Layanan Tahanan Masih Bermasalah, Ombudsman Minta Dukungan Internasional

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemantauan layanan publik di rumah tahanan dan lembaga pemasyarakatan masih menghadapi banyak tantangan. Anggota Ombudsman RI, Johanes Widijantoro, menegaskan perlunya dukungan kelembagaan yang kuat dan pendekatan lintas sektor agar pengawasan terhadap perlakuan tahanan berjalan optimal.

“Pemantauan ini tidak mudah. Masalahnya kompleks, mulai dari tidak adanya sistem pemantauan yang menyeluruh, cakupan wilayah yang luas, hingga keterbatasan akses di lokasi tertentu,” ujar Johanes saat menerima kunjungan Kedutaan Besar Swiss di Jakarta, baru-baru ini.

Ia menambahkan, Ombudsman selama ini menaruh perhatian serius terhadap layanan publik di penjara, termasuk aspek infrastruktur, keamanan, program pembinaan dan rehabilitasi, serta hubungan antara petugas dan warga binaan.

Dalam perannya sebagai koordinator Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KUPP), Ombudsman RI bersama enam lembaga HAM nasional terus mendorong ratifikasi Convention Against Torture (CAT) oleh pemerintah Indonesia.

Dukungan dari mitra internasional pun dinilai krusial, terutama setelah program Uni Eropa berakhir pada Juni lalu. “Kami berharap dukungan dari Kedutaan Swiss bisa melanjutkan program KUPP ke depan,” kata Johanes.

Kelebihan Kapasitas

Anggota Ombudsman lainnya, Jemsly Hutabarat, mengungkapkan fakta lapangan yang memprihatinkan. Berdasarkan survei internal, sekitar 60 persen tahanan di Indonesia tersangkut kasus narkotika. Lebih buruk lagi, sebagian besar lapas mengalami kelebihan kapasitas hingga lebih dari 200 persen.

“Kondisi ini jelas memengaruhi kualitas layanan dan berpotensi meningkatkan risiko penyiksaan,” ungkap Jemsly.

Ia menyebut pihaknya terus memberikan masukan kepada parlemen, termasuk dalam pembahasan revisi KUHAP baru dan kebijakan pelayanan publik di sektor peradilan. “Akan sangat bermanfaat jika kami bisa belajar dari sistem pemasyarakatan di Swiss untuk memperkuat rekomendasi kami,” tambahnya.

Deputy Head of Political Affairs Kedubes Swiss, Tessa Nerini, merespons positif permintaan itu. Ia menyatakan kesiapannya untuk menjajaki kerja sama teknis, termasuk mengundang Ombudsman RI dalam forum dialog HAM bilateral antara Indonesia dan Swiss.

“Masukan dari Ombudsman sangat penting untuk mendorong kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis fakta,” ujar Tessa.

Menurutnya, Swiss berkomitmen penuh terhadap isu HAM, termasuk penghapusan hukuman mati, kesetaraan gender, dan perlindungan kelompok rentan. Ia juga tertarik untuk memahami lebih lanjut mengenai kerja KUPP dan arah kebijakan hukum pidana di Indonesia.

“Kami ingin tahu bagaimana kami bisa memberi dukungan konkret terhadap agenda HAM di Indonesia,” pungkasnya. (tb)