Yusril: Soal Sengketa Empat Pulau, Belum Ada Penetapan Resmi

NEWSREAL, JAKARTA – Ketegangan antara Provinsi Aceh dan Sumatera Utara terkait kepemilikan empat pulau – Lipan, Panjang, Mangkir Ketek, dan Mangkir Gadang – kembali mencuat, menyusul munculnya Keputusan Menteri Dalam Negeri yang mengkodekan pulau-pulau itu sebagai bagian dari Sumut.

Namun, Menko Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa belum ada keputusan final terkait status hukum dan administrasi wilayah tersebut.

“Perlu saya tekankan, sampai saat ini belum ada keputusan yang menetapkan apakah keempat pulau itu milik Provinsi Aceh atau Sumatera Utara,” ujar Yusril di Depok, Minggu (15/6).

Yusril menyebut baik Perjanjian Helsinki tahun 2005 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang pembentukan Provinsi Aceh dan Sumut tidak secara eksplisit mengatur status atau batas wilayah empat pulau tersebut. “Kami sudah pelajari, tidak ada ketentuan dalam UU 1956 maupun naskah perjanjian Helsinki yang menyebut nama-nama pulau itu,” katanya.

Pernyataan ini sekaligus merespons klaim mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang sebelumnya menyebut batas Aceh berdasarkan perjanjian Helsinki mengacu pada peta tahun 1956, dan oleh karenanya empat pulau itu masuk Aceh secara historis.

Yusril menjelaskan bahwa penetapan batas wilayah kabupaten dan provinsi merupakan kewenangan Menteri Dalam Negeri, dan harus dituangkan dalam bentuk Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri), bukan sekadar pengkodean administratif pulau yang terjadi melalui Keputusan Mendagri Nomor 300.2.2-2138 Tahun 2025.

“Pengkodean itu dilakukan setiap tahun dan hanya bersifat administratif. Usulan kodenya dari pemerintah daerah – dalam hal ini dari Sumatera Utara – tapi itu belum menentukan status hukum wilayah pulau-pulau tersebut,” jelas Yusril.

Kekosongan Hukum

Sengketa ini menunjukkan adanya kekosongan hukum dalam penentuan batas administratif pasca reformasi dan pemekaran wilayah. Menurut Yusril, banyak kasus serupa terjadi akibat tidak jelasnya delineasi batas wilayah pasca reformasi. Ia mendorong Gubernur Aceh dan Gubernur Sumut duduk bersama mencari titik temu agar Mendagri bisa menerbitkan aturan yang sah dan final.

Yusril juga mengingatkan bahwa kedekatan geografis bukan satu-satunya faktor penentu wilayah administratif. Ia mencontohkan Pulau Natuna yang lebih dekat ke Sabah Malaysia, Pulau Miangas yang lebih dekat ke Mindanao, dan Pulau Pasir yang lebih dekat ke Timor daripada Australia – semuanya tetap menjadi bagian dari negara yang secara historis dan hukum memiliki kedaulatan sah.

“Jadi tidak bisa hanya pakai argumen ‘lebih dekat ke daratan mana’, tapi harus ada landasan hukum dan kesepakatan antarwilayah,” tutup Yusril.

Secara geografis, Pulau Natuna lebih dekat dengan Sabah Malaysia daripada Kalimantan Barat atau Kepulauan Riau. Namun, sejak zaman kesultanan Melayu dan penjajahan Belanda, Natuna adalah wilayah Hindia Belanda, bukan wilayah British Malaya.

Sebaliknya Pulau Miangas lebih dekat ke wilayah selatan Pulau Mindanao dibanding daratan Sulawesi Utara. Pulau Miangas pernah menjadi sengketa antara Belanda dengan Spanyol dan kemudian dengan Amerika Serikat.

Akhirnya, Arbitrase Washington memutuskan Pulau Miangas masuk wilayah Hindia Belanda pada tahun 1906 dan kini otomatis bagian dari wilayah Indonesia. Kata Yusril, orang Filipina masih banyak yang menyangka Pulau Miangas adalah bagian dari negara mereka.

Sedangkan Pulau Pasir atau Asmor Reef di selatan NTT, secara geografis lebih dekat dengan Pulau Timor daripada Australia. Akan tetapi, sejak tahun 1878, Pulau Pasir dimasukkan Inggris ke dalam wilayah Australia tanpa protes apa pun dari pihak Belanda.

Maka, sampai sekarang Pulau Pasir masuk wilayah Australia, bukan Indonesia. Meskipun demikian, masih banyak orang di NTT menyangka Pulau Pasir masuk ke wilayah Indonesia. (tb)