OTT Jaksa di Banten, KPK Amankan Uang Tunai Rp900 Juta

NEWSRAL.ID, JAKARTA- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang tunai senilai Rp900 juta dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang menjerat oknum jaksa di wilayah Banten dan Jakarta.

Penyitaan uang ratusan juta rupiah itu menjadi bagian dari rangkaian OTT yang dilakukan KPK terhadap sejumlah pihak yang diduga terlibat dalam praktik korupsi di lingkungan penegak hukum.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo mengatakan uang tunai tersebut diamankan tim penyidik saat melakukan penangkapan terhadap sembilan orang di dua wilayah berbeda.

Baca juga: OTT Bupati Ponorogo, KPK Sita Uang Tunai dari Lokasi Penangkapan

“Tim juga mengamankan barang bukti uang dalam bentuk tunai sekitar Rp900 juta,” ujar Budi di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis, (18/12/2025). Budi menjelaskan, kesembilan orang yang diamankan saat ini masih menjalani pemeriksaan intensif.

KPK belum mengungkapkan status hukum para pihak maupun konstruksi perkara yang tengah diselidiki. “Perkembangan status hukumnya, termasuk kronologi perkara, akan kami sampaikan secara lengkap pada kesempatan berikutnya,” katanya.

Keterangan KPK

Sebelumnya, KPK mengonfirmasi adanya OTT di wilayah Banten. Wakil Ketua KPK Fitroh Rohcahyanto menyebut salah satu pihak yang diamankan dalam operasi tersebut merupakan oknum jaksa.

“Memang ada pengamanan. Ada oknum jaksa,” kata Fitroh di Gedung Merah Putih KPK. Sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status hukum pihak-pihak yang diamankan dalam OTT tersebut.

Sepanjang 2025, KPK tercatat telah melakukan sejumlah OTT di berbagai daerah. Pada Maret 2025, OTT dilakukan di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Sumatra Selatan, yang menjerat anggota DPRD serta pejabat Dinas PUPR.

Selanjutnya, pada Juni 2025, OTT digelar terkait dugaan suap proyek pembangunan jalan di Dinas PUPR Provinsi Sumatra Utara. OTT juga dilakukan pada 7-8 Agustus 2025 di Jakarta, Kendari, dan Makassar terkait dugaan korupsi proyek pembangunan RSUD di Kolaka Timur, Sulawesi Tenggara. Kemudian, pada 13 Agustus 2025, KPK melakukan OTT di Jakarta terkait dugaan suap kerja sama pengelolaan kawasan hutan.

Baca juga: Gubernur Riau Terjaring OTT KPK, Sekda Pastikan Pemerintahan Tetap Berjalan Normal

Pada 20 Agustus 2025, KPK kembali melakukan OTT terkait dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi K3 di Kementerian Ketenagakerjaan. Operasi berikutnya dilakukan pada 3 November 2025 yang menjerat Gubernur Riau Abdul Wahid atas dugaan pemerasan di lingkungan Pemprov Riau.

Selanjutnya, pada 7 November 2025, KPK menangkap Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko terkait dugaan suap pengurusan jabatan dan proyek di RSUD dr. Harjono. Terakhir, pada 9-10 Desember 2025, OTT menjerat Bupati Lampung Tengah Ardito Wijaya terkait dugaan gratifikasi di lingkungan Pemkab Lampung Tengah. (tb)