Prabowo Didesak Segera Sahkan RUU Perampasan Aset

JAKARTA- Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Diky Anandya meminta pemerintah berhenti melontarkan pernyataan yang tidak memiliki azas hukum yang jelas dan kontra produktif dengan semangat pemberantasan korupsi.

“Sebab, penyelesaian perkara di luar persidangan dalam tindak pidana korupsi jelas tidak dimungkinkan jika merujuk dalam Pasal 4 UU Tindak Pidana Korupsi, dimana pengembalian uang tidak menghapus tindak pidana. Terlebih usulan konsep denda damai juga tidak akan menimbulkan efek jera terhadap pelaku,” ungkap Diky.

Dalam catatan ICW, kata Diky, vonis yang ringan menjadi penyebab utama korupsi selalu mengalami peningkatan yang cukup signifikan setiap tahunnya. “Pada 2023 saja, dari 898 terdakwa di tingkat pengadilan pertama, rata-rata vonis hanya 3 tahun 4 bulan,” jelasnya.

Maka dari itu, menurutnya, jika orientasi pemerintah hanya terletak pada pengembalian aset hasil korupsi, maka seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah adalah mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset.

“Dengan langkah konkrit mengirimkan surat presiden (surpres) ke DPR. Sebab, regulasi hukum yang ada saat ini, baik dari UU Tipikor maupun UU TPPU belum dipandang efektif untuk merampas aset koruptor,” pungkasnya.

Dokumen Astacita

Sebelumnya, Koordinator ICW Agus Sunaryanto menilai pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset lebih penting daripada memberi maaf kepada pelaku tindak korupsi

“Ketimbang berwacana untuk memaafkan koruptor, Presiden Prabowo sebaiknya fokus untuk mendorong percepatan pembahasan RUU Perampasan Aset, sebagaimana telah tertuang dalam dokumen Astacita terkait komitmen untuk memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi,” ucap Agus.

Agus menambahkan bahwa Prabowo dapat mengirimkan Surat Presiden (Surpres) ke DPR untuk menjadikan RUU Perampasan Aset sebagai prioritas utama untuk segera dibahas. “Selain itu, ketika RUU ini disahkan juga dapat memulihkan aset negara untuk kemudian dimanfaatkan dalam mendukung percepatan sejumlah program prioritas pemerintah,” ujar Agus.

Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa koruptor yang sedang dalam proses hukum atau yang telah terbukti melakukan korupsi dapat dimaafkan jika mereka dengan sadar mengembalikan kerugian negara.

Namun, pernyataan tersebut diklarifikasi oleh Prabowo. “Ada yang mengatakan bahwa Prabowo mau memaafkan koruptor. Bukan begitu. Kalau koruptornya sudah tobat, bagaimana tokoh-tokoh agama? Iya kan? Orang bertobat, bertobat, tetapi kembalikan dong yang kau curi. Enak aja,” kata Prabowo dalam pidatonya pada acara Puncak Perayaan Natal Nasional 2024 di Indonesia Arena, kawasan Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu (28/12). (viva,tb)