Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Hukum Kriminal

Didampingi Dua Mahasiwa dan Perwakilan FP-UNS Jakarta, Diah Warih Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Rektor UNS ke KPK

Tim Redaksi, newsreal.id
Jumat, 28 Juli 2023 20:22 WIB
Didampingi Dua Mahasiwa dan Perwakilan FP-UNS Jakarta, Diah Warih Serahkan Bukti Dugaan Korupsi Rektor UNS ke KPK
NEWSREAL.ID - SOLID : Perwakilan Forum Peduli UNS Solo dan Jakarta berfoto bersama usai menyerahkan bukti-bukti dugaan kasus korupsi ke kantor KPK Jakarta, Jumat (28/7/2023). (newsreal.id)

JAKARTA, newsreal.id Forum Peduli Universitas Sebelas Maret Surakarta atau FP-UNS mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung Merah Putih Jalan Kuningan Persada Kav. 4 Jakarta Selatan, Jumat (28/7/2023) siang.

Enam orang perwakilan FP-UNS yang dipimpin Diah Warih Anjari langsung menuju gedung utama KPK dan diarahkan petugas ke bagian Pusat Layanan Publik. Disana, pentolan forum pecinta UNS ini mengisi kartu tamu sebelum dipersilahkan bertemu dengan penerima dari KPK.

Kepada wartawan Diah Warih mengungkapkan, pihaknya memenuhi janji menyerahkan bukti-bukti dugaan tindak pidana korupsi rektor UNS dalam pekan ini.

“Hari ini kami tepati janji mengantar bukti- bukti dugaan tindak pidana korupsi ke KPK, ” tegas Diah Warih Anjari kepada newsreal.id.

Baca : Elemen ini Serukan Selamatkan UNS, Hingga Siap Lapor ke KPK

Diwa sapaanya mengungkapkan, FP-UNS konsisten dengan arah perjuangan yang sudah dicanangkan yakni peduli dengan nasib kampus UNS.

Sejak menggelar temu wartawan di Kota Solo, awal pekan ini, ia juga meyakinkan kepada awak media akan mengawal terus kasus hukum yang bergulir untuk menjaga marwah kampus di kota kelahirannya ini.

“Ya hari ini sudah kita serahkan semuanya ke lembaga ini (KPK-red), ” tegasnya.

Baca : Densus 88 AT Polri Sapa Warga Solo Lewat Ketoprak Musikal

Jaga Komitmen

Lebih lanjut Ketua Umum Generasi Anak Bangsa ini mengungkapkan, bukti-bukti yang diserahkan berupa alat bukti yang diperlukan penyidik.
Semua itu adalah hasil dari tim investigasi FP-UNS yang diterjunkan sejak sebulan terakhir.

Aktivis perempuan ini terus mengajak kekuatan di FP-UNS berikut elemen lain yang peduli untuk UNS mengawl kasus ini. Pihaknya juga akan terus berkoordinasi dengan penyidik KPK untuk mengawal jalannya proses hukum.

“Kami siap mengawal dan berkoordinasi/bekerjasama dengan penyidik KPK. Kami juga ada tim lawyer yang akan mengawal ini, ” ungkapnya.

Pihaknya yakin penyidik KPK pasti bekerja secara profesional dan mengungkap dugaan kasus KKN, penyelewengan wewenang, dan lain-lain secara terang benderang.
Sebab menurut dia FP UNS tahu betul kondisi terkini di UNS dan dengan langkah ini UNS harus terselamatkan.

#SaveUNS, ” tegasnya.

Baca : Maut Masih Mengintai di Perlintasan Sebidang

Hasil Investigasi

Sementara itu perwakilan mahasiswa Ibadu Rahman mengungkapkan, ia bersama-sama tim FP-UNS jauh-jauh ke Ibu Kota untuk mengawal kasus korupsi yang bergulir di UNS.

Ia berharap penegakan hukum diberlakukan dalam hal ini. Dan menyelamatkan UNS dari jurang kehancuran.

“UNS sedang tidak baik-baik saja. Eskalasi-eskalasi akan terus berlanjut, ” bebernya.

Ibad menyampaikan mahasiswa siap mengawal proses ini sampai akhir, kolaborasi bersama Forum Peduli UNS ini akan menghantarkan perjuangan keadilan ini tercapai.

Baca : Ulang Tahun ke-119, Begini Kisah Hidup Orang Tertua Di Dunia

fp_uns_kpk2
BUKTI: Perwakilan Forum Peduli UNS menunjukkan bukti-bukti dugaan kasus korupsi yang akan diserahkan ke kantor KPK Jakarta, Jumat (28/7/2023). (newsreal.id)

“Kami mahasiswa merasa resah dan khawatir ketika kedzoliman dan kejahatan terus menerus merajalela di kampus yang kami cintai ini. kami akan tetap konsisten dalam setiap pengawalan isu kesejahteraan mahasiswa yang akan terdampak dari dugaan korupsi yang dlakukan,” tegasnya.

