Inggris Siap Akui Negara Palestina, Ultimatum untuk Israel Terkait Gaza

NEWSREAL.ID, LONDON- Pemerintah Inggris menyatakan komitmennya untuk mengakui negara Palestina secara resmi pada Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) September mendatang, kecuali jika Israel segera mengambil langkah nyata dalam memperbaiki kondisi kemanusiaan di Jalur Gaza dan menyepakati upaya perdamaian yang berkelanjutan.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer dalam pidatonya Selasa (29/7), yang secara tegas menandai pergeseran posisi kebijakan luar negeri Inggris terhadap konflik Palestina-Israel.

Starmer menegaskan bahwa pengakuan terhadap Palestina bukan semata gestur simbolik, melainkan bagian dari upaya strategis mendorong realisasi solusi dua negara yang kini dinilai berada dalam titik kritis.

“Sebagai bagian dari proses menuju perdamaian, saya dapat mengonfirmasi bahwa Inggris akan mengakui negara Palestina di Majelis Umum PBB pada September, kecuali jika pemerintah Israel mengambil langkah substantif mengakhiri situasi kemanusiaan di Gaza, menyetujui gencatan senjata, serta berkomitmen pada perdamaian jangka panjang,” tegas Starmer.

Starmer juga menambahkan bahwa langkah-langkah tersebut mencakup izin kepada PBB untuk kembali mendistribusikan bantuan kemanusiaan dan jaminan bahwa tidak akan terjadi aneksasi wilayah di Tepi Barat.

Pengumuman tersebut memicu reaksi keras dari pemerintah Israel, yang menuduh Inggris “menghadiahi” kelompok Hamas dan mengabaikan korban serangan pada Oktober 2023 yang menjadi pemicu perang di Gaza.

Nada serupa juga muncul dari mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang menyebut bahwa “Hamas tidak seharusnya diberi hadiah” melalui pengakuan negara Palestina.

Namun tudingan tersebut dibantah keras oleh pejabat pemerintah Inggris. Heidi Alexander, Menteri Transportasi Inggris yang ditunjuk sebagai juru bicara media untuk isu ini, menyatakan bahwa rencana pengakuan bukanlah bentuk legitimasi terhadap Hamas, melainkan upaya untuk menjamin hak dasar dan masa depan rakyat Palestina.

“Ini bukan hadiah untuk Hamas. Hamas adalah organisasi teroris yang telah melakukan kekejaman mengerikan. Ini tentang rakyat Palestina, tentang anak-anak di Gaza yang kini menderita kelaparan,” ujar Alexander dalam wawancara dengan radio LBC.

Alexander juga menegaskan pentingnya tekanan internasional terhadap pemerintah Israel untuk mencabut pembatasan yang menghalangi distribusi bantuan kemanusiaan di Gaza, yang situasinya semakin memburuk dari hari ke hari.

Tragedi Kemanusiaan

Dalam beberapa hari terakhir, situasi kemanusiaan di Gaza terus menjadi sorotan dunia internasional. Lembaga pemantau kelaparan global memperingatkan bahwa skenario kelaparan paling buruk kini tengah terjadi di wilayah tersebut, dan tindakan segera diperlukan untuk mencegah kematian massal, terutama di kalangan anak-anak.

Pemandangan mengkhawatirkan mengenai kondisi warga sipil di Gaza, terutama anak-anak yang kekurangan gizi, memperkuat tekanan publik terhadap negara-negara Barat untuk mengambil langkah konkret dalam menekan Israel dan mendukung penyelesaian damai yang adil dan menyeluruh.

Langkah Inggris mengikuti pengumuman serupa dari Prancis yang sebelumnya juga menyatakan rencana untuk mengakui negara Palestina pada forum Majelis Umum PBB pada bulan September.

Dalam beberapa bulan terakhir, dukungan internasional terhadap solusi dua negara semakin menguat seiring dengan memburuknya kondisi di Gaza dan stagnasi proses damai yang telah berlangsung selama bertahun-tahun.

Dengan ultimatum diplomatik ini, Inggris menegaskan posisinya sebagai aktor yang mendukung perdamaian jangka panjang di Timur Tengah, sekaligus mendorong keterlibatan aktif komunitas internasional dalam menyelesaikan konflik yang telah menelan ribuan korban jiwa tersebut. (tb)