Kemensos Siap Revisi Data Penerima Bansos Jika Garis Kemiskinan Dinaikkan

NEWSREAL, JAKARTA – Kementerian Sosial (Kemensos) menyatakan siap merevisi data penerima bantuan sosial (bansos) apabila standar garis kemiskinan nasional dinaikkan. Hal ini sebagai respons atas desakan berbagai pihak menyusul pembaruan garis kemiskinan global oleh Bank Dunia.

Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengatakan, pihaknya masih menunggu keputusan resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai lembaga yang berwenang menetapkan kriteria kemiskinan.

“Kalau BPS sudah clear dan diberikan ke kita, nanti akan kita asesmen, kita evaluasi untuk ke depannya seperti apa,” ujar Jabo di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (11/6).

Saat ini, penyaluran bansos mengacu pada Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang tengah menggantikan sistem sebelumnya yaitu Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Perubahan ini bertujuan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan, mengingat data lama kerap dikritik karena tidak akurat dan tidak diperbarui secara rutin.

Agus menegaskan Kemensos terbuka terhadap segala bentuk penyesuaian, termasuk jika garis kemiskinan dinaikkan. “Kalau ada usulan penaikan indikator kemiskinan, kita tunggu dari BPS. Kita tidak bisa ambil keputusan sendiri,” tegasnya.

Perdebatan mengenai standar kemiskinan kembali mencuat setelah Bank Dunia mengubah garis kemiskinan ekstrem global dari 2,15 dollar AS menjadi 3 dollar AS per hari, atau setara Rp546 ribu per orang per bulan (mengacu kurs Rp18.200/dollar AS).

Perubahan ini menyebabkan lonjakan signifikan jumlah warga miskin di banyak negara, termasuk Indonesia. Dalam laporan terbaru Bank Dunia, jumlah warga miskin Indonesia versi standar baru mencapai 194,6 juta jiwa, atau lebih dari 68 persen populasi.

Menanggapi ini, anggota Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Arief Anshory Yusuf mengusulkan agar pemerintah Indonesia menaikkan garis kemiskinan nasional yang saat ini berada di angka Rp545 ribu per orang per bulan. Ia menilai angka tersebut terlalu rendah dan tidak mencerminkan realita ekonomi masyarakat saat ini.

“Menurut saya, minimal garis kemiskinan nasional jangan lebih rendah dari standar negara lower middle income, yaitu sekitar Rp765 ribu per bulan. Kalau kita tetap di bawah itu, berarti kita menormalisasi kemiskinan ekstrem,” kata Arief, Rabu (11/6).

Beban Anggaran

Jika pemerintah menaikkan garis kemiskinan, jumlah warga yang berhak menerima bantuan sosial dipastikan akan bertambah. Ini berpotensi memperbesar beban anggaran perlindungan sosial dalam APBN yang tahun ini sudah menyentuh lebih dari Rp400 triliun.

Namun, peningkatan ini juga bisa mendorong pemerintah memperbaiki skema bantuan agar lebih adaptif dan merata. Selain itu, dengan garis kemiskinan yang lebih realistis, indikator keberhasilan program pengentasan kemiskinan pun bisa lebih akurat.

Pemerintah diharapkan segera mengambil keputusan soal standar baru kemiskinan ini agar program bantuan sosial tidak hanya tepat sasaran, tapi juga relevan dengan kondisi ekonomi riil masyarakat. (ct)