NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya reformasi sistem akreditasi panti asuhan. Tujuannya, agar layanan pengasuhan anak mampu benar-benar berkualitas, bukan sekadar formalitas.
Saifullah menyoroti kondisi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang masih jauh dari standar. Lebih dari 2.000 lembaga fiktif hanya bermodal papan nama, sementara lebih dari 85% anak di panti masih memiliki salah satu orang tua. Ia menekankan mekanisme reward dan punishment agar akreditasi memberikan insentif bagi yang memenuhi standar dan sanksi bagi yang melanggar.
“Kalau akreditasi tidak memberi insentif atau sanksi, orang enggan memperbaiki layanan. Ini yang akan kita ubah,” kata Saifullah, Rabu (20/8/2025). Kementerian Sosial kini merevisi Permensos agar akreditasi menjadi instrumen penjamin kualitas pengasuhan, bukan sekadar legalitas.
Selain reformasi akreditasi, pemerintah juga menekankan transparansi filantropi dan dana sosial masyarakat. Seluruh penyaluran bansos wajib berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran. Selama ini, ketidaktepatan sasaran cukup tinggi: 45% untuk bansos Kemensos dan 82% untuk subsidi BBM.
Presiden pun menugaskan BPS sebagai lembaga kredibel untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui Perpres No. 4/2025. Menurut Saifullah, semua kementerian dan lembaga wajib menggunakan data BPS agar program bansos efektif.
Digitalisasi Bansos
Program bansos reguler tetap meliputi PKH, bantuan sembako, bantuan yatim piatu, dan permakanan lansia. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos berbasis Payment ID Bank Indonesia. Uji coba sistem ini dilakukan di Banyuwangi, sehingga bantuan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan dasar.
Sementara itu, program Sekolah Rakyat, yang kini sudah ada di 165 titik, menjadi miniatur penanggulangan kemiskinan. Program ini menggabungkan pendidikan anak, pemberdayaan orang tua melalui koperasi, perbaikan rumah, bantuan kesehatan, dan bansos bagi keluarga miskin ekstrem. Targetnya, 350 ribu keluarga setiap tahun dapat “graduasi” menuju kemandirian.
“Akreditasi panti, digitalisasi bansos, dan Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Semua butuh regulasi yang kuat, pengawasan konsisten, serta partisipasi masyarakat,” tutup Saifullah. (tb)
Tantangan bagi Akademisi, Proyek Giant Sea Wall Libatkan Kampus
JAKARTA, NEWSREAL.id – Terobosan besar diambil pemerintah sekarang dalam melaksanakan program infrastruktur strategis yakni pelibatan penuh dunia pendidikan tinggi. Realisasinya adalah arahan langsung pelibatan akademisi...
Kemenag Ajukan Tambahan Anggaran Rp24,8 Triliun, Fokus Perbaikan Madrasah hingga Digitalisasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan tambahan anggaran tahun 2026 sebesar Rp24,8 triliun untuk meningkatkan kualitas pendidikan keagamaan di Indonesia. Usulan ini difokuskan pada pemerataan...
Dukung Hemat Energi, Mendikdasmen Ajak Siswa Jalan Kaki atau Bersepeda ke Sekolah
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Abdul Mu’ti, mengimbau para murid untuk berjalan kaki atau bersepeda ke sekolah, khususnya bagi yang tinggal di jarak...
Tujuh Menteri Sepakat Atur AI di Pendidikan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah resmi menerbitkan pedoman penggunaan kecerdasan artifisial (AI) di sektor pendidikan melalui penandatanganan Surat Keputusan Bersama (SKB) oleh tujuh menteri. Langkah ini menjadi...
101 Sekolah Rakyat Ditarget Rampung Juni 2026
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah menargetkan pembangunan 101 unit Sekolah Rakyat permanen tahap dua rampung pada Juni 2026. Proyek ini diprioritaskan selesai sebelum dimulainya tahun ajaran baru...
Mendikdasmen: Sekolah Tetap Tatap Muka
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah melalui Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa aktivitas pembelajaran di sekolah tetap berjalan normal usai libur Hari Raya...
DPR Tolak Wacana Sekolah Daring Lagi demi Efisiensi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana mengembalikan sistem pembelajaran daring bagi siswa mulai April 2026 sebagai bagian dari kebijakan efisiensi energi menuai penolakan dari parlemen. Wakil Ketua Komisi...
Mendikdasmen: 60 Ribu Sekolah Rusak Ditarget Direvitalisasi 2026
NEWSREAL.ID, JEMBER– Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengajukan tambahan anggaran untuk merevitalisasi 60 ribu gedung sekolah yang mengalami kerusakan pada tahun 2026. Ia...
Datangi DPR, Guru Madrasah Bawa 5 Tuntutan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kesabaran guru madrasah tampaknya sudah di ujung batas. Datang ke kompleks parlemen, Jakarta, Perkumpulan Guru Madrasah (PGM) Indonesia menyuarakan lima tuntutan langsung di...
Mendikdasmen: TKA Bukan Buat Rangking Sekolah, Tapi Bahan Evaluasi
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti akhirnya meluruskan polemik soal Tes Kemampuan Akademik (TKA) yang belakangan ramai dikaitkan dengan klaim ranking...
Konsolnas 2026 Digelar, Kemendikdasmen Satukan Langkah Pusat-Daerah Bangun Pendidikan Berkualitas
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Upaya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan pendidikan kembali ditegaskan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) melalui penyelenggaraan Konsolidasi Nasional...
Tak Ada Unsur Pidana, Kasus Siswa SD di Ngada Akhiri Hidup Dihentikan
NEWSREAL.ID, NGADA- Kepolisian Resor Ngada memastikan tidak ada unsur tindak pidana dalam kasus kematian seorang siswa kelas IV Sekolah Dasar di Desa Nenowea, Kecamatan Jerebuu,...
