JAKARTA- Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto mengatakan instalasi militer milik Tentara Nasional Indonesia (TNI) seharusnya berada dalam lokasi yang jauh dari penduduk dan aktivitas masyarakat sipil.
Utut menjelaskan lokasi instalasi militer milik TNI yang harus jauh dari masyarakat itu agar tidak mengganggu mobilitas prajurit dalam keadaan genting. “Kalau hemat saya ke depan itu kita perbaiki misalnya TNI itu harus jauh dari masyarakat sipil. Contoh kalau kamu ke Mabes, depannya udah warung semua. Kalau di Brigif Cilodong, Brigif I,” kata Utut di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (14/5).
“Itu kalau ada apa-apa di Jakarta pergerakan pasukannya, tanknya mau keluar, enggak bisa orang depannya warung pangkalan ojek. Nah ini yang ke depan harus kita pikirin strateginya. Dulu memang daerah itu hutan,” sambungnya.
Kendati demikian, Utut mengatakan hal tersebut bukan berarti TNI harus menjauhi hubungan dengan masyarakat sipil. Ia menjelaskan penjauhan instalasi militer dari masyarakat sipil itu sudah dilakukan negara lain.
Korban Sipil
Dikatakan Utut, penjauhan instalasi militer itu juga harus dilakukan untuk menghindari korban sipil di sekitar instalasi militer jika terjadi insiden ledakan amunisi atau insiden lain.
“Bukannya menjauhkan diri, tapi itu untuk daerah yang memang harus steril. Nah ini kan kejadian kayak Garut ini kan karena salah satu contohnya,” tuturnya. “Saya kan kasih contoh tahun 1984 di Marinir, dulu namanya KKO. Itu meledak, meledaknya tuh berjam-jam,” imbuhnya.
Sebelumnya, pemusnahan amunisi di Garut, Jawa Barat, memicu ledakan dan menyebabkan 13 orang meninggal dunia, termasuk warga sipil, pada Senin (12/5) pagi.
Sejumlah pihak sempat mempertanyakan kehadiran warga sipil di sekitar area pemusnahan amunisi dan sekaligus menyoroti standar operasional prosedur yang dilakukan. Sementara TNI Angkatan Darat menyatakan pemusnahan amunisi berlangsung di tempat biasa mereka melakukan pemusnahan senjata. (cnnind,tb)
Ambang Batas Parlemen Digugat, PDIP Jajaki Opsi Penghapusan
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI Perjuangan menyatakan masih mengkaji usulan penghapusan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar empat persen yang selama ini berlaku...
Isu Reshuffle Mengemuka, Golkar Serahkan Nasib Kader di Kabinet ke Presiden
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Partai Golkar menyatakan menyerahkan sepenuhnya keputusan terkait posisi kadernya di kabinet kepada Presiden Prabowo Subianto, di tengah menguatnya isu kocok ulang kabinet atau...
Isu Reshuffle Menguat, PDIP Ingatkan Pemerintah Utamakan Kinerja dan Kepentingan Rakyat
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan angkat bicara merespons isu kocok ulang kabinet (reshuffle) yang kembali menguat dalam beberapa waktu terakhir. PDIP menekankan agar reshuffle, jika benar...
PSI Pasang Target 60 Kursi DPR pada Pemilu 2029
NEWSREAL.ID, DENPASAR- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mulai memanaskan mesin politik jelang Pemilihan Umum 2029. Partai yang mengusung citra anak muda ini memasang target ambisius untuk...
Rahayu Saraswati Patuhi Putusan MKD, Tetap Jalani Tugas Legislator
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik pengunduran diri Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo berakhir setelah Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) mengambil keputusan. Legislator Gerindra itu...
DPR Pastikan Perhatikan Partisipasi Publik dalam Pembahasan RUU Pemilu
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memastikan DPR akan tetap memperhatikan partisipasi publik dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu yang mulai digodok...
Soal OTT Sudewo, Gerindra Jateng Pilih Tunggu KPK
NEWSREAL.ID, JAKARTA- DPD Partai Gerindra Jawa Tengah akhirnya buka suara terkait penangkapan Bupati Pati Sudewo dalam operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Partai...
Usul E-Voting Pilkada Mengemuka, Pemerintah dan DPR Buka Pintu Kajian
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Wacana penerapan e-voting dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) kembali mencuat. Pemerintah bersama DPR menyatakan terbuka untuk mengkaji usulan yang dilontarkan PDI Perjuangan (PDIP)...
Komisi III DPR Mulai Bahas RUU Perampasan Aset
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi III DPR RI mulai membahas pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset dengan menggelar rapat dengar pendapat bersama Badan Keahlian DPR, Kamis...
PDIP Dorong Penyederhanan Sistem Multi-Partai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan (PDIP) mengusulkan reformasi sistem politik nasional dengan menitikberatkan pada penyederhanaan sistem multi-partai. Usulan tersebut muncul dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I...
Komisi II Undang Pakar dan Akademisi, Bahas Wacana Pilkada via DPRD
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Komisi II DPR RI berencana membuka ruang diskusi publik terkait wacana pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Dalam waktu satu bulan ke...
PDIP Keukeuh Bela Pilkada Langsung
NEWSREAL.ID, JAKARTA- PDI Perjuangan kembali menegaskan penolakannya terhadap wacana pemilihan kepala daerah (pilkada) melalui DPRD. Bagi PDIP, pilkada langsung bukan sekadar teknis pemilu, tapi menyangkut...
