Digitalisasi Perlinsos Pangkas Proses Bansos dari Tujuh Menjadi Tiga Tahap

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi perlindungan sosial bukan sekadar memindahkan prosedur manual ke sistem elektronik, melainkan melakukan transformasi menyeluruh yang berbasis data terintegrasi.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini menyatakan bahwa Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) harus menjadi rujukan utama dan diperkuat dengan interoperabilitas data lintas sektor.

Hal tersebut disampaikan Rini dalam Sosialisasi Piloting Digitalisasi Bantuan Sosial (Bansos) di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Kamis (4/12), yang dipimpin oleh Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KP-TDP) Luhut Binsar Pandjaitan.

Baca juga: Pemerintah Akan Tambah Anggaran Bansos

Rini menegaskan, proses bisnis penyaluran bansos kini disederhanakan dari tujuh tahap menjadi tiga tahap melalui proyek percontohan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Banyuwangi.

“Langkah ini memastikan setiap rupiah bantuan sosial sampai kepada penerima yang berhak, tanpa celah, hambatan, maupun tumpang tindih kebijakan,” ujar Rini.

Menurutnya, hasil pilot project menunjukkan penyaluran bantuan berlangsung lebih cepat, sementara verifikasi kelayakan dapat dilakukan lebih akurat melalui pemanfaatan data lintas sektor. Ia menambahkan bahwa DTSEN harus terus diperkuat melalui integrasi dengan data administratif lain agar selalu bersih, tepat, dan mutakhir.

Berbasis Data

Presiden Prabowo Subianto menekankan bahwa seluruh program perlindungan sosial harus berbasis data dan tepat sasaran. Ia juga mendorong evaluasi serta kemungkinan perubahan skema subsidi demi meningkatkan efektivitas kebijakan.

Dengan dukungan teknologi, Presiden meyakini penyaluran bantuan dapat dilakukan secara lebih akurat dan menjangkau keluarga penerima manfaat secara tepat.

“Arahan ini menjadi landasan bagi birokrasi untuk memperkuat integrasi data, meningkatkan kualitas layanan, dan memastikan negara hadir bagi masyarakat yang paling rentan,” kata Rini.

Baca juga: Mensos: Evaluasi Bansos Setiap Lima Tahun

Sementara itu, Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan bahwa proyek percontohan digitalisasi perlinsos akan diperluas ke 32 kabupaten dan kota yang telah diseleksi oleh Kementerian Dalam Negeri. Ia juga menyebut program ini berpotensi menghemat anggaran negara hingga Rp100-150 triliun per tahun.

Dalam paparan Kementerian Dalam Negeri, daerah yang diusulkan sebagai lokasi pilot project terdiri atas 16 kabupaten/kota di wilayah Indonesia barat, 11 daerah di Indonesia tengah, dan 5 daerah di Indonesia timur. (ct)