
SOLO,newsreal.id – Kecaman dan kritikan terkait dugaan tindak pidana korupsi di lingkungan kampus Univeritas Sebelas Maret Surakarta (UNS) kian mencuat. Setelah sejumlah elemen Kota Solo Raya yang mengatasnamakan dirinya Forum Peduli UNS (FP-UNS) menggelar jumpa pers, Senin (24/7/2023) dengan agenda menyoroti dugaan kasus korupsi yang dilakukan oknum pemimpin kampus di UNS.
Kini beredar spanduk yang berisi kecaman terkait dugaan korupsi dipajang di lingkungan kampus yang terletak di Kentingan, Jebres, Surakarta ini.
Sejak dini hari Selasa (25/7/2023), spanduk bertuliskan, “Rektor UNS Korupsi !, #1Korupsi Metriks” terlihat di pintu gerbang masuk kampus UNS atau di tepi Jalan Ir Sutami.
Spanduk lain juga terlihat di kiri-kanan jalan tersebut, atau tepatnya di luar UNS Tower Ki Hadjar Dewantara.
Baca : Kisruh UNS, Pengamat Pendidikan : Sikap Kritis Guru Besar Kalah dengan Buruh
Dari pengamatan newsreal.id di lapangan, spanduk-spanduk yang ditulis dengan cat semprot atau pilox berwarna merah masih terpampang hingga pagi pukul 07.00 WIB. Namun, spanduk-spanduk yang dipajang di pintu gerbang masuk sudah tidak ada atau dibersihkan petugas.
Ketua Forum Peduli UNS Diah Warih Anjari saat dikonfirmasi soal keberadaan spanduk-spanduk ini mengaku baru mengetahui informasi itu setelah dihubungi newsreal.id.
Ia menyangkal spanduk-spanduk ini dipasang oleh elemen forum yang dipimpinnya.
“Kami tidak pernah mengarahkan atau memerintah untuk memasang spanduk-spanduk semacam itu di jalanan Kota Solo. Apa yang kami lakukan untuk UNS murni gerakan sosial, termasuk bantuan hukum untuk pengungkapan kasus dugaan korupsi di kampus,” tegasnya.

Baca : Ultah ke-13, BNPT RI Genjot Kampanye Kontraradikaliasasi Online
Namun demikian, Diwa sapaannya mengaku tak memungkiri pemasangan spanduk semacam ini sebagai wujud rasa kecewa yang mendalam, khususnya terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi. Apalagi spanduk itu dipasang di pintu masuk kampus.
“Siapa pemasangnya jelas, mereka yang kecewa dengan kondisi terkini di UNS termasuk indikasi dugaan kasus korupsi di sana,” ungkapnya.
Sampai berita ini diunggahkan belum ada elemen atau perorangan yang mengaku memasang spanduk tersebut. Bahkan di spanduk itu juga tidak tertulis dan mana dan organ mana yang memasang.
Seperti diketahui, dugaan penyelewengan kewenangan jabatan untuk tujuan pribadi memperkaya diri sendiri dan golongan ini terkuak, bermula dari proses pemilihan rektor UNS periode 2023-2028.
Baca : Lima Pimpinan Tinggi Madya Dilantik, Yasonna : Lakukan Terobosan Kreatif melalui Digitalisasi
Waktu itu terpilih Prof. Dr. rer. Nat. Sajidan, M. Si sebagai Rektor UNS. Hasil pemilihan ini lalu dianulir Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek), beberapa hari menjelang dilantik.
Berdasarkan penelusuran di lapangan, ada ketidakberesan dalam pembatalan Sajidan sebagai rektor ini. Dibalik itu semua bermuara pada, laporan petinggi Majelis Wali Amanat (MWA) UNS waktu itu, Prof Hasan Fauzi PhD dan Prof Tri Atmojo Kusmayadi, MSc PhD yang mengungkap dugaan tidakberesnya tata kelola keuangan UNS.

