Pendidikan Dasar Gratis di Negeri dan Swasta Diterapkan Bertahap

JAKARTA–  Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa pemerintah pusat dan daerah wajib menjamin pendidikan dasar tanpa biaya di sekolah negeri maupun swasta. Penerapannya dilakukan secara bertahap dengan mempertimbangkan kemampuan negara.

Dalam pertimbangan Putusan Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan di Jakarta, Selasa, (27/5), Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menegaskan bahwa pendidikan dasar bebas biaya merupakan bagian dari pemenuhan hak ekonomi, sosial, dan budaya (ekosob) warga negara. Berbeda dengan hak sipil dan politik yang harus dipenuhi segera, hak ekosob, termasuk pendidikan, dapat diwujudkan secara bertahap.

“Pemenuhan hak ekosob berkaitan erat dengan ketersediaan sarana, prasarana, sumber daya manusia, dan anggaran negara,” kata Enny. Oleh karena itu, kata dia, penyediaan pendidikan dasar gratis harus dilakukan secara selektif, afirmatif, dan tidak diskriminatif.

Dalam putusannya, MK menilai frasa dalam Pasal 34 ayat (2) UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu “wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya”, telah menimbulkan interpretasi yang sempit dan diskriminatif. Frasa tersebut kemudian diubah menjadi:

“Pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya, baik untuk satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat.”

Daya Tampung Terbatas

MK menegaskan bahwa kewajiban negara dalam menjamin pendidikan dasar tanpa biaya tidak boleh hanya terbatas pada sekolah negeri. Banyak anak terpaksa bersekolah di lembaga swasta karena keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

Jika hanya sekolah negeri yang digratiskan, maka negara dianggap abai terhadap hak pendidikan anak-anak yang bersekolah di lembaga swasta. Oleh karena itu, MK meminta pemerintah menyediakan kebijakan pembiayaan yang mencakup sekolah swasta melalui mekanisme bantuan atau subsidi, agar pendidikan dasar gratis bisa benar-benar merata.

MK juga mengingatkan bahwa kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan karakteristik masing-masing sekolah swasta. Ada sekolah swasta yang mengembangkan kurikulum tambahan atau menjalankan pendidikan tanpa bantuan pemerintah.

Bagi sekolah swasta seperti ini, MK menyatakan bahwa pelarangan total untuk memungut biaya tidaklah tepat, mengingat kemampuan fiskal negara juga terbatas. Namun, MK menekankan bahwa sekolah swasta tetap perlu memberikan akses pendidikan yang adil.

Sekolah-sekolah tersebut diminta menyediakan skema pembiayaan yang mempermudah akses siswa, terutama di daerah yang minim sekolah negeri atau madrasah yang menerima bantuan pemerintah. “Hal ini penting untuk memastikan setiap anak, tanpa memandang lokasi atau latar belakang ekonomi, tetap memiliki hak atas pendidikan dasar,” ujar Enny. (tb)