Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Pendidikan

Muhammadiyah Larang PTMA Obral Gelar Profesor Kehormatan

Tim Redaksi, Newsreal.id
Sabtu, 12 April 2025 01:46 WIB
Muhammadiyah Larang PTMA Obral Gelar Profesor Kehormatan
NEWSREAL.ID - PENGUKUHAN GURU BESAR: Ketua Umum PP Muhammadiyah, Haedar Nashir memberikan sambutan pada acara pengukuhan Guru Besar Prof Dr Jebul Suroso, SKep, Ns, MKep, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kampus I UMP, Kamis (10/4). (Dok: Muhammadiyah)

JAKARTA- Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Haedar Nashir memerintahkan Perguruan Tinggi Muhammadiyah-Aisyiyah (PTMA) tidak sembarangan memberikan gelar profesor kehormatan.

Hal tersebut disampaikan Haedar saat memberikan sambutan pada acara pengukuhan Guru Besar Prof Dr Jebul Suroso, SKep, Ns, MKep, sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Manajemen Keperawatan di Universitas Muhammadiyah Purwokerto (UMP) di Auditorium Ukhuwah Islamiyah Kampus I UMP, Kamis (10/4).

Haedar meminta kepada seluruh PTMA agar tidak terjebak dalam tren memberikan gelar profesor kehormatan secara sembarangan. Haedar menyatakan itu adalah perintah ketua umum meskipun belum ada surat resmi terkait larangan tersebut.

Saat dikonfirmasi perihal perintah tersebut, Ketua PP Muhammadiyah Dadang Kahmad menuturkan larangan “obral gelar profesor kehormatan” itu telah diedarkan kepada seluruh PTMA.

“Pidato ketum langsung diedarkan ke seluruh PTMA dan dijadikan perhatian semua pimpinan PTMA,” katanya saat dihubungi, Jumat (11/4). Saat ditanya terkait edaran atau surat keputusan yang bakal dibuat untuk hal tersebut, dia belum dapat mengonfirmasi, termasuk respons dari Forum Rektor Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (FR PTMA). Biasanya, kata Dadang, akan ditindaklanjuti Majelis Diktilitbang PP Muhammadiyah. “Yah, biasanya majelis Dikti litbang yang menindaklanjuti,” ungkap Dadang.

Bentuk Keprihatinan

Dikonfirmasi terpisah, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Pendidikan Irwan Akib mengatakan, larangan yang dilontarkan Haedar itu merupakan sebuah bentuk keprihatinan atas fenomena kampus “mengobral” gelar kehormatan akademis.

Namun demikian, lanjut Irwan, PP Muhammadiyah enggan mencampuri keputusan kampus-kampus yang telah memberikan gelar kehormatan akademis, termasuk titel profesor kehormatan. “Kami tidak bisa mencampuri mereka, itu haknya mereka,” kata Irwan saat dihubungi.

Pada kesempatan itu, Irwan menyatakan sejauh ini  tak satu pun dari 162 PTMA pernah menganugerahkan gelar kehormatan akademis itu kepada siapa pun. “Belum, enggak pernah. Kalau yang begitu sampai sejauh ini belum pernah ada,” kata dia.
Ia menyebut seluruh PTMA sejak masing-masing pertama kali didirikan selalu menjunjung tinggi pemahaman bahwa profesor merupakan jabatan akademik tertinggi yang diberikan kepada seorang dosen.

Irwan pun memastikan bahwa 431 profesor yang dimiliki PTMA, seluruhnya memang merupakan dosen yang telah memenuhi persyaratan akademik. Seperti memenuhi KUM (angka kredit dosen), memublikasikan karya ilmiah di jurnal internasional bereputasi dan lain seterusnya. “Sesuai prosedur yang ada,” tegas Irwan. (cnnind,tb)

Share:

Berita Terbaru

Kepala BNN: Karier Tanpa Batas Berawal dari Hidup Sehat dan Bebas Narkoba

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) RI, Suyudi Ario Seto, menegaskan bahwa masa depan dan karier tanpa batas hanya dapat diraih dengan gaya hidup...

Prabowo Siapkan SMA Garuda, Sekolah Unggulan Baru Pendamping Taruna Nusantara

NEWSREAL.ID, MALANG- Peta pendidikan unggulan nasional bakal bertambah. Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana peluncuran SMA Garuda, sekolah model baru yang disiapkan untuk melengkapi peran SMA...

Mendikdasmen Siap Wajibkan Ikrar Pelajar di Upacara Sekolah

NEWSREAL.ID, BANJARBARU- Upacara bendera di sekolah bakal punya tambahan agenda baru. Menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyatakan siap...

Gelar Karya Vokasi PKPLK 2025 Perkuat Ekosistem Pendidikan Inklusif dan Bermutu

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus memperkuat ekosistem pendidikan vokasi yang bermutu dan inklusif melalui penyelenggaraan Gelar Karya Vokasi Pendidikan Khusus dan...

Insentif Guru Honorer Naik Jadi Rp400 Ribu per Bulan Mulai 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah memastikan adanya kenaikan insentif bagi guru honorer mulai tahun 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, insentif bulanan guru...

Mendikdasmen: Jangan Nilai Guru dari Angka Semata

NEWSREAL.ID, SURABAYA- Peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2025 kembali menjadi pengingat pentingnya menghargai peran guru di tengah tantangan pendidikan yang semakin kompleks. Menteri Pendidikan Dasar...

Wamendikdasmen Ajak Guru Terus Tingkatkan Kompetensi

NEWSREAL.ID, MANOKWARI- Pemerintah kembali menegaskan komitmennya terhadap peningkatan kualitas pendidikan di daerah lewat ajakan langsung kepada para guru. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen)...

Mendikdasmen: Saatnya Guru dan Orang Tua Bangun “Kesalehan Digital” Anak

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengajak guru dan orang tua untuk bersama-sama memperkuat “kesalehan digital” pada anak-anak Indonesia agar lebih...

Prabowo: 75 Persen Sekolah Sudah Dilengkapi Smartboard

NEWSREAL.ID, BEKASI- Upaya pemerintah mempercepat transformasi digital di dunia pendidikan menunjukkan hasil signifikan. Presiden RI Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa mayoritas sekolah di Indonesia kini telah...

Kemdiktisaintek Fokus Perkuat Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat penguatan pendidikan dan pelatihan vokasi sebagai fondasi penting dalam menyiapkan tenaga kerja terampil yang sesuai kebutuhan industri modern....

Ulama Minta Standardisasi Ilmu, Pesantren Tetap Jadi Penentu Arah Pendidikan

NEWSREAL.ID, BANJARMASIN- Pembentukan Direktorat Jenderal Pesantren oleh Kementerian Agama memunculkan diskusi penting di kalangan ulama. Mereka menilai standardisasi keilmuan memang diperlukan, namun tidak boleh mengikis...

Pemulihan Hak Dua Guru, DPR: Negara Tak Boleh Diam Saat Pendidik Diperlakukan Tidak Adil

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Keputusan Presiden Prabowo Subianto yang memulihkan nama baik dua guru SMAN 1 Luwu Utara mendapat apresiasi positif dari DPR. Komisi X menilai langkah...

Leave a comment