Prabowo Terbitkan Perpres Tunjangan Khusus Dokter di Daerah Tertinggal

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah pusat memberikan perhatian khusus terhadap tenaga medis di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK). Presiden Prabowo Subianto resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2025 tentang Tunjangan Khusus bagi Dokter Spesialis, Subspesialis, serta Dokter Gigi Spesialis dan Subspesialis yang bertugas di wilayah tersebut.

Melalui kebijakan ini, negara memberikan tunjangan khusus senilai Rp30.012.000 per bulan kepada 1.100 dokter yang mengabdi di fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah di kawasan dengan keterbatasan akses dan kekurangan tenaga medis.

“Kebijakan ini adalah bentuk apresiasi dan kehadiran negara terhadap dokter yang memberikan pengabdian tulus di daerah dengan akses terbatas,” ujar Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, dalam keterangan resminya, Selasa (5/8).

Wilayah penerima tunjangan ditetapkan berdasarkan beberapa kriteria, antara lain keterbatasan akses transportasi dan logistik, kekurangan jumlah tenaga medis, serta kebutuhan akan intervensi afirmatif dari pemerintah pusat. Tunjangan ini merupakan upaya konkret pemerintah dalam mewujudkan pemerataan layanan kesehatan di seluruh pelosok Tanah Air.

Jaminan Karier

Tak hanya memberikan tunjangan, pemerintah juga menjamin pengembangan karier tenaga medis di daerah. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menegaskan bahwa para dokter yang bertugas di wilayah DTPK tetap mendapatkan hak untuk mengakses pelatihan berjenjang dan program pembinaan profesional.

“Jangan sampai tenaga kesehatan yang kita tempatkan di pelosok justru terabaikan pengembangannya. Mereka harus tetap mendapat akses pelatihan dan pendidikan agar profesionalisme tetap terjaga,” kata Budi.

Menurut Menkes, tunjangan ini merupakan bentuk nyata keberpihakan negara kepada tenaga medis yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan di wilayah-wilayah terpencil. Pemerintah menyadari bahwa pemerataan tenaga kesehatan masih menjadi tantangan serius, sehingga insentif yang layak dan berkelanjutan harus diberikan.

“Tunjangan khusus ini adalah bentuk apresiasi negara kepada tenaga medis yang berada di garis depan. Kita ingin mereka merasa dihargai dan tetap termotivasi untuk memberikan pelayanan terbaik di mana pun mereka bertugas,” tegasnya.

Perpres tersebut mengatur bahwa tunjangan khusus diberikan di luar gaji pokok dan tunjangan kepegawaian lainnya. Pemerintah daerah juga didorong aktif mendukung pelaksanaan kebijakan ini, terutama dalam penyediaan akomodasi, transportasi, fasilitas penunjang, dan jaminan keamanan bagi tenaga medis. (tb)