Menaker Akui Disparitas Upah Masih Jadi PR Besar di 2026

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengakui persoalan disparitas upah masih menjadi tantangan serius yang harus dihadapi pemerintah pada tahun 2026. Menurutnya, kesenjangan upah antardaerah tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat.

“Disparitas itu memang menjadi tantangan kita dan itu tidak bisa selesai dalam satu tahun,” ujar Yassierli saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu, (21/1/2026).

Ia menegaskan, isu disparitas upah kini menjadi perhatian pemerintah. Salah satu langkah yang ditempuh adalah dengan menetapkan indeks atau jangkauan (range) alfa dalam aturan upah minimum provinsi (UMP), yakni di kisaran 0,5 sampai 0,9, sebagai instrumen untuk mempersempit kesenjangan upah di masing-masing provinsi.

Ketentuan tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 49 Tahun 2025. Dalam aturan itu, formulasi penetapan UMP dihitung dari inflasi ditambah pertumbuhan ekonomi dikalikan koefisien alfa (0,5-0,9). Dengan skema ini, kenaikan UMP tahun 2026 diperkirakan berada di kisaran 5-7 persen.

Lebih lanjut, Yassierli menyampaikan pihaknya juga akan menindaklanjuti masukan dari Komisi IX DPR RI dengan menyusun peta jalan (roadmap) untuk mengatasi kesenjangan upah secara bertahap.

“Kita mendapat masukan dari DPR dan itu kita terima, bahwa harus ada roadmap bagaimana disparitas atau gap upah minimum, misalnya terkait KHL (kebutuhan hidup layak), kapan dan berapa lama itu bisa diselesaikan,” jelasnya.

Lebih Terukur

Selain itu, Kemnaker juga menekankan pentingnya implementasi PP 49/2025 sebagai regulasi yang merespons Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023. Aturan ini diharapkan mampu mengelola dinamika penetapan UMP agar lebih terukur setiap tahunnya.

Yassierli juga menilai perlu ada penguatan kapasitas Dewan Pengupahan Daerah dan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Daerah agar rekomendasi kebijakan upah yang dihasilkan lebih komprehensif dan berbasis kondisi riil daerah.

Langkah lainnya yang menjadi fokus Kemnaker adalah penyediaan data KHL di tingkat kabupaten/kota. Pasalnya, saat ini data KHL masih terbatas di level provinsi.

“Data KHL menjadi penting untuk mengurangi disparitas atau kesenjangan upah minimum antardaerah, sehingga bisa memitigasi dampak negatif yang dapat mengganggu stabilitas dan kondisi daerah,” ujar Guru Besar Institut Teknologi Bandung (ITB) tersebut.

Dengan berbagai langkah itu, pemerintah berharap persoalan disparitas upah bisa ditekan secara bertahap, meski diakui masih membutuhkan waktu dan konsistensi kebijakan lintas sektor. (tb)