Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Pendidikan

Hapus Diskriminasi Sekolah, Pemerintah Siapkan Regulasi Pendidikan Berkeadilan

Tim Redaksi, Admin
Rabu, 16 Juli 2025 17:19 WIB
Hapus Diskriminasi Sekolah, Pemerintah Siapkan Regulasi Pendidikan Berkeadilan
NEWSREAL.ID - BERI SAMBUTAN: Wamendikdasmen, Fajar Riza Ul Haq memberikan sambutan saat menghadiri kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Madrasah Aliyah Al Musaddadiyah, Kabupaten Garut, Jabar, Rabu (16/7). (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, GARUT- Pemerintah menegaskan komitmennya untuk menghadirkan keadilan dalam dunia pendidikan, tanpa memandang status sekolah negeri atau swasta. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menekankan bahwa tidak boleh ada diskriminasi antara keduanya karena keduanya memiliki peran penting dalam mencerdaskan anak bangsa.

“Kita harus menempatkan sekolah negeri dan swasta pada posisi yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi,” tegas Fajar saat meninjau kegiatan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (16/7).

Pernyataan ini dilatarbelakangi fenomena menurunnya jumlah pendaftar di sekolah swasta setiap kali masa penerimaan siswa baru tiba. Banyak masyarakat masih menganggap sekolah negeri lebih baik dan layak diprioritaskan.

Menurut Fajar, pandangan ini harus diubah secara kolektif oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak sekolah. Ia menegaskan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah tengah menyusun regulasi untuk menciptakan keadilan layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta.

Siapkan Regulasi

“Kami sedang menyiapkan regulasi agar tidak ada ketimpangan layanan pendidikan antara sekolah negeri dan swasta,” ungkapnya. Negara, lanjutnya, tidak boleh membiarkan ketimpangan ini terus terjadi.

Seluruh pemangku kepentingan pendidikan harus satu frekuensi dalam memperjuangkan keadilan. “Pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, kota, semua harus punya pandangan dan langkah yang selaras,” ujarnya.

Menanggapi kebijakan penambahan kuota sekolah negeri di Jawa Barat, Fajar menjelaskan bahwa kebijakan tersebut bersifat kondisional dan sementara. Ia mengingatkan bahwa langkah semacam itu bukanlah solusi jangka panjang untuk menekan angka anak tidak sekolah (ATS).

Sebaliknya, ia justru menekankan pentingnya melibatkan sekolah swasta dalam strategi pengurangan ATS. “Keterlibatan sekolah swasta sangat penting untuk solusi jangka panjang dan berkelanjutan,” tegas Fajar.

Dengan pendekatan yang inklusif, Fajar berharap tidak ada lagi dikotomi antara sekolah negeri dan swasta. Semua sekolah adalah mitra dalam membangun masa depan pendidikan Indonesia. (tb)

Berita Terbaru

Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun, Fokus Perbaikan Madrasah hingga Digitalisasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Usulan ini difokuskan pada pemerataan...

Dukung Hemat Energi, Mendikdasmen Ajak Siswa Jalan Kaki atau Bersepeda ke Sekolah

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau para murid untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi yang tinggal di jarak...

Tujuh Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerbitkan pedoman penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor pendidikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh menteri. Langkah ini menjadi...

101 Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menargetkan pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap dua rampung pada Juni 2026. Proyek ini diprioritaskan selesai sebelum dimulainya tahun ajaran baru...

Mendikdasmen: Sekolah Tetap Tatap Muka

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa aktivitas pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal usai libur Hari Raya...

DPR Tolak Wacana Sekolah Daring Lagi demi Efisiensi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana mengembalikan sistem pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi menuai penolakan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi...

Mendikdasmen: 60 Ribu Sekolah Rusak Ditarget Direvitalisasi 2026

NEWSREAL.ID, JEMBER– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengajukan tambahan anggaran untuk merevitalisasi 60 ribu gedung sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2026. Ia...

Datangi DPR, Guru Madrasah Bawa 5 Tuntutan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesabaran guru madrasah tampaknya sudah di ujung batas. Datang ke kompleks parlemen, Jakarta, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyuarakan lima tuntutan langsung di...

Mendikdasmen: TKA Bukan Buat Rangking Sekolah, Tapi Bahan Evaluasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akhirnya meluruskan polemik soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang belakangan ramai dikaitkan dengan klaim ranking...

Konsolnas 2026 Digelar, Kemendikdasmen Satukan Langkah Pusat-Daerah Bangun Pendidikan Berkualitas

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan kembali ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penyelenggaraan Konsolidasi Nasional...

Tak Ada Unsur Pidana, Kasus Siswa SD di Ngada Akhiri Hidup Dihentikan

NEWSREAL.ID, NGADA- Kepolisian Resor Ngada memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus kematian seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu,...

Wamendikdasmen Perkuat Peran Guru BK untuk Jaga Kesehatan Mental Siswa

NEWSREAL.ID, BANDUNG– Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen) Fajar Riza Ul Haq menegaskan pentingnya penguatan peran guru bimbingan dan konseling (BK) di sekolah sebagai...

Leave a comment