Keduanya sebagai perwakilan MWA menyampaikan hasil audit khusus komite MWA UNS kepada Kemendikbudristek, bahwa ada dugaan kuat fraud di antaranya senilai Rp 34,6 miliar yang terkait dengan anggaran yang tidak disetujui oleh MWA, tapi tetap dijalankan. (bun)
Baca :Densus 88 AT Polri Sapa Warga Solo Lewat Ketoprak Musikal
Kemarau 2026 Diprediksi Lebih Kering, BMKG Minta Daerah Rawan Kekeringan Siaga
NEWSREAL.ID, CILACAP– BMKG mengimbau pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah rawan kekeringan untuk meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau 2026. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Diseminasi...
Lapas Purwodadi Gelar Buka Puasa Bersama Keluarga Warga Binaan
NEWSREAL.ID, PURWODADI- Suasana haru dan hangat menyelimuti Aula Ajisaka Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Purwodadi, Kamis (12/3). Puluhan warga binaan mendapat kesempatan berbuka puasa bersama...
Baru Sebulan Beroperasi, Toko Miras di Genuk Disegel Warga
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Keresahan warga di Kecamatan Genuk akhirnya memuncak. Sebuah toko penjual minuman keras yang baru beroperasi sekitar satu bulan di Jalan Raya Woltermongunsidi, Kelurahan...
Sahur di Pura: Agustina dan Sinta Nuriyah Rawat Toleransi Kota Semarang
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemkot Semarang kembali menegaskan komitmennya menjaga toleransi lewat sahur bersama lintas iman, Selasa (24/2/2026). Digelar di rumah ibadah umat Hindu, momentum ini bukan...
Sembilan Daerah Siap Jadi Mesin Baru Ekonomi Jateng
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi memastikan kawasan industri masih menjadi tumpuan utama untuk mendongkrak pertumbuhan ekonomi daerah. Saat ini, ada sembilan kabupaten/kota di Jateng...
Soal Dana Hibah, PB XIV Purbaya: Kami Ikuti Arahan Pemerintah
NEWSREAL.ID, SURAKARTA- Pakoeboewono (PB) XIV Purbaya merespons pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang mengungkap dana hibah pemerintah untuk Keraton Surakarta selama ini masuk ke rekening...
Ratusan Siswa di Grobogan Diduga Keracunan MBG
NEWSREAL.ID, GROBOGAN- Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Grobogan, Jateng, tengah menangani dugaan kejadian luar biasa keracunan makanan yang diduga berasal dari program Makanan Bergizi Gratis (MBG),...
Kanwil Kemenkum Jateng Fokus Perkuat Posbankum Desa Jelang 2026
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Jawa Tengah menargetkan penguatan peran Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di desa dan kelurahan di seluruh Jawa Tengah,...
Wagub Aceh Soal Insiden Bendera Bulan Bintang: Tolong Fokus Korban Banjir
NEWSREAL.ID, BANDA ACEH- Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah alias Dek Fadh angkat suara usai insiden ricuh pengibaran bendera bulan bintang di Aceh Utara. Ia menyayangkan kericuhan...
Gus Yahya-Rais Aam Sepakat, Kisruh PBNU Masuk Babak Damai
NEWSREAL.ID, JAKARTA- Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar dan Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya menyepakati kesepakatan baru usai konflik internal...
UMP Jateng 2026 Naik 7,28 Persen, Jadi Rp2,32 Juta per Bulan
NEWSREAL.ID, SEMARANG- Pemerintah Provinsi Jawa Tengah resmi menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Tengah tahun 2026 naik sebesar 7,28 persen menjadi Rp2.327.386,07 per bulan. Kenaikan...
Laka Maut di Exit Tol Krapyak, DPR Desak Kemenhub Lakukan Evaluasi Menyeluruh
NEWSREAL.ID, JAKARTA– Anggota Komisi V DPR RI Daniel Mutaqien Syafiuddin mendesak Kementerian Perhubungan (Kemenhub) bersama pengelola jalan tol dan kepolisian untuk melakukan evaluasi total terhadap...

