DPR Akan Panggil Menbud Fadli Zon

NEWSREAL, JAKARTA- Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani menyatakan, pihaknya akan memanggil Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam rapat kerja untuk membahas sejumlah isu penting, termasuk pernyataannya terkait Tragedi Mei 1998.

Lalu menyoroti pentingnya penulisan sejarah Indonesia yang jujur dan sensitif, khususnya terkait insiden kekerasan terhadap perempuan selama kerusuhan 1998 meletus.

“Tentu dalam penulisan sejarah nanti itu harus tetap dimasukkan. Mungkin nanti setelah masuk masa reses, kami akan undang Menteri Kebudayaan dalam rapat kerja untuk membahas hal ini,” ujarnya diitemui di Kantor Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) di Jakarta, Senin (16/6),

Lalu menegaskan bahwa publik telah mengetahui berbagai peristiwa tidak bermoral yang terjadi saat Tragedi Mei 1998, termasuk dugaan pemerkosaan massal. Data tersebut, lanjutnya, telah dikumpulkan oleh Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) dan Komnas Perempuan.

“Kalau memang betul, itu kan masal, jumlahnya lebih dari satu. Untuk apa kita tutup-tutupi? Itu bagian dari sejarah,” ucapnya.

Sebatas Rumor

Sebelumnya, Menbud Fadli Zon menyatakan dalam sebuah wawancara bahwa tidak ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. Ia menyebut bahwa informasi tersebut hanya sebatas rumor yang belum bisa dibuktikan secara hukum.

“Saya sendiri pernah membantah itu dan mereka tidak bisa buktikan,” ujar Fadli, seraya menekankan perlunya sejarah yang mampu “mempersatukan bangsa.”

Pernyataan tersebut memicu reaksi keras dari sejumlah kalangan. Namun dalam klarifikasi terpisah, Fadli menegaskan bahwa dirinya mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, dan tidak bermaksud menihilkan penderitaan korban.

Menurutnya, istilah “perkosaan massal” perlu digunakan dengan hati-hati karena dapat memiliki dampak besar terhadap citra kolektif bangsa. Ia menekankan pentingnya verifikasi akademik dan hukum sebelum memasukkan terminologi tersebut ke dalam narasi sejarah resmi.

“Penting untuk senantiasa berpegang pada bukti yang teruji secara hukum dan akademik,” kata Fadli.

Pernyataan tersebut memicu respons serius dari banyak pihak. Ketua Komnas HAM Anis Hidayah menegaskan bahwa pemerkosaan merupakan salah satu dari lima bentuk pelanggaran HAM berat dalam kerusuhan 13-15 Mei 1998, sebagaimana hasil penyelidikan resmi lembaga tersebut.

“Pemerkosaan dalam tragedi Mei 1998 bukan sekadar isu, tapi bagian dari temuan resmi penyelidikan kami yang disampaikan kepada Jaksa Agung pada 2003,” ujar Anis dalam konferensi pers, Senin (16/6).

Temuan tersebut berasal dari kerja Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat yang dibentuk Komnas HAM pada Maret 2003 dan rampung enam bulan kemudian. Selain pemerkosaan, tim juga mengidentifikasi pembunuhan, penyiksaan, perampasan kemerdekaan, dan persekusi sebagai bentuk pelanggaran dalam tragedi tersebut.

Pemerintah sendiri telah mengakui pelanggaran HAM berat itu melalui Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2022 dan Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2023. Bahkan, layanan pemulihan bagi keluarga korban mulai diberikan pada Desember 2023 oleh pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta.

“Artinya negara telah secara resmi mengakui dan mulai memenuhi tanggung jawab moralnya. Maka, tidak bisa begitu saja ada pihak yang mengingkari fakta-fakta itu,” lanjut Anis, menanggapi pernyataan Fadli Zon.

Meski begitu, banyak pihak menilai pernyataan tersebut justru memperkeruh upaya penyelesaian dan pemulihan yang tengah berjalan. “Masyarakat kita sudah cukup dewasa. Mereka tahu peristiwa itu nyata. Jangan justru menghidupkan kembali luka dengan meragukan korban,” kata Lalu menutup pernyataannya. (Ant-64)