Mobile Swipe Up
Tutup
Scroll untuk melanjutkan membaca
Ekonomi Bisnis

Mendagri Instruksikan Pemda Kendalikan Harga Pangan, Target Inflasi Tak Lebih dari 3,5 Persen

Tim Redaksi, Newsreal.id
Jumat, 5 September 2025 16:53 WIB
Mendagri Instruksikan Pemda Kendalikan Harga Pangan, Target Inflasi Tak Lebih dari 3,5 Persen
NEWSREAL.ID - Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian. (Foto: Ist)

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh pemerintah daerah (Pemda) bergerak cepat menjaga stabilitas harga pangan. Langkah itu dinilai penting untuk menekan laju inflasi agar tetap terkendali di bawah angka 3,5 persen.

“Kalau harga pangan terjangkau, inflasi akan turun,” kata Tito dalam keterangan persnya di Jakarta, Jumat (5/9).

Instruksi tersebut disampaikan saat Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Harga Beras di 214 daerah yang dihadiri Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Kepala Bulog Mayjen TNI (Purn) Ahmad Rizal Ramdhani, Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi, serta jajaran pejabat daerah.

Tito mengungkapkan, inflasi tahunan dari Agustus 2024 hingga Agustus 2025 tercatat 2,31 persen, sementara inflasi bulanan Juli-Agustus 2025 bahkan menunjukkan deflasi sebesar -0,08 persen. Kendati tren positif, pemerintah tetap mewaspadai gejolak harga beras dan sejumlah komoditas utama lain.

Operasi Pasar

Untuk menjaga stabilitas, Mendagri meminta kepala daerah mengintensifkan operasi pasar minimal dua kali sebulan dengan memanfaatkan beras Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) dari stok Cadangan Beras Pemerintah (CBP) yang dikelola Bulog. Total beras SPHP yang disiapkan untuk periode Juli-Desember 2025 mencapai 1,3 juta ton.

Harga beras SPHP ditetapkan berdasarkan zona wilayah Zona 1: Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB-Rp12.500/kg, Zona 2: Sumatera, NTT, Kalimantan-Rp13.100/kg, Zona 3: Maluku, Papua-Rp13.500/kg.

Tito menegaskan, distribusi SPHP harus diprioritaskan bagi masyarakat miskin, khususnya di 214 daerah yang masih mengalami kenaikan harga beras. Ia juga mendorong daerah memanfaatkan skema kontinjensi, yakni pembayaran dilakukan setelah beras terjual di pasaran.

“Kalau bisa, beras SPHP ini ditujukan untuk rakyat miskin. Ini bisa menjadi pendingin bagi daerah yang masih panas karena demonstrasi kemarin,” tegasnya.

Upaya penyaluran SPHP mulai menunjukkan hasil positif, terlihat dari penurunan harga beras di 58 kabupaten/kota pada akhir Agustus. Meski begitu, Tito mengingatkan agar Pemda juga memberi perhatian pada komoditas pangan lain seperti cabai merah, cabai rawit, dan bawang putih yang harganya masih tinggi. (tb)

Berita Terbaru

Mudik Lebih Murah! Tiket Pesawat Lebaran Dipangkas hingga 18 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kabar baik buat pemudik Lebaran tahun ini. Pemerintah menyiapkan potongan harga tiket pesawat domestik kelas ekonomi hingga 18 persen selama periode arus mudik...

BRI Jadi Mesin Utama Kredit Program 3 Juta Rumah

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Peran BRI dalam Program 3 Juta Rumah kian dominan. Sepanjang 2026, penyaluran Kredit Program Perumahan (KPP) oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk...

Prabowo Dorong Apindo Perluas Lapangan Kerja

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Presiden RI Prabowo Subianto tancap gas membangun sinergi dengan dunia usaha. Lewat pertemuan langsung bersama Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Prabowo menegaskan komitmennya membuka...

Hadapi Target Pajak, Menkeu Purbaya Akui Sulit Tidur

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Tekanan mengejar penerimaan negara kini menjadi beban serius bagi Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Target pajak yang dinilai kian menantang membuat mantan ekonom...

Purbaya Optimistis Ekonomi RI Ngebut ke 6 Persen

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dipacu hingga mendekati 6 persen pada 2026. Optimisme itu muncul setelah melihat tren...

Main Kayu Ekspor Sawit, Menkeu Cium Modus 10 Raksasa CPO

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menemukan sinyal tak beres dalam ekspor sawit nasional. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap adanya indikasi manipulasi nilai ekspor crude palm oil...

Mendag: Larangan Impor Pakaian Bekas Demi Kesehatan dan UMKM

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan larangan impor pakaian bekas dilakukan pemerintah untuk melindungi kesehatan masyarakat sekaligus menjaga keberlangsungan pelaku usaha mikro, kecil, dan...

BEI Tunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pjs Dirut

NEWSREAL.ID, JAKARTA– PT Bursa Efek Indonesia (BEI) resmi menunjuk Jeffrey Hendrik sebagai Pejabat Sementara (Pjs) Direktur Utama. Penunjukan tersebut diputuskan melalui rapat direksi (radir) yang...

Inflasi Januari 2026 Naik Tajam, BPS Ungkap Efek Diskon Listrik

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi tahunan (year-on-year/yoy) pada Januari 2026 mencapai 3,55 persen. Kenaikan tersebut dipengaruhi fenomena low base effect akibat stimulus...

Mudik Lebaran 2026, Pemerintah Siapkan Diskon Tiket dan Tol

NEWSREAL.ID, JAKARTA– Kabar baik buat pemudik. Pemerintah menyiapkan program diskon tiket transportasi hingga tarif jalan tol untuk mendukung mobilitas masyarakat selama libur Ramadhan dan Lebaran...

Perputaran Uang Tambang Emas Ilegal Nyaris Rp1.000 Triliun

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap besarnya perputaran uang dari aktivitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia. Dalam periode 2023-2025,...

Purbaya Siap Evaluasi Total Pajak dan Bea Cukai

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Target penerimaan negara yang meleset menjadi alarm keras bagi Kementerian Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan tak akan memberi toleransi jika kinerja...

Leave a comment