Sri Mulyani Ungkap Alasan Dana Pendidikan Tak Pernah Sentuh 20 Persen APBN

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Polemik realisasi anggaran pendidikan kembali mencuat. Meski konstitusi mengamanatkan alokasi minimal 20 persen dari APBN untuk sektor pendidikan, angka tersebut tak pernah benar-benar tercapai.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pun buka suara, menjelaskan sejumlah faktor yang memengaruhi kondisi ini. Hal tersebut sekaligus menjawab kritik anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi PDIP, Dolfie OFP.

Menkeu Sri Mulyani menegaskan, persentase anggaran pendidikan sangat bergantung pada dinamika belanja negara secara keseluruhan. Ia menyebut, ketika subsidi energi atau bansos meningkat, persentase untuk pendidikan bisa tampak lebih rendah meskipun nilai nominalnya bertambah.

“Belanja negara terdiri dari belanja K/L, belanja Bendahara Umum Negara (BUN), dan Transfer ke Daerah (TKDD). Saat belanja subsidi naik signifikan, secara persentase alokasi pendidikan bisa terlihat turun,” ujar Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, Selasa (22/7).

Menurutnya, penempatan sebagian anggaran pendidikan ke dalam skema pembiayaan, bukan belanja langsung, adalah strategi untuk menghindari penggunaan dana secara tergesa-gesa menjelang akhir tahun anggaran.

Bahkan, pernah terjadi pada Oktober pemerintah harus membelanjakan Rp80 triliun dalam waktu tiga bulan hanya untuk memenuhi angka 20 persen. “Kalau mendekati akhir tahun dan belum 20 persen, Kementerian/Lembaga langsung diberi tambahan belanja. Dalam waktu sempit, dana besar bisa tidak efektif penggunaannya,” tambahnya.

Dana Abadi Pendidikan

Sri Mulyani juga menyoroti pentingnya pengelolaan fiskal yang disiplin dan berorientasi jangka panjang, salah satunya melalui Dana Abadi Pendidikan. Ia menyatakan, prinsip kehati-hatian harus sejalan dengan amanat konstitusi dan efisiensi anggaran.

Di sisi lain, Dolfie menilai selama ini pemerintah tidak sungguh-sungguh merancang anggaran pendidikan untuk memenuhi amanat konstitusi. Ia menunjukkan tren realisasi yang stagnan sejak 2007, bahkan pada 2022 hanya mencapai 15,46 persen, dan 17 persen pada 2024.

Ia juga mengkritik pemindahan sebagian alokasi pendidikan ke pos pembiayaan, karena membuat dana tak digunakan optimal dan justru berdampak pada defisit anggaran. “Selisih 3 persen itu bisa setara Rp80 triliun. Uang sebanyak itu bisa untuk program-program penting seperti Makan Bergizi Gratis,” tegas Dolfie.

Ia berharap, ke depan, pemerintah benar-benar menyusun postur anggaran yang memenuhi amanat 20 persen dan memastikan seluruh anggaran pendidikan tercantum sebagai belanja aktif, bukan cadangan. “Kalau ada kemauan politik, sebenarnya bisa saja. Tapi sejak awal memang tidak dirancang untuk direalisasikan penuh,” tutup Dolfie. (tb)