Ramai-ramai Tolak Usulan Trump

• Relokasi Warga Gaza

JAKARTA- Sejumlah negara ramai-ramai menolak usulan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang berencana memindahkan warga Gaza dari Palestina. Usulan Trump mencakup pemindahan warga Gaza ke sejumlah negara seperti Mesir dan Yordania. Dalam salah satu laporan, Indonesia bahkan masuk menjadi opsi.

Politikus Republik itu memang terkenal pro-Israel, sehingga kebijakan yang dikeluarkan cenderung mendukung Negeri Zionis dan kepentingan ekonomi AS. Sejumlah negara telah menyatakan secara tegas usulan Trump. Selain Indonesia, Malaysia dan Tiongkok, sejumlah negara di Arab juga terang-terangan melakukan penolakan.

“Indonesia dengan tegas menolak segala upaya untuk secara paksa merelokasi warga Palestina atau mengubah komposisi demografis wilayah pendudukan Palestina,” demikian rilis Kemlu, Rabu (5/2).

Menurut Kemlu, tindakan semacam itu menghambat realisasi kemerdekaan Palestina sebagaimana cita-cita solusi dua negara berdasarkan perbatasan 1967 dan Yerusalem Timur sebagai ibu kota.

Solusi dua negara merupakan kerangka yang disepakati komunitas internasional untuk menyelesaikan konflik Israel-Palestina. Caranya dengan mendirikan dua negara yang berdampingan, hidup damai, saling menghormati, hingga mengakui kedaulatan masing-masing.
Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk memastikan penghormatan terhadap hukum internasional, khususnya hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri serta hak mendasar untuk kembali ke tanah air mereka. “Indonesia kembali menegaskan bahwa satu-satunya jalan layak menuju perdamaian abadi di kawasan adalah dengan menyelesaikan akar penyebab konflik: pendudukan ilegal dan berkepanjangan oleh Israel atas wilayah Palestina,” lanjut Kemlu.

Malaysia juga dengan tegas menolak usulan Trump soal relokasi warga Gaza. Dalam rilis resmi, Kementerian Luar Negeri Malaysia menentang keras rencana apapun untuk memindahkan secara paksa warga Gaza dari tanah air mereka.

“Malaysia dengan tegas menentang setiap usulan yang bisa menyebabkan pemindahan paksa atau pemindahan warga Palestina dari tanah air mereka,” demikian rilis Kemlu Malaysia, dikutip AFP, Rabu (5/2).

Lebih lanjut, Kemlu Malaysia menyatakan tindakan tak manusiawi seperti itu merupakan pembersihan etnis dan merupakan pelanggaran nyata terhadap hukum internasional dan berbagai resolusi PBB.

Iran juga turut menyampaikan penolakan serupa. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Esmail Baghei mengatakan gagasan itu sama saja membersihkan warga dari tanah air mereka.
“Ide pembersihan warga Gaza sebagai bagian dari rencana pemusnahan kolonial rakyat Palestina telah lama berlangsung dengan menggunakan senjata dan amunisi mematikan Amerika, serta dukungan politik, intelijen, dan finansialnya,”kata Baghaei, dikutip Press TV Iran.

Ia mengatakan kampanye genosida Israel selama 15 bulan gagal mengusir warga Palestina. Baghaei lalu mengatakan meski ada paksaan politik dan manipulasi demografi, Israel dan sekutu dekatnya AS tak bisa memaksa warga Palestina pergi.

“Ini tanah air mereka dan mereka telah membayar harga yang sangat tinggi untuk tetap di sana dan melanjutkan perjuangan heroik mereka demi penentuan nasib sendiri dan kebebasan,” kata Baghaei.

Penolakan Tiongkok

Tiongkok juga menentang pemindahan warga Gaza dari Palestina dan pengambil alihan wilayah ini sebagaimana usulan Trump. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Lin Jian, mengatakan pemerintah meyakini warga Palestina yang berhak memerintah negara itu.

“Itu adalah prinsip dasar pemerintah pasca konflik di Gaza,” kata Lin saat konferensi pers pada Rabu (5/2), dikutip Anadolu Agency. “Kami menentang pemindahan paksa warga Gaza,” imbuh dia.

Enam negara Arab juga menyampaikan penolakan ke AS soal gagasan Trump dalam surat yang dikirim ke Menteri Luar Negeri Marco Rubio pada pekan lalu. Keenam negara Arab itu menggelar pertemuan di Kairo pada awal Februari untuk merespons perkembangan soal Gaza. Mereka lalu menandatangani surat yang dikirim ke Rubio.

Surat itu ditandatangani Menlu Arab Saudi, Mesir, Uni Emirat Arab (UEA), Qatar, Yordania, dan perwakilan dari Otoritas Palestina.

Dalam surat, keenam negara Arab itu mereka menekankan bahwa Timur Tengah sudah terbebani dengan populasi pengungsi dan orang-orang yang terpaksa mengungsi ke berbagai negara lain di dunia. Mereka juga menyoroti kondisi ekonomi dan sosial di kawasan ini sangat rentan.

“Kita harus waspada agar tak meningkatkan risiko ketidakstabilan regional dengan pemindahan lebih lanjut, bahkan jika hanya sementara, karena hal ini bisa meningkatkan risiko radikalisasi dan kerusuhan di seluruh kawasan,” tulis keenam negara itu dalam surat, dikutip Axios. (cnnind,tb)