan konstruktif.

Gotong Royong

Menurutnya seminar ini sebagai langkah awal dari gerakan panjang untuk mewujudkan Indonesia yang benar-benar inklusif.

“Indonesia yang setia pada janji Pancasila bahwa setiap warga negara, tanpa memandang kondisi fisik maupun mentalnya, berhak merasakan keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan,” ungkapnya.

Pihaknya mengajak berbagai pihak untuk bergotong royong, melakukan kolaborasi aktif dengan Komisi Nasional Disabilitas dan kementerian/lembaga terkait dalam penyusunan program-program pembinaan ideologi yang responsif terhadap kebutuhan penyandang disabilitas.

“Kita dorong terciptanya ekosistem sosial yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila, di mana setiap penyandang disabilitas diperlakukan sebagai warga negara yang bermartabat. Kita jadikan isu disabilitas sebagai bagian dari arus utama dalam narasi kebangsaan, sehingga inklusivitas menjadi kesadaran kolektif, bukan sekadar kewajiban regulative,” imbuhnya.

Pada bagian lain, panitia acara Faisal Mahbub menambahkan, seminar kebangsaan diisi beberapa pemateri. Diantaranya Ruddy Hermawan SH SIP dari Badan Cadangan Nasional Kemenhan, Dr Diasma Sandi Swandaru MH (Pusat Studi Pancasila UGM), Dr Sukinah MPd (Kepala PLB FIP UNY), Kikin P Tarigan (Komisioner KND) dan Diah Warih Anjari (Diwa Foundation). Peserta berasal dari dinas terkait di Yogyakarta. Perwakilan dari SIGAB, PR Yakkum, SAPDA, Dria Manunggal, PPDI, HWDI, Gerkatin, Pertuni PPDFI , Perhimpunan Jiwa Sehat Yogyakarta, dan guru SLB. (Bun)