Warga Miskin Indonesia Versi Bank Dunia Naik Jadi 194,6 Juta Jiwa

NEWSREAL, JAKARTA – Bank Dunia merilis pembaruan metode penghitungan kemiskinan global mulai Juni 2025 yang berdampak signifikan pada jumlah penduduk miskin di berbagai negara, termasuk Indonesia. Berdasarkan standar baru tersebut, jumlah warga miskin Indonesia melonjak menjadi 194,6 juta jiwa, atau sekitar 68,25 persen dari total populasi 285 juta jiwa.

Perubahan ini terjadi karena Bank Dunia kini menggunakan data Purchasing Power Parity (PPP) 2021, menggantikan PPP 2017. PPP merupakan metode perbandingan daya beli antarnegara setelah memperhitungkan harga barang dan jasa.

Dengan standar baru, ambang batas pendapatan untuk dikategorikan miskin pun naik. Untuk negara menengah atas seperti Indonesia, garis kemiskinan meningkat dari 6,85 dolar AS menjadi 8,30 dolar AS per orang per hari.

“Revisi PPP mencerminkan data terbaru tentang garis kemiskinan nasional yang mengalami kenaikan signifikan, terutama untuk negara-negara berpendapatan menengah ke atas,” tulis Bank Dunia dalam laporan June 2025 Update to the Poverty and Inequality Platform (PIP), dikutip Senin (9/6).

Namun, data dari Bank Dunia ini jauh berbeda dari versi pemerintah Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah warga miskin per September 2024 hanya sekitar 24 juta jiwa atau 8,57 persen dari total populasi. Perbedaan ini muncul karena perbedaan metode penghitungan.

BPS menggunakan metode Cost of Basic Needs (CBN), yang menghitung kebutuhan dasar makanan dan non-makanan berdasarkan survei rumah tangga dan kondisi lokal. Sebagai contoh, garis kemiskinan rumah tangga per bulan pada September 2024 di Jakarta ditetapkan Rp4,23 juta, sementara di NTT hanya Rp3,1 juta, dan di Lampung Rp2,82 juta.

Menolak Berkomentar

Saat dimintai tanggapan soal standar baru Bank Dunia, BPS menolak memberikan komentar langsung. Mereka tetap merujuk pada siaran pers Mei 2025. Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti menyebut perbedaan itu wajar, karena setiap negara memang disarankan membuat garis kemiskinan nasional sendiri, disesuaikan dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. “Bank Dunia sendiri menyarankan agar tiap negara memiliki national poverty line sendiri,” ujarnya dalam rilis BPS, Jumat (2/5).

Kendati metode penghitungan berbeda, lonjakan angka kemiskinan berdasarkan standar internasional ini menjadi sinyal penting bagi pemerintah. Penggunaan PPP baru menunjukkan bahwa masih banyak warga Indonesia yang pengeluarannya belum mencapai standar hidup layak menurut ukuran global.

Hal ini juga menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintahan Prabowo Subianto yang tengah menyoroti pentingnya peningkatan kualitas hidup dan akses pendidikan sebagai prioritas dalam APBN 2025. (ct)