Sebelumnya, Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho menanggapi rencana pelaporan Forum Peduli UNS ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Pelaporan dilakukan Forum Peduli UNS atas dugaan korupsi yang dilakukannya.

“Kami tegak lurus pada hukum,” katanya di Solo, Selasa (25/7/2023). Meski demikian, ia enggan memberikan penjelasan lebih banyak terkait rencana pelaporan tersebut. “Wis ngono wae ya (sudah begitu saja ya),” katanya.

Baca : Permintaan Pembangunan Tol Tinggi, Pemerintah Prioritaskan Luar Jawa

Seperti diketahui, dugaan penyelewengan kewenangan jabatan untuk tujuan pribadi memperkaya diri sendiri dan golongan ini terkuak, bermula dari proses pemilihan rektor UNS periode 2023-2028.

Waktu itu terpilih Prof. Dr. rer. Nat. Sajidan, M. Si sebagai Rektor UNS. Hasil pemilihan ini lalu dianulir Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), beberapa hari menjelang dilantik.

Berdasarkan penelusuran di lapangan, ada ketidakberesan dalam pembatalan Sajidan sebagai rektor ini. Dibalik itu semua bermuara pada, laporan petinggi Majelis Wali Amanat (MWA) UNS waktu itu, Prof Hasan Fauzi PhD dan Prof Tri Atmojo Kusmayadi, MSc PhD yang mengungkap dugaan tidakberesnya tata kelola keuangan UNS.

Keduanya sebagai perwakilan MWA menyampaikan hasil audit khusus komite MWA UNS kepada Kemendikbudristek, bahwa ada dugaan kuat fraud di antaranya senilai Rp 34,6 miliar yang terkait dengan anggaran yang tidak disetujui oleh MWA, tapi tetap dijalankan.
(Bun)

Baca : Ikan Palmas Albino, Si Naga Air Tawar dan Cara Memeliharanya

Berita Terbaru

Jejak Duit Bupati Pati Terbuka, KPK Telusuri Aliran ke Koperasi Syariah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penyidikan kasus dugaan korupsi yang menjerat Bupati Pati Sudewo terus melebar. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyoroti pergerakan uang Sudewo yang diduga mengalir...

KPK Masih Kunci Rapat Status Budi Karya di Kasus DJKA Kemenhub

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) belum memberikan kepastian terkait status hukum mantan Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam perkara dugaan suap proyek perkeretaapian di...

BNN Dorong Posbankum Jadi Tameng Hukum Korban Narkoba

NEWSREAL.ID, PALU- Upaya melindungi korban penyalahgunaan narkoba kini diperkuat dari level paling bawah. Badan Narkotika Nasional (BNN) RI menaruh harapan besar pada kehadiran Pos Bantuan...

21 Pakar Hukum Minta Adies Kadir Dicopot dari MK

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengangkatan Adies Kadir sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) memasuki babak baru. Sebanyak 21 pakar hukum tata negara yang tergabung dalam Constitutional and...

KPK Selidiki Dugaan Suap Sengketa Lahan Depok Sejak Sidang Awal

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Penelusuran kasus dugaan suap sengketa lahan di Kota Depok diperluas. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini menyasar seluruh proses penanganan perkara, termasuk kemungkinan praktik...

Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan,...

OTT Pajak di Kalsel: KPK Angkut Rp 1 Miliar dari KPP Madya Banjarmasin

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kalimantan Selatan berbuntut penyitaan uang dalam jumlah jumbo. Dari OTT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)...

KPK OTT Kepala KPP Madya Banjarmasin, Tiga Orang Diamankan

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menggelar operasi tangkap tangan (OTT). Kali ini, Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Mulyono, ditangkap...

KPK Selidiki Misteri 601 Kursi Perangkat Desa Kosong di Pati

NEWSREAL, ID, JAKARTA– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut latar belakang kekosongan 601 jabatan perangkat desa di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang diduga berkaitan dengan...

Tak Masuk Bui, Pelanggar Ringan Bakal Disuruh Bersih-Bersih di 2.460 Lokasi

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Pemerintah mulai mematangkan penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelanggar pidana ringan. Sebagai bentuk kesiapan, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) telah...

Kasus Sudewo Bergulir, KPK Periksa Kepala BPKAD Pati

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Penyidikan kasus dugaan pemerasan yang menyeret Bupati Pati nonaktif Sudewo terus bergulir. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memanggil sejumlah saksi, salah satunya Kepala...

Interpol Resmi Terbitkan Red Notice untuk Riza Chalid

NEWSREAL.ID, JAKARTA- National Central Bureau (NCB) Interpol Indonesia mengumumkan Interpol telah menerbitkan red notice atas nama Mohammad Riza Chalid atau MRC pada Jumat (23/1/2026). Sekretaris...

Leave a comment