Anak Jadi Sasaran Kejahatan Digital, Veronica Tan: Negara Tak Boleh Sekadar Reaktif

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Maraknya kejahatan digital yang menyasar anak-anak menjadi peringatan serius bagi semua pihak. Wakil Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Veronica Tan menegaskan, penguatan perlindungan anak di ruang digital harus dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan, bukan hanya menunggu kasus terjadi.

Menurut Veronica, eksploitasi seksual anak di dunia digital telah berkembang menjadi ancaman nyata yang membutuhkan kehadiran negara melalui kebijakan dan sistem perlindungan yang kuat.

“Negara harus hadir lewat sistem, bukan hanya reaksi kasus per kasus. Karena itu, kebijakan harus memastikan adanya perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan teknologi informasi,” ujarnya di Jakarta, Jumat, (6/2/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam Pelatihan Pelaporan CyberTipline bagi Penyelidik dan Penyidik yang diselenggarakan International Justice Mission (IJM) di Bareskrim Polri, Jakarta. Data National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC) CyberTipline menunjukkan Indonesia masuk tiga besar negara dengan laporan terbanyak secara global pada 2024.

Alarm Keras

Fakta ini, kata Veronica, menjadi alarm keras bahwa ruang digital telah berubah menjadi ladang kejahatan berupa pemerasan, pemaksaan, hingga eksploitasi seksual terhadap anak-anak.

Berbagai bentuk kejahatan digital terhadap anak kini semakin beragam, mulai dari sextortion, live streaming abuse, grooming, hingga Child Sexual Abuse Material (CSAM). Polanya pun serupa, yakni pelaku membangun kedekatan atau kontrol emosional, lalu memanfaatkan rasa takut, malu, atau ketergantungan korban.

“Itulah sebabnya respons cepat sangat penting. Bukan hanya untuk mengejar pelaku, tetapi juga memutus kontrol pelaku atas korban sebelum dampaknya semakin dalam,” tegas Veronica.

Ia menambahkan, Indonesia sebenarnya telah memiliki kerangka hukum yang cukup kuat. Undang-Undang Nomor 35 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik mewajibkan perlindungan anak dalam penggunaan sistem elektronik, termasuk pengaturan usia minimum, verifikasi pengguna, hingga mekanisme pelaporan.

Selain itu, keberadaan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (TPKS) dinilai menjadi instrumen penting untuk memastikan penanganan kasus kekerasan seksual terhadap anak dilakukan secara komprehensif dan berperspektif korban.

Veronica menegaskan, kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, aparat penegak hukum, platform digital, hingga masyarakat, menjadi kunci agar ruang digital tidak berubah menjadi ruang berbahaya bagi anak-anak Indonesia. (tb)