
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menegaskan tidak ada alasan bagi harga pangan untuk melonjak di tengah kondisi stok nasional yang melimpah. Menjelang perayaan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, pengawasan harga akan diperketat dan pelaku usaha yang melanggar ketentuan harga eceran tertinggi (HET) dipastikan akan ditindak tegas.
Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman menegaskan, pemerintah tidak akan mentolerir praktik penjualan komoditas pangan di atas HET, terlebih pada momentum hari besar keagamaan nasional.
Baca juga: Stok Pangan Selama Nataru Dipastikan Aman
“Penindakan akan langsung dilakukan jika ditemukan pelanggaran,” ujar Amran dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Pernyataan tersebut disampaikan usai Rapat Koordinasi Stabilisasi dan Pengendalian Pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Dalam rapat itu, pemerintah bersama pelaku usaha dan asosiasi pangan sepakat menjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
“Kita bersama seluruh asosiasi yang bergerak di bidang pangan sepakat, jangan ada yang menjual harga di atas HET. Itu kesepakatan pertama. Yang kedua, kita tetap menjaga harga di tingkat konsumen,” kata Amran.
Perkuat Pengawasan
Ia menegaskan, saat ini pemerintah tidak lagi sebatas mengeluarkan imbauan. Pengawasan di lapangan akan diperkuat dan langkah penindakan siap dilakukan jika ditemukan pelanggaran.
“Saya sampaikan semua jangan melanggar HET. Jika melanggar, kita tindak. Bukan lagi imbauan. Masa imbauan sudah selesai. Kalau melanggar HET, Satgas Pangan langsung turun,” tegasnya.
Menurut Amran, penegakan HET sangat didukung oleh kondisi pasokan pangan nasional yang dinilai sangat mencukupi. Seluruh komoditas strategis berada dalam kondisi aman, sehingga tidak ada dasar bagi kenaikan harga.
“Semua stok lebih dari cukup. Ayam, telur, daging aman. Yang paling penting beras, alhamdulillah bahkan harganya turun. Minyak goreng juga cukup, bahkan lebih dari cukup karena kita produsen terbesar dunia,” jelasnya.
Ia juga menyebut seluruh asosiasi pangan telah menyatakan komitmen yang sama untuk menjaga pasokan dan stabilitas harga selama periode Natal dan Tahun Baru.
“Semua asosiasi mengatakan stok cukup. Saya katakan tegas, tidak boleh naik. Kalau naik, kita tindak,” ujarnya.
Baca juga: Satgas Pangan Cabut 2.229 Izin Distributor Selama 2025
Lebih lanjut, Amran menekankan kebijakan tersebut bertujuan menjaga keseimbangan di seluruh rantai pangan, mulai dari hulu hingga hilir. Pemerintah ingin petani tetap sejahtera, pedagang memperoleh keuntungan yang wajar, dan konsumen tidak dirugikan.
“Kesimpulannya jelas, petani bahagia, pedagang untung, konsumen tersenyum. Itu kesepakatan kita,” kata Amran.
Pemerintah memastikan pengawasan akan terus diperketat selama periode Natal dan Tahun Baru guna menjaga stabilitas harga serta ketersediaan pangan nasional. (tb)
Dukung MBG, Kadin Apresiasi Kepemimpinan Presiden Prabowo yang Visioner
JAKARAT,NEWSREAL.id – Kalangan dunia usaha mengapresiasi agenda transformasi yang dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Luar Negeri Kamar Dagang dan Industri...
Menag Usulkan Strategis terkait MBG, Ini Masukannya
JAKARTA,NEWSREAL.id- Kementerian Agama memberikan sejumlah usulan terkait pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar menyampaikan tiga usulan strategis dalam rangka peningkatan...
Diah Warih: Sudaryono Jadi Dirigen Handal untuk BGN
Jakarta,NEWSREAL.com-Diah Warih Anjari, pendiri Diwa Foundatioan, beri apresiasi atas pelantikan Dr. Sudaryono, B.Eng.,M., MBA menjadi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN). Dewan Pembina Nasional (DPN) Tani...
Kebijakan Prabowo: Indonesia Terbuka bagi Investor Dunia, Kepentingan Nasional Tetap Prioritas
JAKARTA,TAPALBATAS.co-Presiden Prabowo Subianto menegaskan arah kebijakan luar negeri Indonesia yang tetap terbuka terhadap seluruh negara untuk menjalin kerja sama. Namun, ia menekankan setiap kemitraan harus...
Diangkat Jadi Dewan Kehormatan SBNI, Hercules: NKRI Harga Mati
JAKARTA , NEWSREAL.id– Ketua Umum Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, Rozario Marshal atau yang dikenal sebagai Hercules, kembali mendapat kepercayaan untuk mengemban peran di...
Prabowo: KDKMP Jadi Pusat Pelayanan Ekonomi Desa yang Terintegrasi
JAKARTA,NEWSREAL.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) akan menjadi pusat pelayanan ekonomi desa yang terintegrasi untuk memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus mempercepat...
Belum Putuskan Pengganti Febrie, Istana Tunggu Usulan Jaksa Agung
JAKARTA,NEWSREAL.id– Soal pengganti Febrie Adriansyah, pemerintah menunggu usulan resmi dari Jaksa Agung ST Burhanuddin. Hingga saat ini, Presiden Prabowo Subianto belum dapat menerbitkan keputusan pengangkatan...
Bupati Sukoharjo Jadi Tersangka KPK, Ini Respons Gubernur Jateng Ahmad Luthfi
BATANG, NEWSREAL.id – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi memastikan roda pemerintahan dan pelayanan publik di Kabupaten Sukoharjo tetap berjalan normal meski Bupati Sukoharjo Etik Suryani telah...
Instruksi Prabowo, Aparatur Negara Introspeksi dan Pemerintahan Harus Bersih dari Korupsi
JAKARTA,NEWSREAL.id – Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan seluruh aparatur negara untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki kinerja demi mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, serta berpihak kepada kepentingan...
Rachmat Gobel Meninggal Dunia, Indonesia Kehilangan Tokoh Pengusaha dan Politikus Nasional
JAKARTA, NEWSREAL.id– Indonesia berduka atas wafatnya pengusaha nasional sekaligus politikus Partai NasDem, Rachmat Gobel, yang meninggal dunia pada Jumat (10/7/2026) pukul 03.20 WIB di Jakarta....
Berantas Penangkapan Ikan Ilegal, KKP Tambah 10 Kapal Patroli di Laut Natuna Utara
JAKARTA, NEWSREAL.id– Pemerintah terus memperkuat pengamanan di Laut Natuna Utara dengan menambah armada kapal pengawas dan meningkatkan infrastruktur pengawasan guna mengantisipasi maraknya praktik penangkapan ikan...
Soal OTT Bupati Sukoharjo, KPK Ungkap Dugaan soal Kasus Pemerasan
JAKARTA, NEWSREAL.id– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya mengungkap konstruksi awal operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat Bupati Sukoharjo, Etik Suryani. KPK sebut OTT tersebut berkaitan...