JAKARTA- Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Diana Kusumastuti membenarkan bahwa pemangkasan anggaran kementeriannya yang sebesar 80 persen bakal memengaruhi progres pembangunan infrastruktur.
Dikatakan, anggaran Kementerian PU dipangkas Rp81 triliun dari pagu anggaran 2025 sebesar Rp110 triliun mengikuti adanya Instruksi Presiden (Inpres) Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025. “Ya mungkin semuanya (terganggu) ya, tidak hanya jalan terganggu, bendungan terganggu, irigasi terganggu, bangunan juga terganggu semuanya,” ujar Diana di Jakarta, Jumat, (31/2). Meski demikian, ia memastikan proyek pembangunan infrastuktur yang sudah berjalan akan tetap dilanjutkan.
Lebih lanjut, Diana menjelaskan bahwa di tengah keterbatasan anggaran pemerintah, pihaknya harus tetap membuat keputusan untuk menentukan proyek yang menjadi prioritas nasional. “Kita harus berbagi yang mana yang kita pilih untuk diprioritaskan karena yang harus jalan kan untuk yang Hibah Luar Negeri (HLN), karena sudah commited, kemudian SBSN (Surat Berharga Syariah Negara) juga sudah commited juga. Nah, kalau yang itu tidak bisa diganggu gugat,” imbuhnya.
Lewat surat bernomor S-37/MK.02/2025 yang dikutip di Jakarta, Selasa, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan surat tersebut merupakan tindak lanjut Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025.
Pos Belanja
Guna mengakomodasi arahan tersebut, Sri Mulyani menetapkan 16 pos belanja yang perlu dipangkas anggarannya dengan persentase yang bervariasi, mulai dari 10 persen hingga 90 persen. Rinciannya, pos belanja alat tulis kantor (ATK) diminta untuk diefisiensikan sebesar 90 persen; kegiatan seremonial 56,9 persen; rapat, seminar, dan sejenisnya 45 persen; kajian dan analisis 51,5 persen; diklat dan bimtek 29 persen; serta honor output kegiatan dan jasa profesi 40 persen.
Kemudian, percetakan dan suvenir 75,9 persen; sewa gedung, kendaraan, peralatan 73,3 persen; lisensi aplikasi 21,6 persen; jasa konsultan 45,7 persen; bantuan pemerintah 16,7 persen; pemeliharaan dan perawatan 10,2 persen; perjalanan dinas 53,9 persen; peralatan dan mesin 28 persen; infrastruktur 34,3 persen; serta belanja lainnya 59,1 persen.
Menteri/pemimpin lembaga juga diminta untuk menyampaikan rencana efisiensi kepada DPR dan melaporkan persetujuannya kepada menteri keuangan atau direktur jenderal anggaran paling lambat 14 Februari 2025. Jika sampai batas waktu yang ditentukan menteri/pimpinan lembaga belum menyampaikan laporan revisi, maka Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) akan mencantumkan dalam catatan halaman IV A DIPA secara mandiri. (Ant,tb)
Share:
Bukti Keseriusan Pemerintah, Aset Negara hingga Rp370 Triliun Terselamatkan
JAKARTA,newsreal.id – Pemerintah serius dan berkomitmen dalam penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang merugikan negara. Komitmen tersebut ditegaskan melalui acara penyerahan denda administratif dan penyelamatan...
Uang Sitaan Rp11,42 Triliun dan Ratusan Ribu Hektare Lahan Diserahkan ke Negara, Ini Perinciannya
JAKARTA,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan denda administratif dan penyelamatan keuangan negara, serta penguasaan kembali kawasan hutan tahap VI yang digelar di Kompleks Kejaksaan...
Rp31,3 triliun Uang Rakyat Diselamatkan, Presiden Prabowo : Bisa Percepat Perbaikan Sekolah dan Rumah Rakyat
JAKARAT,newsreal.id – Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyelamatan keuangan negara dan penguasaan kembali aset strategis memberikan manfaat nyata bagi masyarakat luas. Hal tersebut disampaikan Presiden...
Presiden Lantik Hakim Konstitusi dan Keanggotaan Ombudsman RI
JAKARTA,newsreal.id – Hakim Konstitusi dan anggot Ombudsman RI masa jabatan tahun 2026-2031 dilantik secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto. Mereka membacakan sumpah di Istana Negara,...
Dilantik Presiden, Dubes RI untuk Oman Siap Perkuat Hubungan Bilateral dan Perlindungan WNI
JAKARTA,newsreal.id– Peningkatkan hubungan bilateral Indonesia dengan Oman dan Yaman di berbagai sektor strategis menjadi fokus Andi Rahadian. Duta besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP)...
Prabowo Optimistis Indonesia Siap Hadapi Krisis Energi di Tengah Ketidakpastian Dunia
NEWSREAL, Jakarta – Pemerintah optimisme pemerintah dalam menghadapi krisis energi global. Presiden Prabowo Subianto saat memberikan taklimat pada Rapat Kerja Pemerintah bersama anggota Kabinet Merah...
Perayaan Waisak Perkuat Persaudaraan dan Toleransi Antarumat
NEWSREAL, Jakarta – Perayaan Tri Suci Waisak 2570 BE/2026 diharapkan menjadi energi memperkuat persaudaraan. Waisak merupakan momentum strategis untuk memperkuat nilai-nilai kebangsaan dan toleransi antarumat...
Geopolitik Terus Memanas, Menko Zulhas Optimistis Pangan RI Aman
NEWSREAL, Jakarta – Rivalitas intens antara AS-Tiongkok, konflik Rusia-Ukraina, dan ketegangan Timur Tengah (Iran-Israel) dan yang lain kian memanas belakangan ini. Dinamika geopolitik global, termasuk...
Mantap, MBG Sumbang Lebih dari 1 Persen Ekonomi Indonesia
NEWSREAL,Jakarta – Inisiatif Pemerintah Indonesia dalam memberikan makanan bergizi seimbang kepada anak sekolah, balita, ibu hamil, dan menyusui secara nasional kian menunjukkan hasil luar biasa....
Benarkan Berita Motor Operasional MBG, Ini Penjelasan Kepala BGN `
NEWSREAL, Jakarta– Puluhan ribu motor trail operasional program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang viral di media sosial masih menjadi perbincangan publik. Bahkan kendaraan operasional yang...
Stok Jagung Diperkuat, Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Diteken Pemerintah
NEwSREAL,Jakarta – Tidak tangung-tanggung dalam memperkuat stok jagung nasional demi kesejahteraan rakyat. Pemerintah turun tangan dengan meneken Inpres Nomor 3 Tahun 2026 Tentang Pengadaan dan...
Pemerintah Pastikan BBM Subsidi Tak Naik sampai Akhir Tahun ini
NEWSREAL, Jakarta – Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi tidak akan mengalami kenaikan hingga akhir tahun ini. Penegasan itu disampakan pemerintah lewat Menteri Keuangan (Menkeu)...
