Terjadi 5.973 Kasus Agraria Sepanjang 2024

• 374 Kasus Skala Tinggi

JAKARTA- Menteri Agraria Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid mencatat ada sebanyak 5.973 kasus konflik agraria sepanjang 2024. Nusron mengatakan kasus konflik itu mayoritas merupakan konflik dengan skala rendah.

Nusron mengatakan, dari 5.973 kasus yang tercatat, 5.552 merupakan konflik skala rendah seperti konflik antar individu menyangkut pembagian warisan. Dia mengatakan, meski skalanya rendah, ATR/BPN turut berperan untuk melakukan mediasi.

“Perkara yang low intensity conflict atau konflik skala rendah itu 5.552, biasanya menyangkut antara individu dengan individu. Rebutan warisan, gono gini, dan sebagainya ini rebutan di sini,” kata Nusron di Kantor Kementerian ATR/BPN, Kebayoran Baru, Jakarta, Selasa (31/12).

“Ini kami masukan dalam arti low intensity conflict, konfliknya rendah sepertinya ini, impactnya hanya satu individu, satu keluarga dengan keluarga yang lain, tapi tetap membutuhkan mediasi dari BPN,” jelasnya.

Nusron menjelaskan, konflik berikutnya yang tercatat adalah konflik skala tinggi atau high intensity conflict sebanyak 374 kasus. Menurut Nusron, skala konflik tersebut kerap melibatkan masyarakat dengan korporasi, antarkorporasi hingga melibatkan aset negara.

“High intensity conflict ini terdiri dari individu dengan korporasi. Misal tanah rakyat diakuisisi kepada pengusaha. Kemudian korporasi dengan korporasi. HGU satu dengan HGU lain tumpang tindih konflik,” katanya. “Kemudian korporasi dengan negara, tanahnya PT diakuisisi oleh negara atau tanah negara diakuisisi oleh PT. Ini biasanya begitu. Nah ini totalnya 374 kasus,” imbuhnya.

Pendekatan Politik

Adapun skala konflik berikutnya adalah political intensity conflict. Dalam konflik ini bisa berdampak pada situasi politik. Menurut Nusron penanganan konflik tersebut berbeda dengan penanganan konflik skala tinggi dan rendah.

“Kemudian yang sifatnya political intensity conflict, yaitu konflik yang bisa melahirkan dampak politik. Biasanya adalah konflik tanah yang melibatkan rakyat yang melawan negara. Jadi misal pengadaan Tol, melibatkan rakyat atau IKN, akan punya dampak politik kalau tidak ditangani secara serius,” ucapnya.

“Totalnya ada 47 kasus. Political intensity conflict pendekatannya juga beda. Namanya juga kalau political intensity conflict, pendekatannya pasti harus didekati secara pendekatan politik. Tidak bisa didekati secara normatif, harus ada jurus-jurus politiknya,” ucapnya.

Nusron juga menyampaikan pihaknya akan meningkatkan capaian sertifikasi tanah wakaf dan rumah ibadah pada 2025. Menurut Nusron, capaian sertifikasi 15.093 bidang objek tanah wakaf dan rumah ibadah di tahun 2024 masih terlampau kecil.

Dia mengatakan, dari 655.238 objek tanah wakaf dan rumah ibadah yang terdaftar hanya 268.865 yang telah tersertifikasi. Ini artinya masih ada sekitar 400.000 bidang objek tanah wakaf hingga rumah ibadah yang belum tersertifikasi. (dtc,tb)