Beredar Surat Edaran PBNU Nyatakan Gus Yahya Tak Lagi Ketum

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Konflik di tubuh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) meruncing menyusul beredarnya surat edaran yang menyatakan Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya tidak lagi menjabat sebagai Ketua Umum.

Surat tersebut diteken secara elektronik oleh Wakil Rais Aam KH Afifuddin Muhajir dan Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir, sebagai tindak lanjut keputusan Rapat Harian Syuriyah PBNU pada 20 November di Jakarta.

Surat itu menegaskan bahwa Gus Yahya diberi waktu tiga hari untuk mengundurkan diri setelah menerima risalah rapat Syuriyah. Karena tenggat tersebut terlewati, Syuriyah PBNU menyatakan keputusan pergantian berlaku otomatis.

Dalam butir pertama, Syuriyah PBNU menyebut risalah rapat telah diserahkan langsung kepada Gus Yahya oleh KH Afifuddin pada 21 November di kamar 209 Hotel Mercure Ancol. Dokumen itu dikembalikan oleh Gus Yahya, namun menurut surat edaran, ia telah membaca isinya pada 23 November.

“Terhitung mulai 26 November 2025 pukul 00.45 WIB, KH Yahya Cholil Staquf tidak lagi berstatus sebagai Ketua Umum PBNU,” demikian bunyi butir ketiga surat edaran tersebut. Implikasinya, Gus Yahya disebut tak lagi berwenang menggunakan atribut, fasilitas, ataupun bertindak atas nama PBNU.

Rapat Pleno

Syuriyah juga memerintahkan agar segera digelar rapat pleno untuk menindaklanjuti pergantian kepengurusan. Sampai pleno berlangsung, kepemimpinan PBNU berada di tangan Rais Aam sebagai pucuk tertinggi organisasi.

Surat itu juga membuka ruang keberatan melalui mekanisme Majelis Tahkim sesuai Peraturan Perkumpulan NU Nomor 14 Tahun 2025 tentang Penyelesaian Perselisihan Internal.

Katib PBNU Ahmad Tajul Mafakhir membenarkan keaslian surat tersebut. “Memang benar surat itu dari Syuriyah PBNU… Ini bukan surat pemberhentian, beda bentuknya,” ujarnya. Ia menegaskan surat edaran hanyalah tindak lanjut risalah rapat Syuriyah yang memuat dua opsi: mundur atau diberhentikan jika tenggat 3×24 jam terlewati.

“Ketika deadline lewat, otomatis opsi kedua berlaku. Maka dibuatlah surat edaran ini,” katanya. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan dari Gus Yahya. CNN Indonesia masih berupaya menghubungi yang bersangkutan.

Di sisi lain, Ketua PBNU Savic Ali menyampaikan pendapat berbeda. Ia menilai Syuriyah tidak memiliki kewenangan untuk memberhentikan Ketua Umum Tanfidziyah.
“Menurut AD/ART PBNU, pemberhentian Ketum hanya bisa dilakukan melalui Muktamar, termasuk Muktamar Luar Biasa,” ujar Savic.

Ia juga menyayangkan langkah Rais Aam yang dinilai terlalu tergesa tanpa memberikan ruang klarifikasi kepada Gus Yahya maupun pengurus lain yang disebut mengetahui persoalan.

“Belum ada forum yang memberi kesempatan Gus Yahya menjawab apa yang dianggap bermasalah,” katanya. Dengan perbedaan tafsir kewenangan antara Syuriyah dan Tanfidziyah, dinamika kepemimpinan PBNU diperkirakan masih akan terus bergulir. (tb)