Hotman Paris: Nadiem Tak Kantongi Uang dalam Proyek Chromebook

NEWSREAL.ID, JAKARTA- Kuasa hukum Nadiem Makarim, Hotman Paris Hutapea, menegaskan bahwa mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi itu sama sekali tidak menerima aliran dana dari proyek pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek.

Pernyataan tersebut disampaikan Hotman usai Kejaksaan Agung menetapkan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022. Menurutnya, penetapan tersebut tidak didukung bukti adanya keuntungan pribadi yang diterima kliennya.

“Tidak ada satu sen pun uang yang masuk dari siapa pun kepada Nadiem terkait dengan jual beli laptop,” tegas Hotman di Jakarta, Jumat (6/9).

Ia bahkan membandingkan kasus ini dengan penetapan Tom Lembong sebagai tersangka dalam perkara impor gula. “Nasib Nadiem sama dengan nasib Lembong. Tidak ada satu rupiah pun jaksa menemukan ada uang masuk ke kantongnya,” ujar Hotman.

Selain membantah tudingan aliran dana, Hotman juga menepis pernyataan Kejagung yang menyebut Nadiem bertemu dengan pihak Google Indonesia untuk menyepakati penggunaan Chromebook dalam proyek tersebut. Menurutnya, pertemuan itu bersifat umum dan tidak pernah ada keputusan untuk mengunci spesifikasi perangkat.

“Pak Nadiem tidak pernah menyepakati. Yang jual laptop itu kan vendor, bukan Google. Google hanya sistemnya saja. Kalau laptopnya dari vendor lokal, perusahaan Indonesia,” jelasnya.

Rapat Internal

Sebelumnya, Kejagung menyatakan bahwa Nadiem dalam kapasitasnya sebagai Mendikbudristek pada 2020 menggelar rapat internal yang membahas pengadaan perangkat TIK dengan sistem operasi Chrome OS.

Arahan tersebut kemudian dituangkan dalam Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 yang disebut-sebut mengunci spesifikasi Chromebook dalam penggunaan dana alokasi khusus pendidikan.

Direktur Penyidikan Jampidsus Kejagung, Nurcahyo Jungkung Madyo, menyebut kerugian negara akibat proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp1,98 triliun. Nilai pasti masih menunggu perhitungan resmi dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Kasus pengadaan Chromebook ini turut menyeret sejumlah pejabat Kemendikbudristek, di antaranya Sri Wahyuningsih selaku Direktur PAUD serta Mulyatsyah selaku Direktur SMP periode 2020-2021. Keduanya disebut berperan dalam penyusunan petunjuk teknis dan pelaksanaan yang diduga mengarah pada spesifikasi tertentu.

Hingga kini, Hotman menegaskan pihaknya siap membuktikan bahwa Nadiem tidak menikmati keuntungan pribadi dari proyek senilai triliunan rupiah tersebut. (ct)