Tuai Kontroversi, PKB dan PDIP Minta Proyek Penulisan Ulang Sejarah Ditunda

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Proyek penulisan ulang sejarah Indonesia oleh Kementerian Kebudayaan memicu gelombang kritik di parlemen. Setelah Fraksi PDIP menyatakan penolakannya, kini giliran Fraksi PKB yang mendesak agar program tersebut ditunda, menyusul kekhawatiran akan polemik berkepanjangan dan minimnya transparansi proses.

Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PKB, Habib Syarief Muhammad, menyampaikan langsung permintaan tersebut dalam rapat kerja bersama Menteri Kebudayaan, Fadli Zon, Rabu (2/7). Ia menilai proyek ini berisiko menimbulkan perpecahan narasi sejarah jika tidak dikerjakan secara terbuka dan partisipatif.

“Daripada kontroversi ini terus berlanjut, kami dari Fraksi PKB memohon agar penulisan ulang sejarah ini ditunda,” ujar Syarief di Kompleks DPR RI, Senayan.

Habib Syarief mengkritik proyek penulisan ulang sejarah yang menurutnya dijalankan secara tertutup, termasuk tak adanya informasi publik mengenai daftar 100 penulis yang disebut-sebut terlibat.

“Saya coba cari siapa saja penulisnya, tapi tidak ketemu. Ini mengherankan dan tidak transparan,” ungkapnya.

Ia juga menilai bahwa jangka waktu tujuh bulan untuk menyelesaikan proyek sejarah nasional dinilai terlalu singkat, apalagi jika tujuannya adalah menyusun narasi yang utuh dan mencerminkan keragaman pengalaman bangsa.

“Sejumlah pihak yang saya temui, termasuk akademisi, juga merasa waktu itu terlalu singkat untuk menulis sejarah bangsa yang kompleks,” ujarnya.

Dalam rapat, Syarief juga menyampaikan hasil audiensi dengan berbagai organisasi perempuan seperti Fatayat dan Muslimat NU, yang menurutnya mengungkapkan kekhawatiran mereka terhadap proyek ini. Ia meminta agar pemerintah mengedepankan narasi yang inklusif dan tidak menyinggung kelompok tertentu, terutama kaum perempuan.

“Perlu ada bahasa sejarah yang menyejukkan, khususnya bagi perempuan Indonesia. Ini menjadi pembicaraan penting di berbagai organisasi perempuan,” ujarnya.

Minta Dihenatikan

Sebelumnya, Fraksi PDIP juga secara tegas meminta proyek tersebut dihentikan, bukan hanya ditunda. Wakil Ketua Komisi X DPR RI sekaligus Ketua DPP PDIP, Maria Yohana Esti Wijayati, mengatakan penulisan ulang sejarah yang dilakukan oleh Kementerian Kebudayaan justru menimbulkan luka kolektif dan polemik di tengah masyarakat.

“Kami meminta dengan tegas agar proyek penulisan ini dihentikan karena sudah melukai banyak pihak,” tegas Esti dalam pernyataan politiknya di Jakarta, Senin (30/6).

Esti mengungkapkan bahwa sejumlah sejarawan yang tergabung dalam tim penulis bahkan sudah mengundurkan diri, menandakan ada persoalan serius dalam pelaksanaan proyek ini.

“Itu menunjukkan adanya ketidakberesan. Karena itu kami dari Fraksi PDIP menyatakan: stop proyek penulisan sejarah ini,” katanya.

Penolakan dari dua fraksi besar di parlemen ini menandai semakin membesarnya penolakan politik terhadap proyek yang semula disebut sebagai pembaruan narasi sejarah nasional. Banyak pihak mempertanyakan motif, isi, serta metode pengumpulan data yang digunakan, termasuk kemungkinan adanya muatan politis dalam interpretasi sejarah.

Menteri Kebudayaan Fadli Zon dijadwalkan akan memberikan penjelasan resmi dalam rapat kerja lanjutan dengan Komisi X DPR RI. Sementara itu, gelombang kritik dari akademisi dan organisasi masyarakat sipil pun terus bergulir. (tb)