Soal Sekolah Gratis, Menkeu dan Mendikdasmen Tunggu Arahan Presiden

NEWSREAL, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pihaknya tengah mempelajari putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait kewajiban pemerintah menggratiskan pendidikan dasar di sekolah negeri maupun swasta.

Putusan MK tersebut menjadi perhatian serius Kementerian Keuangan karena berpotensi berdampak pada kebijakan anggaran negara. “Kami sedang mempelajari keputusan tersebut. Pak Mendikdasmen sudah membuat rapat, saya juga menyiapkan,” ujar Sri Mulyani saat ditemui di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (2/6), sebelum mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto.

Usai rapat terbatas dan konferensi pers, Sri Mulyani kembali menegaskan bahwa sejumlah kementerian sedang menelaah putusan tersebut. “Kami bersama Menteri Pendidikan Dasmen dan Mensesneg akan mempelajari keputusan dari MK tersebut, dan dampaknya terhadap anggaran negara,” ujarnya. Meski demikian, Bendahara Negera tersebut belum mengungkap kapan rapat khusus tersebut akan digelar.

Arahan Presiden

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyatakan, pihaknya juga menunggu arahan langsung dari Presiden Prabowo sebelum mengambil langkah lanjutan.

Mu’ti mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait implementasi Putusan MK Nomor 3/PUU-XXII/2024 yang dibacakan pada 27 Mei 2025. “Saat ini kami fokus pada tiga hal. Pertama, memahami substansi dari keputusan MK. Kedua, mengevaluasi apa yang sudah kami lakukan dalam mendukung pendidikan dasar. Ketiga, baru menyusun skema pelaksanaan berdasarkan putusan itu,” kata Abdul Mu’ti.

Ditegaskannya, pemerintah akan menghormati keputusan MK, mengingat sifatnya yang final dan mengikat. Namun, pelaksanaannya tetap membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan persetujuan DPR, terutama soal pembiayaan.

“Putusan MK itu final and binding, dan semua pihak tentu terikat. Tapi bagaimana teknis pelaksanaannya, itu harus dibicarakan dengan kementerian terkait, termasuk Kementerian Keuangan dan Presiden, serta nantinya juga dengan DPR karena menyangkut anggaran,” lanjutnya.

Seperti diketahui, Mahkamah Konstitusi telah memutuskan bahwa negara, baik pemerintah pusat maupun daerah wajib menjamin pendidikan dasar gratis. Putusan ini mencakup sekolah negeri dan swasta setara SD, SMP, serta madrasah.

Putusan ini disambut dengan perhatian besar karena menyangkut hak dasar warga negara dan konsekuensi anggaran yang besar. Pemerintah kini dihadapkan pada tantangan besar untuk menyusun kebijakan yang adil, tepat sasaran, dan sesuai dengan amanat konstitusi. Putusan MK itu menjawab permohonan uji materi yang diajukan oleh lembaga masyarakat sipil bernama Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia beserta tiga orang ibu rumah tangga, yakni Fathiyah, Novianisa Rizkika, dan Riris Risma Anjiningrum. (ct)