BPJS Kesehatan Pastikan Warga Tak Mampu Terlindungi

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Pemerintah bersama BPJS Kesehatan terus memperkuat jaring pengaman sosial di sektor kesehatan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) Penerima Bantuan Iuran (PBI).

Hingga 11 Juli 2025, lebih dari 96 juta jiwa atau 34,51 persen peserta JKN terdaftar sebagai PBI aktif yang dibiayai langsung oleh negara melalui APBN.

“Dengan skema ini, masyarakat miskin bisa menikmati layanan kesehatan tanpa harus membayar iuran bulanan. Semuanya berbasis Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN),” kata Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ghufron Mukti saat menghadiri kegiatan Rembug Warga, Peningkatan Kapasitas Masyarakat Pesisir Berbasis Pesantren, di Cirebon, Kamis (17/7).

Tak hanya dari pusat, pemerintah daerah juga turut mendanai peserta JKN melalui APBD, menyesuaikan dengan kemampuan fiskal masing-masing daerah. Upaya ini menjaga capaian Universal Health Coverage (UHC), di mana seluruh warga negara, tanpa kecuali, dijamin memiliki akses layanan kesehatan.

Peserta PBI berasal dari berbagai kelompok rentan: petani, nelayan, pekerja informal, lansia, penyandang disabilitas, hingga masyarakat pesisir. Penetapannya dilakukan secara ketat melalui mekanisme verifikasi dan validasi agar benar-benar tepat sasaran.

“Kuota nasional untuk peserta PBI adalah 113 juta jiwa sesuai RPJMN 2020–2024. Artinya masih ada ruang untuk menjangkau lebih banyak masyarakat miskin,” lanjut Ghufron.

Layanan Setara

Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, David Bangun, menegaskan bahwa peserta PBI mendapat layanan yang setara dengan segmen lain, dari rawat jalan hingga rawat inap, termasuk obat-obatan dan tindakan medis di fasilitas kesehatan rujukan.

“Dengan kepesertaan yang aktif, masyarakat tidak perlu takut berobat karena seluruh biaya dijamin Program JKN,” tegas David.

Untuk menjawab tantangan akses di wilayah terpencil, BPJS Kesehatan terus memperkuat kanal digital seperti Aplikasi Mobile JKN, layanan WhatsApp PANDAWA (08118165165), dan Care Center 165, agar warga tetap bisa mengakses layanan dengan mudah.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar (Cak Imin) menilai, kehadiran layanan kesehatan yang merata dan adil adalah kunci peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin.

Ia menegaskan bahwa BPJS Kesehatan memegang peran strategis dalam menghapus  kemiskinan ekstrem secara nyata. “Ketika akses kesehatan setara, daya tahan sosial masyarakat meningkat. BPJS Kesehatan menjadi bukti konkret bahwa layanan publik yang baik bisa menjangkau hingga pelosok negeri,” ujar Cak Imin.

Ia menambahkan, keberhasilan JKN bahkan telah menjadi rujukan global. “Kini banyak negara belajar dari Indonesia, karena eksistensi BPJS Kesehatan makin diakui dunia,” tandasnya. (ct)