Mensos-Menko PM Tegaskan Reformasi Akreditasi Panti Asuhan

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Menteri Sosial Saifullah Yusuf dan Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan pentingnya reformasi sistem akreditasi panti asuhan. Tujuannya, agar layanan pengasuhan anak mampu benar-benar berkualitas, bukan sekadar formalitas.

Saifullah menyoroti kondisi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) yang masih jauh dari standar. Lebih dari 2.000 lembaga fiktif hanya bermodal papan nama, sementara lebih dari 85% anak di panti masih memiliki salah satu orang tua. Ia menekankan mekanisme reward dan punishment agar akreditasi memberikan insentif bagi yang memenuhi standar dan sanksi bagi yang melanggar.

“Kalau akreditasi tidak memberi insentif atau sanksi, orang enggan memperbaiki layanan. Ini yang akan kita ubah,” kata Saifullah, Rabu (20/8/2025). Kementerian Sosial kini merevisi Permensos agar akreditasi menjadi instrumen penjamin kualitas pengasuhan, bukan sekadar legalitas.

Selain reformasi akreditasi, pemerintah juga menekankan transparansi filantropi dan dana sosial masyarakat. Seluruh penyaluran bansos wajib berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) agar tepat sasaran. Selama ini, ketidaktepatan sasaran cukup tinggi: 45% untuk bansos Kemensos dan 82% untuk subsidi BBM.

Presiden pun menugaskan BPS sebagai lembaga kredibel untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan melalui Perpres No. 4/2025. Menurut Saifullah, semua kementerian dan lembaga wajib menggunakan data BPS agar program bansos efektif.

Digitalisasi Bansos

Program bansos reguler tetap meliputi PKH, bantuan sembako, bantuan yatim piatu, dan permakanan lansia. Untuk meningkatkan efisiensi, pemerintah menyiapkan digitalisasi penyaluran bansos berbasis Payment ID Bank Indonesia. Uji coba sistem ini dilakukan di Banyuwangi, sehingga bantuan hanya bisa digunakan untuk kebutuhan dasar.

Sementara itu, program Sekolah Rakyat, yang kini sudah ada di 165 titik, menjadi miniatur penanggulangan kemiskinan. Program ini menggabungkan pendidikan anak, pemberdayaan orang tua melalui koperasi, perbaikan rumah, bantuan kesehatan, dan bansos bagi keluarga miskin ekstrem. Targetnya, 350 ribu keluarga setiap tahun dapat “graduasi” menuju kemandirian.

“Akreditasi panti, digitalisasi bansos, dan Sekolah Rakyat adalah bagian dari strategi besar menuju nol persen kemiskinan ekstrem pada 2026. Semua butuh regulasi yang kuat, pengawasan konsisten, serta partisipasi masyarakat,” tutup Saifullah. (tb)